JAKARTA, KOMPAS -- Untuk menjawab isu kesejahteraan sosial, penambahan kartu menjadi pendekatan solusi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin. Adapun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengandalkan peningkatan rasio penerimaan pajak.
Kesejahteraan sosial menjadi salah satu topik pada debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan pada Sabtu (13/4/2019) mendatang. Kedua pasangan capres-cawapres telah menyusun gambaran program terkait hal ini.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin Arif Budimanta di Jakarta, Rabu (10/4/2019), mengatakan, paslon 01 akan menambah kartu jaring pengaman sosial, seperti kartu kuliah untuk pendidikan strata satu serta kartu prakerja untuk magang. "Untuk meningkatkan kesejahteraan, dibutuhkan penghasilan dari pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan, dibutuhkan pendidikan. Oleh sebab itu, kedua kartu ini menunjang akses masyarakat kepada pendidikan yang berujung pada kesejahteraan," tuturnya saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Jika paslon 01 terpilih nanti, Arif mengatakan, program pendidikan dan kesehatan yang sudah dijalankan pemerintahan saat ini sebagai jaring pengaman sosial akan dilanjutkan. Contohnya, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Pangan Nontunai.
Selain itu, paslon 01 juga akan meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi di tingkat masyarakat dan salah satu solusi ketimpangan. Arif mengatakan, bentuknya berupa digitalisasi UMKM yang memanfaatkan infrastruktur teknologi seperti Palapa Ring.
Penerimaan
Sementara itu, anggota Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Anthony Budiawan mengatakan, peningkatan kesejahteraan sosial nasional membutuhkan transfer pembiayaan antara kelompok masyarakat yang berasal dari pajak. Adapun realisasi pendapatan dari pajak terhadap produk domestik bruto nasional pada 2018 sebesar 11,9 persen.
"Untuk mengentaskan kemiskinan, perlu adanya transfer of payment (transfer pembiayaan) ke masyarakat golongan bawah yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu, paslon 02 akan meningkat rasio penerimaan pajak menjadi 14 persen hingga 16 persen," ucapnya saat ditemui secara terpisah, Rabu.
Dari segi peningkatan kesehatan, Anthony mengatakan, paslon 02 akan menjalankan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah evaluasi pada aspek defisit anggaran. Di bidang peningkatan kualitas pendidikan dalam kerangka kesejahteraan sosial, dia menyatakan, paslon 02 akan fokus memperbaiki fasilitas belajar.
Di sisi pemberdayaan UMKM, paslon 02 akan menggencarkan program Oke-Oce. Anthony menambahkan, pajak untuk UMKM juga akan dievaluasi agar tidak membebani jalannya usaha dan relevan dengan pergerakan harga.
Ekonomi makro
Selain membahas kesejahteraan sosial, debat ke-5 nanti juga akan mengupas terkait ekonomi makro. Salah satu aspeknya adalah investasi.
Arif mengatakan, paslon 01 menyoroti pentingnya investasi sebagai komponen pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, paslon 01 akan menyeleksi investasi yang masuk ke Indonesia dengan orientasi menambah devisa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Anthony menyatakan, paslon 02 akan fokus meningkatkan proporsi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan penanaman modal asing menjadi 50:50 dengan memberikan insentif pajak bagi investor domestik. Menurutnya, jika investasi asing terus-menerus mendominasi, Indonesia terancam mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998.