Perguruan Tinggi se-Jateng Serukan Musyawarah untuk Rampungkan Masalah

Kompas

Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama (depan), didampingi sejumlah pemimpin perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Tengah, membacakan pesan moral untuk bangsa, di kampus Undip, Kota Semarang, Jateng, Senin (20/5/2019). Terkait dinamika politik nasional, para rektor meminta adanya penyelesaian yang mengedepankan budaya luhur serta musyawarah mufakat.

SEMARANG, KOMPAS - Sejumlah pemimpin perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah menyampaikan pesan moral untuk bangsa di kampus Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Senin (20/5/2019). Mereka menyerukan agar keutuhan bangsa harus dijaga bersama.

Momentum itu bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei. Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan, hal tersebut merupakan respons atas dinamika politik bangsa yang belakangan memprihatinkan.

Pesan moral untuk bangsa itu terdiri dari enam butir. "Pertama, Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berbudaya luhur, di antaranya dengan prinsip \'ono rembug ayo dirembug (seluruh persoalan bisa dibicarakan). Karena itu, masalah apapun selayaknya diselesaikan dengan mengedepankan budaya luhur," ujar Yos.

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berbudaya luhur, di antaranya dengan prinsip \'ono rembug ayo dirembug\'. Karena itu, masalah apapun selayaknya diselesaikan dengan mengedepankan budaya luhur

Kedua, para pemimpin perguruan tinggi di Jateng mengetuk hati nurani patriot bangsa yang tengah berkontestasi maupun yang menyelenggarakan tugas di medan demokrasi, untuk bersikap ksatria, jujur, adil, dan berani. Ketiga, mendukung para penegak hukum untuk netral dan tak memihak pihak manapun.

Keempat, mendorong penyelesaian adil, tegas, dan konsisten berdasarkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. "Kelima, kami mengimbau civitas akademika, warga Jateng, dan Indonesia untuk menjaga kondusivitas," ujar Yos.

Baca juga: Budayawan Serukan Rasa Memiliki sebagai Bangsa

Kompas

Sejumlah rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Tengah menandatangani deklarasi bersama "Pesan Moral Perguruan Tinggi Jateng untuk Bangsa", di kampus Undip, Kota Semarang, Senin (20/5/2019). Terkait dinamika politik nasional, para rektor meminta adanya penyelesaian yang mengedepankan budaya luhur serta musyawarah mufakat.

Butir keenam yakni mendorong semua pihak untuk bersikap, berpikir, berucap, dan bertindak dilandasi nilai rahman dan rahim. Selain itu, juga sebagaimana nilai luhur Jawa Tengah, Surodiro Jayaningrat Lebur dening Pangestuti yang terjemahannya, segala kekuatan jahat akan hancur oleh kebaikan atau kelembutan hati.

Setelah pembacaan pesan moral, dilakukan penandatanganan deklarasi bersama oleh sekitar 80 pemimpin perguruan tinggi negeri dan swasta di Jateng. Mereka sepakat, budaya luhur serta musyawarah mufakat perlu dikedepankan dalam menyelesaikan masalah.

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman, menuturkan, apa yang terjadi dalam konstelasi politik nasional, perlu diikuti dan dikembalikan sesuai aturan hukum. Hal tersebut juga sudah disampaikan kepada civitas akademika di Unnes.

Baca juga: Majelis Rektor Surabaya Madura Dinginkan Suasana

Kompas

Suasana pembacaan Pesan Moral Perguruan Tinggi Jawa Tengah untuk bangsa, di kampus Universitas Dipenogoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/5/2019). Terkait dinamika politik nasional, para rektor meminta adanya penyelesaian yang mengedepankan budaya luhur serta musyawarah mufakat.

"Kita ikuti dan jangan sampai terbawa provokasi. Terkait ajakan tanggal 22 Mei ke Jakarta, tidak perlu melakukan itu. Kami akan mengecek seluruh dosen dan tenaga pendidik agar tidak ikut. Nek ono rembug ayo dirembug, selesaikan dengan musyawarah mufakat," kata Fathur.

Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah VI Jateng, DYP Sugiharto berharap, deklarasi bersama di Jateng dapat menjadi contoh. Dengan 257 perguruan tinggi, 11.000 dosen, dan 232.000 mahasiswa di Jateng, sikap ini diharapkan dapat diikuti lapisan masyarakat lain.