Kekuatan Tengah

”…. Mohon jangan biarkan negeri ini rusak. Mari sama-sama kita buat lebih adem. Kasihan negeri ini. Kami mencintai negeri ini karena di sinilah tumpah darah kami. Seluruh keluarga kami dan anak cucu kami. Jangan biarkan ia terkoyak. Mari berdoa bersama untuk itu, apa pun agama dan kepercayaan Anda….”

Zainal Arifin Mochtar,   dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menulis di dinding Facebook dan Instagram-nya. Ia menulis pada Rabu, 22 Mei 2019, pukul 11.20 saat unjuk rasa terjadi depan Gedung Bawaslu, serta di Petamburan, dan Slipi Jaya, Jakarta. Ia gundah atas nasib bangsa saat aksi kekerasan meletus di wilayah padat penduduk.

Aksi unjuk rasa damai memprotes Pemilu 17 April 2019 itu disusupi kelompok lain dan berubah rusuh pada Selasa-Rabu (21/22 Mei 2019). Sejumlah mobil dan motor dibakar. Warung dibakar. Pos polisi dibakar. Kekerasan kembali terjadi. Delapan orang meninggal. Ini patut disesali. Kekerasan kembali terjadi di Jakarta. Penyebab meninggalnya sejumlah orang patut diungkap agar publik mendapat informasi yang jelas.

Namun, apresiasi harus disampaikan kepada Polri yang mengawal dan mencegah demokrasi menjadi anarki. Pada Rabu tengah malam, Kepala Polres Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan tampak kelelahan. Ia terduduk di pinggir jalan. Anggotanya memberi handuk dan air minum. Melalui megafon yang dipegangnya, didampingi Dandim Jakarta Pusat, Kapolres meminta bantuan koordinator lapangan pengunjuk rasa untuk sama-sama menjaga kedamaian unjuk rasa dari gangguan perusuh.

Kamis pagi, harian Kompas memasang foto seorang ibu memberikan makanan kepada polisi yang berjaga di Jembatan Slipi menjelang buka puasa. Masih banyak orang baik. Warganet pun tergerak membantu Usma, korban yang warungnya dijarah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sejumlah tokoh dari Gerakan Suluh Kebangsaan menyampaikan pernyataan merespon kondisi kebangsaan terutama kerusuhan yang terjadi pascapenguman hasil Pemilu di Jakarta, Kamis (23/5/2019). Dalam pernyataannya mereka antara lain meminta dihentikannaya tindakan anarkisme dan provokasi yang meresahkan serta menyebabkan hilangnya rasa aman, mendukung aparat keamanan untuk bertindak tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam menghadapi perusuh, dan meminta para elit politik untuk menahan diri dari ucapan yang dapat memantik terciptanya ketegangan dan bentrokan antar anggota masyarakat. Sejumlah tokoh yang hadir seperti Frans Magnis Suseno, Amin Abdullah, Quraish Shihab, Abduk Mu\'ti, Mahfud MD, Alwi Shihab, Komarudin Hidayat, Sarwono Kusumatmadja, Helmy Faisal, dan Erry Riyana.

Kegundahan Zainal memuncak melihat unjuk rasa yang berkembang menjadi perusakan. Saya berkomunikasi dengan Zainal melalui Whatsapp. ”Saatnya masyarakat sipil bergerak dan tergerak untuk menyuarakan keprihatinan nasib bangsa yang dirusak perilaku elite.” Pernyataan keprihatinan dari sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada mulai diinisiasi.

Suara Zainal dan suara warga negara lain punya peran signifikan daripada pernyataan tokoh politik yang justru memprovokasi, menghasut, dan membakar massa. Atau, kerja buzzer yang memproduksi hoaks untuk kepentingan politik semata.

Desain sistem politik pemilu yang memperhadapkan dua tokoh telah membelah publik. Hampir tiada lagi tokoh netral yang berada di tengah dan punya prinsip jelas. Hampir semua tokoh terafiliasi dengan kekuatan politik. Tawaran Joko Widodo bertemu Prabowo belum juga kesampaian.

Padahal, memori bangsa ini masih teringat ketika Jokowi-Prabowo berangkulan berbalut merah putih. Keduanya dipersatukan pesilat Hanifan Yudani Kusumah, Rabu, 29 Agustus 2019, dalam momen Asian Games. Publik juga masih ingat ketika Jokowi menyampaikan sinyal persahabatan tidak akan putus, ibaratnya rantai sepeda, saat debat capres.

SETPRES/LAILY RACHEV

Atlet pencak silat Indonesia, Hanifan Yudani Kusumah, merayakan kegembiraannya karena meraih medali emas Asian Games 2018 dengan memeluk Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (29/8/2018), di Jakarta. Jokowi dan Prabowo kembali berkontestasi di Pemilihan Presiden 2019.

Publik menantikan pertemuan kedua tokoh itu. Pertemuan diharapkan meredakan ketegangan. Pertemuan untuk meredam keinginan politisi avonturir memperalat rakyat. Biarlah medan pertarungan berada di forum terhormat, Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah Prabowo-Sandiaga memilih jalur MK adalah pilihan elegan, pilihan tepat yang dijamin konstitusi. Langkah itu pernah diambil Prabowo-Hatta pada Pemilu Presiden 2014.

Namun, yang harus dipahami, putusan MK adalah final dan mengikat. Apa pun putusan MK nanti, sembilan hakim konstitusi itu ibarat idu geni (lidah api). Apa pun putusannya, semuanya harus tunduk dan hormat. Ini tentunya ujian bagi elite politik.

Dalam sistem politik demokrasi, selalu ada top political class, di antaranya Jokowi, Prabowo, dan sejumlah ketua umum partai politik atau pimpinan ormas. Mereka mempunyai code of honor untuk meredakan ketegangan politik di tengah masyarakat, bukan malah memanfaatkannya untuk kepentingan politik.

Dalam politik selalu ada konflik dan konsensus. Konflik dalam format kontestasi politik telah terjadi pada 17 April 2019 dalam pemilu, dan hasilnya sudah diumumkan KPU. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang dengan selisih sekitar 11 persen suara atau 16,9 juta suara. Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu, saatnya kini membangun konsensus. Seperti dalam peribahasa Jawa, Ana rembug dirembug, ana prakara ditata. Artinya, jika ada masalah, ya, dibicarakan bersama. Jika ada perasaan dicurangi, ya dibicarakan di Mahkamah sebagai tempat rembukan, bukan menyelesaikannya dengan pengerahan massa di jalanan meskipun itu hak.   Kearifan inilah yang tampaknya terlupakan atau dilupakan.

Pudarnya kekuatan tengah menyulitkan rekonsiliasi. Bangsa ini kehilangan sosok Taufiq Kiemas, politisi PDI-P yang luwes dalam pergaulan politik lintas ideologi. Kekuatan masyarakat sipil sebenarnya berpotensi menjadi kekuatan tengah, yang bisa menjadi penjaga moral bangsa, dan terus menyuarakan kepentingan menjaga nation.

Jusuf Kalla, Wakil Presiden dan dikenal sebagai juru damai di dalam dan di luar negeri,   bisa berperan untuk menjadi jangkar, berperan sebagai jembatan komunikasi antar-anak bangsa. Situasi saat ini akan menjadi ujian, apakah elite politik di Indonesia mempunyai code of honor untuk meredakan ketegangan politik? Sejarah tentunya akan mencatat perilaku para elite politik tersebut.

Kompas

Menjelang Pemilihan Ketua MPR- Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) bersama tokoh elite partai politik pendukungnya berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Selain bersilaturahim, Jokowi-JK bersama partai pendukungnya juga sepakat untuk mendorong perwakilan dari DPD menjadi Ketua MPR. Tawaran tersebut diharapkan bisa mengedepankan musyawarah mufakat, tidak seperti yang terjadi pada pemilihan Ketua DPR beberapa hari lalu.