Pembangunan Rendah Karbon Diperkenalkan

KOMPAS/ZULKARNAINI

Tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Leuser merupakan penyangga bagi dunia penghasil karbon, penyedia air, dan habitat satwa.

JAKARTA, KOMPAS—Model pendekatan pembangunan rendah karbon akan digunakan sebagai dasar rancangan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Model pembangunan selama ini dinilai menurunkan parameter lingkungan hidup mulai dari daya dukung dan daya tampung hingga kepunahan spesies.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, Senin (25/3/2019), memperkenalkan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang akan diluncurkan hari Selasa (26/3) di Jakarta. ”Pola pembangunan harus bergeser. Tidak bisa BAU (business as usual). Tidak bisa brown economy, harus bergeser ke green economy (ekonomi hijau),” ujarnya.

Pola pembangunan harus bergeser. Tidak bisa BAU (business as usual). Tidak bisa brown economy, harus bergeser ke green economy (ekonomi hijau).

Model pembangunan sekarang dengan eksploitasi sumber daya alam, pembangunan tinggi emisi karbon, serta penggunaan energi dan sistem transportasi tak efisien menimbulkan polusi udara dan air, penyusutan hutan, berkurangnya sumber daya perikanan, air, dan kekayaan kehati.

Menurut Medrilzam, dari Visi 2045, laju pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 5,6-5,7 persen. ”Namun, jika dihitung dengan deplesi dan eksternalitas dan lain, pertumbuhan tidak akan mencapai itu, justru akan turun terus,” ujarnya.

Dasar RPJMN

Hasil kajian tersebut akan menjadi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai dasar pembahasan RPJMN oleh Bappenas bersama tim sukses presiden terpilih dan kementerian/lembaga. Pemaparan pada presiden terpilih diperkirakan pada akhir April 2019.

Medrilzam mengakui, penerapan model PRK tak bisa 100 persen karena akan bergantung pada visi dan misi presiden terpilih. Namun, ”Tidak lagi berdasarkan persepsi, tetapi berdasarkan kajian saintifik sesuai PRK ini,” ujarnya.

Manajer Kajian Kebijakan Walhi Even Sembiring mengatakan, ”Kita tak bisa melihat perencanaan dari yang mereka paparkan, tetapi harus melihat apa yang dilakukan pemerintah selama ini.” Di bidang energi, misalnya, sekitar 70 persen berbasis batubara.

Untuk itu perlu kebijakan lebih kuat karena kini di bidang energi, efisiensi energi baru 1 persen dan bauran energi baru terbarukan (EBT) 8 persen padahal tahun 2025 ditargetkan 23 persen. Terkait pemakaian batubara pada pembangkit listrik baru ditargetkan 35 gigawatt, penurunan akan bertahap, dan sisi permintaan akan ditekan, karena dari sisi produksi akan sulit, sebab investor terikat kontrak jangka panjang.

Indonesia dalam kontribusi nasional diniatkan (NDC) berkomitmen menekan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan asing. Penurunan dibandingkan emisi GRK pada pola pembangunan BAU.

Even menilai, pemerintah tak konsisten terkait batubara karena kuota batubara dinaikkan saat harga batubara naik. Perencanaan rendah karbon harus disertai evaluasi pembangunan. Hal lain harus dievaluasi yakni kebijakan restorasi gambut amat terlambat, perizinan peralihan fungsi lahan di pulau kecil padahal berpotensi untuk karbon biru.