CANBERRA, SENIN— Koalisi Liberal-Nasional pimpinan Scott Morrison diprediksi melewati ambang batas minimal perolehan kursi di parlemen. Dengan demikian, koalisi itu bisa kembali memerintah Australia.
Hingga Senin (20/5/2019), koalisi itu sudah mengamankan 75 dari 151 kursi parlemen. Koalisi yang terdiri atas empat partai—Liberal, Liberal Nasional, Nasional, dan Liberal Daerah—itu juga memimpin perolehan suara untuk tiga kursi lain. Jika tidak ada perubahan, koalisi itu akan memperoleh total 78 dari 151 kursi parlemen.
Untuk bisa membentuk pemerintahan, partai atau koalisi partai harus punya minimal 76 kursi di parlemen. Dengan proyeksi hasil penghitungan suara, Liberal diperkirakan bisa mengamankan kursi kekuasaan. Morrison, sebagai pemimpin Partai Liberal sekaligus pemimpin koalisi itu, bisa mempertahankan kursi Perdana Menteri Australia yang kini didudukinya.
Sebaliknya, Partai Buruh yang menjadi penantang utama koalisi itu baru mengamankan 67 kursi. Hal itu membuat pencapaian Buruh di pemilu 2019 lebih buruk dibandingkan dengan 2016. Saat itu, Buruh mendapat 69 kursi. Memang, jika menghitung perolehan per partai, Buruh mendapatkan paling banyak. Liberal yang dipimpin Morrison hanya mendapat 45 kursi dan sisa kursi lain disumbang mitra koalisinya.
Segera bekerja
”Mereka (pemilih) sudah menyatakan pendapat, menyampaikan pilihan. Sekarang, mereka berharap kita bertugas sehingga mereka bisa kembali mengurus kehidupannya. Hal itu yang disampaikan warga Australia yang tidak banyak bicara, dan saya menghormati itu,” ujar Morrison seraya menyatakan urusan politik harus disudahi selepas rangkaian pemilu yang panjang.
Morrison diharapkan segera bekerja dan banyak tugas menantinya. Salah satu tugas mendesaknya adalah perombakan kabinet setelah beberapa politisi menyatakan pensiun. Pergantian itu akan dipandang sebagai perubahan kebijakan.
”Perombakan kabinet akan menunjukkan apakah dia akan bergerak pada kebijakan seperti perubahan iklim. Isyarat besar adalah apakah dia akan mengganti Menteri Lingkungan Hidup dan Energi. Jika dia mengganti mereka dengan orang yang pernah mengajukan alasan dengan kuat, hal itu bisa menjadi penanda,” kata Guru Besar Emeritus Bidang Ilmu Politik pada Universitas Sydney, Rodney Tiffen.
Sebelum pemilu, pemerintahan Morrison menolak wacana peningkatan jumlah pembangkit energi baru dan terbarukan. Hadirnya pembangkit energi baru dan terbarukan dikhawatirkan mengganggu perekonomian yang selama ini mengandalkan ekspor hasil tambang dan pembangkit listrik yang berbahan bakar batubara. Meskipun demikian, pemerintahan Morrison menargetkan pemangkasan emisi hingga 28 persen pada 2030. (AFP/REUTERS/RAZ)