Setelah dilanda banjir selama sepekan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mulai mendata kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur akibat banjir. Masa tanggap darurat banjir juga masih berlaku sampai dengan 23 Juni 2019.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·2 menit baca
BATULICIN, KOMPAS — Setelah dilanda banjir selama sepekan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mulai mendata kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur akibat banjir. Masa tanggap darurat banjir juga masih berlaku sampai 23 Juni 2019.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu Eryanto Rais yang dihubungi dari Banjarmasin, Selasa (18/6/2019), mengatakan, status tanggap darurat bencana banjir belum dicabut meskipun banjir yang melanda tujuh kecamatan di Tanah Bumbu sudah surut. Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor menetapkan tanggap darurat banjir selama 14 hari sejak Senin (10/6/2019).
”Kami sekarang fokus pascabencana banjir. Tim dari satuan kerja perangkat daerah terkait mulai turun untuk mengecek dan mendata kondisi lahan pertanian, fasilitas umum, jalan, ataupun jembatan yang rusak,” katanya.
Banjir di Tanah Bumbu melanda Kecamatan Batulicin, Satui, Sungai Loban, Karang Bintang, Kusan Hulu, Mantewe, dan Kecamatan Kuranji. Banjir itu terjadi dalam waktu hampir bersamaan dan berlangsung selama 2-3 hari dengan ketinggian 1 meter.
Dari hasil pendataan BPBD Tanah Bumbu, banjir di tujuh kecamatan itu berdampak pada 6.097 rumah tangga atau 20.603 jiwa di 42 desa. Banjir juga merendam lahan persawahan seluas 1.538,27 hektar.
”Dalam bencana banjir kali ini, tidak ada korban jiwa,” ujarnya.
Dana tak terduga
Menurut Eryanto, pihaknya menggunakan alokasi dana tak terduga sebesar Rp 2 miliar dari APBD Tanah Bumbu untuk penanganan banjir. Dana itu digunakan untuk belanja logistik bagi para korban banjir dan juga operasional satuan tugas (satgas) bencana banjir.
”Dana tak terduga bisa digunakan karena bupati sudah menetapkan tanggap darurat,” katanya.
Dari alokasi dana tersebut, lanjutnya, sekitar Rp 500 juta terpakai untuk menangani banjir di Kecamatan Satui, Sungai Loban, dan Kecamatan Karang Bintang. Banjir di tiga kecamatan tersebut memang lebih parah dibandingkan daerah lain.
Kepala BPBD Kalimantan Selatan Wahyuddin mengatakan, banjir di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Laut sudah diprediksikan. Melihat fenomena dua tahun terakhir, tiga kabupaten tersebut selalu banjir ketika sebagian wilayah Kalsel sudah mulai memasuki musim kemarau.
”Kami menganggarkan sekitar Rp 1 miliar untuk penanganan banjir. Separuh dari dana tersebut sudah terpakai untuk belanja logistik dan operasional satgas bencana banjir pada tahun ini,” katanya.