14.860 Peserta di NTB Masih Pakai Sistem Konvensional

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Anak-anak membaca buku di Klub Baca Perempuan Dusun Prawira, Desa Sokong, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

MATARAM, KOMPAS - Sebanyak 14.860 siswa sekolah tingkat menengah pertama di Nusa Tenggara Barat masih akan memakai sistem konvensional menggunakan kertas dan pensil dalam ujian nasional yang diselenggarakan mulai Senin (22/4/2019). Sejumlah kendala masih dihadapi pihak sekolah sehingga belum menerapkan ujian nasional berbasis komputer.

Jumlah siswa SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang masih memakai sistem konvensional (ujian nasional berbasis kertas dan pensil/UNKP) itu mencakup 19,5 persen dari total 76.020 peserta ujian nasional di NTB. Adapun sebanyak 61.160 siswa (80,5 persen) mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqon, Minggu (21/4) sore, mengatakan, naskah UNKP SMP sederajat sudah didistribusikan pada Jumat (19/4) siang untuk Pulau Sumbawa dan Sabtu (20/4) pagi untuk Pulau Lombok. Adapun untuk UNBK, sinkronisasi data akhir dilakukan sampai Sabtu kemarin dan sekolah-sekolah sudah siap ujian pada Senin.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Saeful Ahkam, mengutip data bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, menyebutkan, dari 99 SMP negeri dan swasta di kabupaten itu, sebanyak 64 sekolah mengikuti UNBK dan 35 sekolah memilih UNKP.

Sekolah yang memilih UNKP karena terbatasnya ketersediaan komputer dan server. Selain itu, ada juga terkait dengan pola pikir sejumlah kepala sekolah dan guru yang lebih suka menerapkan UNKP ketimbang UNBK.

Terbatasnya akses informasi dan transportasi juga menjadi persoalan belum terlaksananya UNBK di Lombok Barat. Siswa SMPN 4 Sekotong, misalnya, memilih UNKP karena untuk menyelenggarakan UNBK mereka harus "menumpang" di SMK Sekotong yang jaraknya relatif jauh dari SMPN 4 Sekotong.

"Kami juga tidak ingin peserta ujian terkendala karena jauhnya tempat ujian dan akan memakan waktu untuk perjalanannya," terang Khairudin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, yang dimintai komentarnya, mengatakan, Pemkab Lombok Barat berupaya memenuhi fasilitas pendukung untuk UNBK yang kekurangannya telah terindikasi setahun sebelumnya. "Tahun lalu (2018), banyak sekolah yang mendapat pinjaman laptop dari orangtua murid. Ini sangat membantu," katanya.

Ternyata, para guru membawa komputer mengungsi di tenda sehingga komputer-komputer itulah yang dipakai untuk UNBK.

Kekurangan komputer dan server ditargetkan dipenuhi sekitar 10 persen dari total SMP yang menerapkan UNKP. Hal itu agar pada tahun depan SMP tersebut bisa mengikuti UNBK.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Fauzan mengatakan, di kabupaten itu tercatat 20 SMP negeri (2.001 siswa) dan 40 SMP swasta (1.163 siswa) yang siap mengikuti UNBK. Sebelumnya, Fauzan mengatakan, pihaknya mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar para siswa mengikuti UNKP. Alasannya, karena seluruh gedung sekolah ambruk akibat bencana gempa pada Juli-Agustus 2018 sehingga para siswa belajar di tenda darurat.

Namun, melalui kerja keras dan semangat tinggi, para guru membenahi gedung sekolah yang rusak, didukung fasilitas penunjang seperti internet dan aliran listrik, akhirnya diputuskan siswa mengikuti UNBK. “Ternyata, para guru membawa komputer mengungsi di tenda sehingga komputer-komputer itulah yang dipakai untuk UNBK,” ujar Fauzan.