Sumber Daya Manusia Dibangun

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan pada Sidang Kabinet Paripurna dengan topik ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). Presiden menekankan bahwa ke depan belanja modal akan diperkuat dan belanja barang akan dikurangi. Selain itu, Presiden meminta prioritas di setiap kementerian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, semua pihak harus fokus menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah tengah menyusun program pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran pada 2020. Hal itu mulai dituangkan dalam Rancangan APBN 2020.

Program akan tersebar di bidang pendidikan, kesehatan, belanja sosial, dan sebagian infrastruktur.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan RAPBN 2020. Sejalan dengan hal itu, pemerintah menyiapkan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 untuk dibahas bersama DPR pada pertengahan Mei.

Terkait dengan hal itu, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

Sidang kabinet dihadiri para menteri Kabinet Kerja dan sejumlah kepala lembaga negara.

”Prioritas utama semua kementerian adalah pembangunan sumber daya manusia. Nanti kita akan bicara secara spesifik untuk kementerian-kementerian terkait,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, pemerintah akan merevitalisasi sekolah menengah kejuruan. Kebijakan itu telah memiliki payung hukum, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan, orientasi pembangunan sumber daya manusia dari sisi ketenagakerjaan adalah menciptakan tenaga kerja terampil di berbagai sektor prioritas. Kuncinya, akses dan mutu pelatihan vokasi harus digenjot. Salah satu cara dengan melibatkan peran swasta. Untuk itu, insentif sangat diperlukan.

Sementara

Secara terpisah, Direktur  Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance  (Indef)  Enny Sri Hartati mengemukakan, program kerja yang komprehensif lebih dibutuhkan ketimbang bantuan yang bersifat sementara.

Ia menilai, program transfer langsung kepada masyarakat merupakan program pertolongan pertama yang sifatnya hanya sementara. Namun, program itu tidak menuntaskan persoalan pokok.

Menurut Enny, program tiga kartu yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak efektif menyelesaikan persoalan di bidang lapangan kerja, mahalnya harga bahan kebutuhan pokok, dan akses pendidikan.

”Intervensi pemerintah semestinya memberikan insentif agar banyak investor yang masuk ke industri padat karya, bukan dengan memberikan kartu,” kata Enny.

Enny menambahkan, penerapan kartu juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal verifikasi pihak yang berhak menerima program bantuan itu.

Kehadiran pemerintah untuk mengatasi persoalan lapangan kerja diperlukan melalui dorongan, insentif, ataupun kemudahan agar usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendominasi perekonomian nasional dapat berkembang kondusif sehingga menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, sektor riil perlu didorong melalui penguatan sumber daya manusia. Upaya vokasional tidak cukup sekadar pelatihan jangka pendek, tetapi kualitas lulusan SMK ditingkatkan agar siap kerja melalui kerja praktik dan pelatihan berbasis teknologi.

Sementara itu, upaya mendorong akses pendidikan dapat diterapkan dengan melanjutkan program beasiswa pendidikan dari pemerintah untuk siswa-siswa berprestasi, termasuk siswa tidak mampu yang berprestasi.