Aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengikuti apel bersama untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan damai serta menolak kampanye ujaran kebencian, hoaks dan fitnah di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Acara yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dilanjutkan dengan simulasi pelaksanaan Pemilu 2019.
Kampanye rapat umum Pemilu 2019 dimulai hari Minggu (24/3/2019) ini. Peserta pemilu diingatkan untuk menjauhi politik uang, politik identitas, dan ujaran kebencian.
JAKARTA, KOMPAS— Pemilih mengambang dan yang belum menentukan pilihan menjadi sasaran utama peserta pemilu dalam kampanye rapat umum yang digelar hari Minggu ini hingga 13 April 2019. Di tengah ketatnya kontestasi, konsolidasi demokrasi di Indonesia mesti dijaga dengan menghindari ”racun” demokrasi selama kampanye, yakni politik uang, konflik terbuka, dan politik identitas yang memecah belah.
Kampanye rapat umum bagi partai politik, calon anggota legislatif, dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden dibagi dalam dua zona. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memulai kampanye di zona B, sedangkan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno di zona A.
Jokowi-Amin, hari ini, akan memulai kampanye di Ciracas, Serang, Banten, dilanjutkan Denpasar, Bali, yang hanya dihadiri Jokowi. Sementara Prabowo akan berkampanye di Manado, Sulawesi Utara, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun Sandiaga berkampanye di Sragen, Jawa Tengah.
Terkait kampanye ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Sabtu (23/3), mengingatkan peserta pemilu agar menghindari pemakaian politik uang dan politik identitas. Dua hal itu dapat merusak konsolidasi demokrasi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga meminta masyarakat dan peserta pemilu melawan racun demokrasi. Dia mengatakan, racun demokrasi tersebut berupa kampanye ujaran kebencian, informasi bohong, fitnah, serta penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
”Walau pemilu ini adalah ajang kontestasi menuju kekuasaan yang sah, kita semua adalah bagian dari anak bangsa yang punya tanggung jawab dan komitmen untuk membesarkan bangsa dan negara,” tutur anggota Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari.
Gerakan intensif
Hasil survei Litbang Kompas pada akhir Februari hingga awal Maret ini menunjukkan, 13,4 persen dari total pemilih Pemilu 2019 yang jumlahnya mencapai 192,8 juta orang saat ini masuk kategori pemilih mengambang atau belum menentukan pilihan.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menjadikan kampanye rapat umum sebagai titik kulminasi pergerakan elemen pendukung Jokowi- Amin untuk menarik dukungan pemilih mengambang.
Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir, mengatakan, di saat bersamaan dengan rapat umum, sukarelawan dan juru kampanye akan mengintensifkan kampanye dari rumah ke rumah. Pasalnya, kampanye model ini dinilai lebih efektif untuk mengunci dukungan pemilih mengambang. Sejumlah rangkaian acara juga akan diadakan sebelum kampanye akbar oleh pasangan calon.
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan menyinergikan seluruh komponen BPN dan sukarelawan untuk bergantian hadir di titik-titik kampanye.
”Pimpinan partai koalisi, ulama, tokoh masyarakat, dan sukarelawan bersinergi agar menjadi kekuatan bersama,” kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani.
Dalam acara deklarasi dukungan Alumni Jogja Satukan Indonesia, di Yogyakarta, Jokowi meminta pendukungnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Perbedaan pilihan politik tidak boleh berujung permusuhan di antara sesama anak bangsa. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, Sandiaga saat menemui pendukungnya menyampaikan, Prabowo-Sandi sudah menyiapkan konsep untuk mendorong sektor pertanian guna mewujudkan swasembada.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F20190322rad11_1553385292-e1553385413384.jpg){kind=logo}
