Partai-partai anti-junta militer Thailand sepakat berkoalisi. Akan tetapi, jumlah kursi seluruh anggota koalisi masih jauh dari syarat minimal untuk membentuk pemerintahan baru.
BANGKOK, RABU— Pimpinan enam partai anti-junta Thailand mengumumkan berkoalisi, Rabu (27/3/2019) di Bangkok, Thailand. Namun, koalisi itu masih harus mencari tambahan mitra agar bisa membentuk pemerintahan baru.
REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Kandidat perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan (kedua dari kiri); Pemimpin Masa Depan Maju Thanathorn Juangroongruangkit (ketiga dari kiri), dan para pemimpin partai-partai lain memperlihatkan dokumen kesepakatan membentuk ”Front Demokrasi” dalam konferensi pers di Bangkok, Rabu (27/3/2019).
Dokumen koalisi ditandatanangi pimpinan Pheu Thai, Masa Depan Maju, Seri Ruam Thai, Prachachart, Puea Chat, dan Palang Puangchonthai. Sekretaris Jenderal Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, menyebut Partai Ekonomi Baru juga menyatakan akan bergabung. Namun, perwakilan Partai Ekonomi Baru tidak terlihat di lokasi penandatanganan kesepakatan koalisi.
Ketua Pheu Thai Sudarat Keyuraphan mengatakan, seluruh partai itu diperkirakan mempunyai total 255 kursi dari 500 kursi di DPR. Jumlah kursi bisa berubah bergantung pada hasil resmi penghitungan suara yang menurut rencana diumumkan pada 9 Mei 2019.
”Hari ini, kami menunjukkan partai pendukung demokrasi menerima dukungan mayoritas dari masyarakat meski jumlanya belum pasti. Kami ingin menghentikan rezim terus berkuasa,” kata Sudarat.
”Harapan masyarakat adalah kami menjaga janji kepada mereka, yakni menghentikan junta terus berkuasa dan kami bisa membentuk pemerintahan. Kami akan mengerahkan upaya terbaik untuk memenuhi harapan warga,” katanya.
Koalisi yang menamakan diri sebagai Blok Demokratis itu ingin menghentikan pimpinan junta dan pemimpin kudeta 2014, Prayuth Chan-ocha untuk kembali ke kursi perdana menteri. ”Kami percaya calon perdana menteri paling layak adalah Sudarat,” kata Ketua Partai Masa Depan Maju Thanathorn Juangroongruangkit.
Ia sudah mengatakan tidak mencalonkan diri di bursa PM. Hal itu untuk memudahkan pembentukan koalisi sebab Masa Depan Maju ingin menghentikan kekuasaan junta.
Ia mengajak partai lain, yang selama kampanye menyatakan menolak junta, bergabung di koalisi. Masa Depan Maju dinyatakan mempertahankan prinsip akan mendukung partai peraih kursi terbanyak di parlemen.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Pheu Thai diperkirakan mendapat 137 kursi atau paling banyak. Palang Pracharat yang menyokong junta meraih 98 kursi. Adapun Masa Depan Maju mendapat sedikitnya 29 kursi. Palang Pracharat dan Masa Depan Maju masih berpeluang mendapat tambahan kursi dari sistem proporsi partai.
Tetap sulit
Meski menguasai lebih dari separuh kursi di DPR, koalisi itu belum bisa membentuk pemerintahan. Dalam konstitusi baru yang dibuat junta setelah kudeta 2014, pemerintahan baru harus didukung minimal 376 dari 750 anggota parlemen Thailand. Parlemen terdiri atas 250 senator, yang seluruhnya ditunjuk junta, dan 500 anggota DPR yang dipilih melalui pemilu pada Minggu (24/3).
Peneliti pada Institute for International and Strategic Studies, Aaron Connelly, menyatakan hampir mustahil bagi Blok Demokratis mendapat kursi minimal untuk memilih PM. ”Mereka sepertinya meletakkan batas, mengklaim keabsahan untuk menentang junta di parlemen selanjutnya,” katanya.
Blok Demokratis tidak menyertakan dua partai dalam lima besar perolehan kursi dan suara, Bhumjaithai dan Demokrat. Sementara ini, kedua partai itu diperkirakan mendapat 70 kursi di DPR. Partai-partai itu diduga akan bergabung dengan Palang Pracharat dan mendukung Prayuth.
Dukungan kedua partai itu akan membuat junta bisa terus berkuasa dengan stabil. Dengan dua partai itu, junta akan berpeluang didukung oleh total 418 dari 750 anggota parlemen Thailand. Dukungan itu berasal dari seluruh 250 senator yang ditunjuk junta, 98 anggota DPR dari Palang Pracharat, dan 70 anggota DPR dari Bhumjaithai dan Demokrat.
Ketua Palang Pracharat Uttama Savanayana mengatakan, partainya menunggu hasil resmi. ”Jumlah kursi tiap partai berdasarkan pendapat masing-masing, bukan hasil resmi,” ujarnya.
Ia tidak menampik telah berkomunikasi dengan sejumlah partai lain. Palang Pracharat siap bernegosiasi soal kebijakan. Akan tetapi, tidak ada negosiasi untuk pencalonan Prayuth. ”Ini mandat warga yang ingin Prayuth menjadi perdana menteri,” kata salah satu juru bicara Palang Pracharat.
Berdasarkan penghitungan sementara, partai itu mendapat total 7,9 juta suara atau tertinggi. Proses penghitungan sementara kini tertutup untuk umum. Hasil sementara direncanakan diumumkan Jumat ini. ”Kami meminta KPU menjalankan tugasnya secara adil dan bebas,” kata Thanathorn.
Inggris dan Amerika Serikat juga mendorong penyelidikan atas dugaan penyimpangan pemilu. ”Kami bersama rakyat Thailand soal mempercepat pengumuman hasil pemilu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Robert Palladino.
