Asa dari Pertemuan Prabowo- Luhut

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Awak media mengikuti jalannya debat antara calon Presiden nomor 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto melalui layar yang tersedia di media center debat kedua calon presiden Pemilu 2019 di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pertemuan Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Pandjaitan bisa menjadi jembatan relasi Prabowo dan Joko Widodo guna meredam dan menyejukkan situasi politik pasca-pemilu.

JAKARTA, KOMPAS  - Rencana pertemuan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, utusan Presiden Joko Widodo yang juga capres nomor urut 01, Minggu (21/4/2019) ini, di Jakarta, diharapkan menjadi jembatan relasi elite politik. Tak hanya meredam dan menyejukkan situasi serta kondisi politik pasca-pemilu 17 April lalu, tetapi juga diharapkan memberikan pemahaman bersama di antara dua pasangan calon terkait prosedur dan tahapan pemilu.

”Setelah keduanya bertemu, kita harapkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga bisa segera bertemu sehingga di masyarakat, kerukunan dan persatuan para pemimpin itu nyata dilihat meski soal pemenang pemilu sama-sama menunggu hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Sabtu (20/4/2019), di Jakarta.

Menurut Wapres Kalla, Presiden memang menunjuk Luhut karena pernah satu korps serta pernah menjadi atasan Prabowo di TNI.

”Saya dengar begitu (rencana pertemuan Prabowo-Luhut). Selain bisa meredam situasi, sebagai sama-sama tentara, diharapkan keduanya juga dapat saling memahami prosedur dan tahapan pemilu,” ucap Kalla.

Sabtu kemarin, Direktur Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, yang juga adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan Prabowo akan menerima kedatangan Luhut untuk menyampaikan pesan Jokowi. ”Ya, mungkin, Pak Luhut Pandjaitan akan bertemu Pak Prabowo,” kata Hashim saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta.

Kompas

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo berbicara di acara deklarasi dukungan Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Kamis (11/4/2019) malam, di Balai Kartini, Jakarta.

Hashim menyebutkan, pertemuan keduanya kemungkinan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu ini. Meski demikian, ia tak merinci   waktu pertemuan tersebut.

”Saya dengar besok (Minggu), tetapi kepastian jadwal saya belum tahu. Saya kira di sini, Kertanegara. Saya dengar begitu,” kata Hashim, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Terkait agenda pertemuan, Hashim belum mengetahui. ”Tanya ke Pak Luhut. Saya tidak tahu isinya apa,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara BPN Dahnil A Simanjuntak membenarkan adanya tawaran pertemuan utusan Jokowi, Luhut Pandjaitan. Namun, pertemuan itu   belum dipastikan karena Prabowo masih berkonsentrasi mengawal data C1. ”Sampai malam ini tak ada keputusan bertemu Pak Luhut,” kata Dahnil.

Luhut, yang dikonfirmasi, Sabtu malam, melalui staf khususnya, Atmadji Sumarkidjo, menyatakan, ”Lihat saja besok (Minggu) karena saya belum dihubungi.” Atmadji membenarkan Luhut ditugaskan untuk menemui Prabowo dan menyampaikan pesan Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam wawancara khusus dengan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Rabu (17/4), di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi akan mengutus seseorang untuk bertemu Prabowo dan Sandi. ”Saya sudah mengutus seseorang untuk bisa bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Untuk mendinginkan suasana di masyarakat, juga jangan sampai masih ada yang panas,” tuturnya.

Menurut Presiden, pertemuan keduanya diharapkan bisa secepatnya, tanpa harus menunggu KPU menyelesaikan penghitungan suara atau menetapkan hasil pemilu. ”Semakin cepat semakin baik agar masyarakat melihat pemimpin-pemimpinnya tak ada masalah, rukun-rukun saja. Menjalin persahabatan, silaturahmi, penting dilihat masyarakat,” kata Presiden Jokowi (Kompas, 20/4/2019).

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam Rapat Koordinasi Forum Tiga Pilar bersama jajaran Pemerintah Daerah, TNI dan Polisi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (11/4/2019). Luhut menekankan pentingnya upaya untuk melawan berita bohong agar warga tidak memilih calon presiden karena pengaruh berita bohong.

Koreksi langsung KPU

Sementara itu, dari proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019, yang kini berlangsung di tingkat kecamatan, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, andai   ada salah input data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), diyakini itu karena human error dan bukan karena kecurangan.

Operator Situng dinilainya bisa saja kelelahan karena proses rekapitulasi suara di daerah saat ini masih terus berjalan sejak 17 April. ”Pada prinsipnya, kami tidak akan membiarkan kesalahan input data. Kalaupun ada, akan langsung dikoreksi,” ujarnya, Sabtu, di Kantor KPU, Jakarta.

Menurut Arief, selain menggunakan cara manual, KPU juga merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 lewat Situng. Oleh karena itu, semua kesalahan input data di Situng yang berbasis C1 plano akan langsung dikoreksi KPU. Sejauh ini, KPU menampilkan hasil rekapitulasi formulir C1 atau hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) lewat Situng yang dapat diakses publik pada laman resmi KPU.

Terkait adanya indikasi kecurangan terhadap proses rekapitulasi lewat Situng, ujar Arief, kecil kemungkinan terjadi. Sebab, rekapitulasi di Situng berbasis pada data C1 plano di setiap TPS yang ditandatangani semua pihak yang ada di lokasi. ”Situng ini terbuka dan bisa diakses siapa pun. Jika ada yang menduga kami curang, masak kami memublikasikan kecurangan tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Arief juga mengimbau masyarakat dapat bersabar terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi resmi KPU secara manual. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan 18 April-4 Mei 2019, lalu ke kabupaten/kota pada 20 April-7 Mei, dan provinsi pada 22 April-12 Mei, serta nasional dan luar negeri pada 25 April-22 Mei.

KBRI BAGHDAD

Penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) di Erbil, Irak, Rabu (17/4/2019).

Catatan keberatan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan juga berharap masyarakat mengawasi proses rekapitulasi di setiap tingkatan. Dia juga mendorong partai politik menghadirkan saksi-saksinya hingga kecamatan. ”Hal ini agar jika ada catatan-catatan keberatan bisa diselesaikan di tingkat paling bawah dan tak menjalar ke tingkat atas,” ujarnya.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salam, menambahkan, DKPP selalu mengingatkan penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah agar tak mencoba curang saat proses rekapitulasi dan penghitungan. ”DKPP sebagai lembaga pengawas kerja penyelenggara pemilu siap menindaklanjuti setiap tindakan pelanggaran. Langsung ditindaklanjuti ke pengadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam konfereni pers di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Hashim menjelaskan adanya 1.200 indikasi kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu dan KPU. Dugaan kecurangan itu ditemukan di TPS saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Kecurangan terjadi di sejumlah daerah dan berbagai bentuk.

”Ada kertas suara digotong ke tempat yang tak representatif, ada petugas KPPS nyoblos sendiri kertas suara, hingga muncul angka yang fantastis, juga tanggal kelahiran yang sama pada pendaftar,” ujar Hashim merujuk Kabupaten Bangkalan dan Malaysia.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Kamis (18/4/2019) sore, memberikan keterangan kepada pers di teras kediaman pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta.