Dampak di Maluku Dipertanyakan

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Sejumlah barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut didistribusikan kembali menggunakan perahu motor dari Kota Saumlaki ke Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, pada Minggu (28/1/2019). Kendati sudah dilayani kapal tol laut, harga barang di daerah itu masih tetap tinggi.

AMBON, KOMPAS— Ketidakefektifan dampak program tol laut terhadap harga barang di sejumlah daerah di Maluku yang disinggahi kapal tol laut dinilai disebabkan ketiadaan kontrol pemerintah daerah atas harga. Pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah dinilai tak peduli. Bahkan, diduga ada konspirasi atas kondisi dalam tiga tahun terakhir itu.

Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nicko Ngeljaratan, di Ambon, Jumat (22/3/2019), mengatakan, kondisi itu tidak akan terjadi jika pemda peduli program pemerintah yang bertujuan menekan disparitas harga itu. ”Pemerintah daerah jangan cuek,” katanya.

Tol laut salah satu program unggulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Lewat tol laut, pengangkutan barang kebutuhan pokok dan penting disubsidi hingga 50 persen dari biaya komersial. Subsidi itu diharap menekan harga di daerah tujuan.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar salah satu daerah yang dilayari kapal tol laut. Namun, berdasarkan pantauan di Saumlaki, ibu kota Kabupaten Tanimbar, dalam tiga tahun terakhir dampak tol laut tak terasa. Harga semen Rp 75.000 per zak tak berubah.

Pada rute tol laut Surabaya-Saumlaki, tarif pengangkutan satu peti kemas berukuran 20 TEU berkisar Rp 7 juta-Rp 8 juta. Biaya itu sekitar 50 persen dari tarif komersial, yakni Rp 15 juta. Seharusnya, harga barang yang dijual pun ikut turun.

Nicko berharap pemda segera berbenah. ”Masyarakat curiga, jangan sampai ada konspirasi oknum yang mengambil keuntungan dari tol laut. Bahwa tol ini bukan menguntungkan masyarakat, melainkan pengusaha,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Elisabeth Werembinan membantah pemda tak peduli persoalan harga. Pengaturan harga barang yang diangkut kapal tol laut perlu regulasi di bawah koordinasi pemerintah pusat.

Monopoli barang

Sebelumnya diberitakan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko menegaskan indikasi monopoli dua pengusaha di Saumlaki sehingga harga barang di sana tetap tinggi.

”Malah semakin naik. Kami pertanyakan hal ini. Kalau tidak menguntungkan masyarakat, tidak perlu ada tol laut. Buang-buang uang saja,” kata Mika Ganobal, tokoh pemuda Kabupaten Kepulauan Aru.

Mengenai hal itu, Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar Ajun Komisaris Besar Andre Sukendar mengaku terkejut. Ia memerintahkan penyelidik mengumpulkan bahan dan keterangan. ”Ini jadi atensi kami,” ujarnya. (FRN)