JAKARTA, KOMPAS – Kampanye rapat umum yang dihelat mulai Minggu (24/3/2019), dijadikan momentum untuk meningkatkan elektabilitas dari ceruk pemilih mengambang. Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan memaksimalkan seluruh elemen pendukung serta menyeimbangkannya dengan kampanye pintu ke pintu untuk lebih efektif menarik para pemilih mengambang.
Di hari pertama kampanye rapat umum, yang berlangsung dari 24 Maret-13 April 2019, kedua pasangan calon presiden-wakil presiden memilih mendatangi wilayah yang elektabilitasnya terhitung masih kurang.
Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan turun pertama kali di Ciracas, Serang, Banten, dilanjutkan Denpasar, Bali, yang hanya dihadiri Jokowi. Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berkampanye di Manado, Sulawesi Utara, dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Sejumlah perwakilan partai yang ikut dalam pemilihan umum menandatangani deklarasi damai kampanye rapat umum di Istana Gubernur Sumsel, Jumat (22/3/2019). Untuk pengamanan pemungutan suara di Sumsel dikerahkan 7.165 anggota Polri dan 3.000 anggota TNI untuk mengamankan 25.320 TPS di Sumatera Selatan.Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (23/3/2019) mengatakan, Banten sengaja dipilih sebagai destinasi pertama karena dari berbagai hasil survei, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf masih belum maksimal di wilayah itu. Selain itu, Banten juga dipandang menjanjikan sebagai lumbung suara saat pemilu karena jumlah penduduknya banyak.
Berkaca pada jumlah pemilih mengambang yang masih tinggi di sisa 21 hari masa kampanye, Hasto mengatakan, kampanye rapat umum akan dijadikan momentum untuk menarik perhatian ceruk pemilih itu. Ia optimistis kampanye akbar menjadi titik kulminasi dari pergerakan berbagai elemen pendukung Jokowi-Ma’ruf.
Elemen pendukung yang dimaksud bukan hanya dari relawan dan elite partai pendukung, tetapi juga jajaran menteri dan kepala daerah. Ada 5.320 juru kampanye nasional (jurkamnas) yang akan dikerahkan, yang terdiri dari berbagai ulama, tokoh partai, calon anggota legislatif, menteri, kepala daerah dan tokoh-tokoh nasional.
Sejumlah menteri yang terlibat, antara lain Pramono Anung, Puan Maharani, Hanif Dhakiri, Siti Nurbaya, dan Budi Karya Sumadi. Kepala daerah yang merupakan kader partai pendukung Jokowi maupun dari partai lain tetapi telah menyatakan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf, juga akan dikerahkan. Mereka akan mengajukan cuti untuk berkampanye di hari kerja.
Ketua TKN Erick Thohir mengatakan, di saat bersamaan, kampanye dari rumah ke rumah warga akan diintensifkan oleh relawan dan jurkamnas karena dianggap lebih efektif untuk mengunci dukungan pemilih mengambang. Beberapa rangkaian acara sampingan juga akan diadakan sebelum kampanye akbar oleh paslon untuk berupaya menarik perhatian para pemilih mengambang.
Sejalan dengan itu, perwakilan elite partai pendukung juga akan berkampanye di berbagai titik di provinsi yang didatangi Jokowi-Ma’ruf untuk pengkondisian wilayah. “Meskipun ada keberadaan capres di kampanye akbar, kampanye door to door di titik itu tetap harus jalan. Kami meyakini nanti akan semakin banyak pergeseran dari swing voters ke Jokowi-Ma’ruf,” ujarnya.
Efek psikologis
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan, dari kacamata elektoral, kampanye rapat umum tidak akan banyak membawa pengaruh. Namun, untuk efek psikologis di putaran akhir masa kampanye, pengerahan massa menjadi penting untuk momentum unjuk kekuatan dan soliditas berbagai elemen pendukung paslon.
“Ini menjadi penting bukan untuk efek elektoral, tetapi sebagai momen menggertak dan show of force, untuk menandai lokasi yang jadi basis kekuatan serta menguatkan daerah yang selama ini dianggap lemah,” kata Aditya.
Secara elektoral, kampanye akbar baru bisa efektif, jika dibarengi dengan kampanye darat dari rumah ke rumah warga (canvassing) di saat yang bersamaan. Di sini, soliditas dan kekuatan mesin partai pendukung, juru kampanye, dan militansi relawan diuji.
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu juga perlu memaksimalkan pengawasan selama kampanye akbar. Sebab, praktik politik uang ditengarai akan semakin gencar di rumah-rumah warga.
“Sekarang ini kita perhatikan polarisasi di masyarakat semakin mengkhawatirkan, narasi kampanye perlu dijaga agar tidak ada konflik. Apalagi persepsinya sekarang sama, baik kubu 01 maupun 02 sama-sama ingin fokus di daerah basis lawan,” ujar Aditya.
Erick mengatakan, pihaknya akan tetap mengedepankan kampanye bernarasi positif untuk menjaga kondusivitas suasana kampanye akbar. “DNA-nya pak Jokowi akan kita jaga, yaitu hanya berkampanye hal-hal yang positif. Kami tidak punya agenda ingin memecah-belah negara. Filosofinya jelas, pemilu lima tahun sekali, tetapi kesatuan Indonesia harus tetap dijaga sampai 100 tahun,” katanya.