Isu Indopasifik Jadi Perhatian Utama

Isu Indopasifik akan menjadi salah satu isu utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bangkok, 22-23 Juni 2019. Indonesia termasuk yang akan menjadikannya sebagai isu utama.

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanatha Nasir (kiri) dan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Antonio Morato Tavares memberikan keterangan soal KTT ASEAN dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Isu Indopasifik akan menjadi salah satu isu utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bangkok, 22 Juni-23 Juni 2019. Indonesia termasuk yang akan menjadikannya sebagai isu utama.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanatha Nasir dan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Antonio Morato Tavares dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Jose mengatakan, nantinya di KTT ASEAN di Bangkok akan dihasilkan 16 dokumen penting yang empat di antaranya merupakan isu utama. Keempat dokumen itu adalah ASEAN Leaders Vision Statement on Partnership and Sustainability, ASEAN Indopasifik Outlook, Bangkok Declaration on Combating Marine Debris, dan ASEAN Statement on Cultural Year.

Dari empat tema tersebut, Indonesia akan fokus pada isu Indopasifik. Menurut Jose, dengan membawa isu Indopasifik dalam KTT ASEAN, diharapkan ASEAN memiliki konsep, narasi, dan perspektif sendiri tentang Indopasifik, tidak memilih konsep atau narasi dari negara lain di luar ASEAN yang kini berkembang. Ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri ke kanan) mengikuti rapat terbatas persiapan KTT ASEAN KTT G-20 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Rapat terbatas ini dihadiri sejumlah menteri terkait.

Konsep Indopasifik yang disodorkan Indonesia bertujuan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan tetap berjalan di tengah dinamika geopolitik dan geostrategis yang cepat berubah.

Armanatha menambahkan, sejak awal digulirkan, konsep Indopasifik dari Indonesia tidak banyak berubah. Meski ada sejumlah masukan dari berbagai negara prinsip-prinsip, seperti keterbukaan, inklusivitas, transparansi, dan penghormatan atas hukum internasional dalam konsep Indopasifik Indonesia tidak berubah.

Menurut Jose, dengan memiliki narasi sendiri tentang Indopasifik, harapannya ASEAN bisa menyodorkan jalan tengah dalam kontestasi kekuatan geopolitik yang ada di dunia saat ini. Artinya, ASEAN memilih mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan daripada persaingan yang saling menghancurkan.

”Konsep Indopasifik ASEAN ini sedang dinegosiasikan, akan terus bergulir, dan diharapkan bisa didorong oleh menteri luar negeri setiap negara dan bisa segera diadopsi serta ditindaklanjuti dalam kerja sama yang lebih konkret dalam konektivitas, kerja sama ekonomi, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Jose.

KOMPAS/KRIS MADA

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Dialog Tingkat Tinggi Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Kalla menekankan, potensi besar Indo-Pacific bisa membawa kesejahteraan pada kawasan dan global.

Terkait sampah laut, Jose melanjutkan, Indonesia akan mendorong negara-negara di ASEAN agar memiliki rencana aksi dalam menangani sampah laut. Dalam hal ini, Indonesia akan berbagi praktik terbaik dalam penanganan sampah laut dengan negara ASEAN lainnya. Selain deklarasi, akan ada rencana aksi yang juga diadopsi oleh negara-negara ASEAN.

Sebelum mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN 22-23 Juni, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan hadir dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN 21-22 Juni.

Menurut Armanatha, selain pertemuan puncak KTT dan pertemuan tingkat menteri, Menlu Retno juga dijadwalkan akan melakukan pembicaraan bilateral dengan Thailand dan Filipina.