Kongres kelima PDI-P akan membahas pembentukan posisi ketua harian atau wakil ketua umum. Sementara itu, di Partai Golkar, sikap internal partai masih berbeda-beda terkait wacana percepatan munas.
JAKARTA, KOMPAS - Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diadakan pada 8-10 Agustus 2019 hampir pasti akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. Kongres juga akan membahas pembentukan jabatan baru dalam partai, yaitu wakil ketua umum dan ketua harian dewan pimpinan pusat.
Dalam rangka mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan kongres tersebut, PDI-P akan mengadakan rapat kerja nasional (rakernas) keempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Agenda rakernas akan membicarakan sejumlah persiapan teknis sebelum kongres diadakan, antara lain akan dibahas sosialisasi keputusan percepatan kongres dan peraturan partai tentang konsolidasi dalam rangka penyelenggaraan kongres.
Selain itu, rakernas yang diadakan tertutup itu juga akan membahas laporan kinerja pengurus daerah dan membahas urusan pengisian jabatan di lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah.
Politisi senior PDI-P, Pramono Anung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6), mengatakan, hampir semua kader PDI-P di daerah mendukung Megawati kembali menjadi ketua umum. Megawati dinilai terbukti menyatukan semua kader di daerah dan memenangkan Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
”Kalau melihat potensi dan juga indikasi setelah memenangi pemilu, kemungkinan besar kongres akan aklamasi (memilih Megawati),” kata mantan Sekretaris Jenderal PDI-P itu.
Megawati tahun ini genap 20 tahun menjabat ketua umum. Ia memimpin partai ini sejak PDI dideklarasikan menjadi PDI Perjuangan pada 14 Februari 1999. Catatan Kompas, saat berpidato pada acara pembukaan sekolah caleg PDI-P, 15 November 2018, Megawati menyoroti perjalanan politiknya yang cukup lama dan mempertanyakan kenapa ia belum diganti.
Meski Megawati tetap menjadi ketua umum, perubahan pada struktur kepengurusan tetap akan terjadi. Pramono mengatakan, ada wacana memasukkan jabatan baru ketua harian atau wakil ketua umum di struktur kepengurusan partai. ”Sudah ada beberapa nama yang beredar menjadi calon kuat pengisi jabatan ketua harian maupun wakil ketua umum,” katanya.
Untuk memasukkan jabatan baru itu, kongres akan membahas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira mengatakan, setelah peraturan internal partai disahkan, nama-nama calon untuk menduduki jabatan itu akan dibahas.
Ketua DPD PDI-P Alex Indra Lukman mengatakan, kemunculan jabatan baru itu bisa direalisasikan jika Megawati sebagai ketua umum menganggap perlu ada struktur organisasi yang baru. ”Andai ketua umum membutuhkan jabatan ketua harian atau wakil ketua umum, ia pasti sudah punya pilihan orang untuk menempati jabatan itu,” katanya.
Wacana munaslub
Wacana regenerasi juga berembus dari Partai Golkar. Namun, pandangan di kalangan internal partai berlambang beringin itu masih berbeda-beda terkait perlunya percepatan munas atau munas luar biasa sebelum Desember 2019. Akhir-akhir ini muncul dorongan munaslub dari kalangan kader muda Golkar. Mereka mendorong Ketua DPR Bambang Soesatyo masuk bursa calon ketua umum.
Namun, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali mengatakan, pihaknya menilai Airlangga pantas kembali memimpin Partai Golkar. Hal itu terbukti dengan kemampuan Airlangga memulihkan Partai Golkar menjadi pemenang kedua pemilu legislatif meski selama lima tahun terakhir terdapat konflik internal.
Zainudin mengklaim, sebagian besar pengurus daerah mendukung Airlangga sebagai ketua umum.
Terkait dorongan agar ia maju dalam bursa calon ketua umum, Bambang mengatakan, memang ada sejumlah pengurus Partai Golkar di daerah yang sudah menyampaikan dukungan kepadanya. Namun, ia mengatakan baru akan membuka diri setelah jadwal munas ditentukan.