Pelajari Latar Belakang Calon dan Partai Politiknya
›
Pelajari Latar Belakang Calon ...
Iklan
Pelajari Latar Belakang Calon dan Partai Politiknya
Oleh
Kornelis Kewa Ama
·4 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Para pemilih dalam Pemilu 2019 diminta mencermati latar belakang calon yang akan dipilihnya. Para pemilih disarankan memilih partai politik dan caleg yang berwawasan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
”Ketika kita membuka surat suara di dalam bilik suara, tentu cukup panjang dan lebar, sementara bilik itu sempit. Pemilih pun masih berjubel-jubel menunggu giliran di TPS, tetapi jangan terburu-buru memberikan pilihan. Harus teliti, jangan sampai salah pilih,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Lakalena dalam Seminar Nasional ”Pemilu yang Aman, Damai, dan Berkualitas” di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Dr Yohanes Usfunan di Kupang, Sabtu (23/3/2019).
Dalam seminar yang dipandu moderator Simon Sabon Ola dari Universitas Nusa Cendana itu, Lakalena mengajak masyarakat untuk mempelajari sejak dini latar belakang setiap parpol, kiprah parpol terkait kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini, kemudian baru menentukan caleg dari parpol itu. Soal caleg pun perlu dilihat masa lalunya, kehidupan keluarga, pendidikan, integritas kepribadian, dan orang-orang di sekitar dia.
Saat ini, kata Lakalena, ada caleg yang membagi-bagi uang setiap bulan senilai Rp 200.000-Rp 300.000 per kepala di daerah pemilihannya. Honor bulanan itu berlaku sejak November 2018-April 2019. ”Uang boleh diterima, tetapi soal pilihan jangan dia,” kata Lakalena yang disambut tepuk tangan hadirin.
Persaingan para caleg merebut dukungan sangat ketat karena jumlah caleg ribuan orang, sementara jumlah kursi di DPR dan DPRD terbatas. Pemilih jangan terkecoh dengan janji dan semua cara yang dilakukan untuk merebut dukungan.
Jika caleg itu dinilai cerdas, berpendidikan, dan berintegritas, tetapi parpol pengusung masih diragukan sikap dan pandangan mereka terhadap Pancasila dan NKRI, Lakalena mengatakan jangan dipilih. Sebab, ada warga Indonesia termasuk pengurus partai jelas-jelas anti-Pancasila. Kelompok ini harus dilawan, apalagi NTT sebagai tempat lahir Pancasila.
”Ada yang tanya saya, kenapa setiap survei mengenai calon presiden, dari NTT selalu 90 persen untuk calon presiden tertentu. Saya jawab, orang NTT selalu menjaga Pancasila, kebinekaan, dan NKRI, dengan memilih calon presiden dan orang-orang di sekitarnya yang mencintai Pancasila,” kata Lakalena.
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sangat mahal, karena itu harus ditempatkan di atas segala kepentingan lain. Sendi-sendi perekat bangsa ini harus dirawat dan dijaga, antara lain melalui Pemilu 2019.
”Kota Ende dan NTT sebagai provinsi lahirnya Pancasila wajib untuk dijaga dan dibela. Pemilu pada tahun ini jauh lebih menentukan masa depan bangsa ini dibandingkan pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya. Mari kita jaga, kita kawal, dan kita tentukan pilihan sesuai dengan arah kebijakan para pendiri bangsa ini, yaitu merawat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” kata Lakalena.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu NTT Melpi Marpaung mengatakan, jumlah caleg DPR dari NTT sebanyak 147 orang, dan DPD 36 orang. Khusus DPRD Provinsi sebanyak 933 calon, kursi yang dibutuhkan 65. Adapun DPRD di 22 kabupaten/kota sebanyak 8.899 calon, sementara kursi yang dibutuhkan sebanyak 655 orang. Persaingan mendapatkan kursi DPRD sangat ketat, apa saja bisa mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan suara, termasuk politik uang.
Persaingan mendapatkan kursi DPRD sangat ketat, apa saja bisa mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan suara, termasuk politik uang. (Melpi Marpaung)
”Akan tetapi, jangan terima uang itu. Bawaslu tegaskan, jangan terima uang itu, tetapi segera laporkan caleg itu ke Bawaslu. Penerima dan pemberi akan diproses jika terbukti,” kata Melpi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Jimy Usfunan, mengatakan, dalam pemilu kali ini, surat suara tidak menampilkan wajah para caleg, kecuali nomor urut, nama caleg, dan nama parpol pengusung. Ini tentu sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang menampilkan wajah calon.
Kondisi itu menyulitkan mereka yang benar-benar tidak tahu menulis dan membaca. Meski demikian, melalui proses sosialisasi yang lama dan kampanye dari setiap caleg, calon pemilih akan tidak kesulitan memberikan pilihan.
Jimy mengatakan, undang-undang tidak memperkenankan seorang buta huruf dituntun atau diarahkan untuk memilih. Namun, dalam pelaksanaan di sejumlah TPS, orang buta huruf sering didampingi. Mereka hanya dituntun, bukan mengajarkan orang untuk memilih A atau B.
Adapun Ketua KPUD NTT Thomas Dohu meminta semua peserta seminar mengajak anggota keluarga, sahabat kenalan, dan siapa saja yang ditemui untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April.
Sementara Kepala Biro Operasi Polda NTT Kombes Rudy Kristianto mengatakan, Polda NTT dibantu TNI dan unsur masyarakat lain siap mengamankan Pemilu 17 April 2019. ”Mari kita hindari hal-hal yang mengganggu ketenangan selama masa kampanye, pemilu, dan pascapemilu. Keamanan itu harganya sangat mahal. Aparat keamanan bertindak tegas jika ada pihak-pihak yang ingin mengganggu keamanan dan ketenteraman selama pemilu,” tutur Rudy.