Dua Bendungan di Sulawesi Tenggara Jadi Prioritas

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bersama sejumlah anggota Komisi V DPR RI, juga didampingi Gubernur Sultra Ali Mazi, meninjau lokasi terdampak banjir di Sungai Konaweha, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Kamis (20/6/2019). Pemerintah berjanji melakukan penanganan banjir baik jangka pendek dan jangka menengah. Hingga dua minggu lebih, banjir masih menggenangi empat wilayah di Sulawesi Tenggara, dan membuat puluhan ribu keluarga terdampak.

KONAWE, KOMPAS - Pemerintah pusat memprioritaskan proses pembangunan dua buah bendungan di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Bendungan ini diharapkan menjadi penampung air untuk mencegah dampak banjir yang lebih besar. Meski begitu, penyebab utama banjir parah harus dipastikan dan diselesaikan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, salah satu rencana utama penanganan banjir di wilayah Sultra adalah pembuatan dua buah bendungan, yaitu Bendungan Ameroro dan Bendungan Pelosita. Dua buah bendungan ini rencananya segera dalam tahap lelang di tahun ini dan tahun depan.

“Tahun ini, akan ditenderkan Bendungan Ameroro dan menjadi bagian dari 49 bendungan baru yang menjadi target kami. Bendungan ini berkapasitas sekitar 40 juta meter kubik. Di tahun 2020, akan ada bendungan yang lebih besar lagi, yaitu bendungan Pelosika di sungai utama Konawe,” tutur Basuki, saat meninjau lokasi banjir di Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/6/2019).

Selain Basuki, turut hadir sejumlah anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Sultra Ali Mazi, Deputi Operasi Badan SAR Nasional Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto, dan sejumlah pejabat instansi lainnya. Banjir terlihat masih menggenangi sejumlah wilayah di daerah ini. Ratusan rumah warga, sejumlah titik jalan, masih terendam air dengan ketinggian hingga satu meter.

Menurut Basuki, selain kedua bendungan ini, satu bendungan lainnya sedang dalam proses pengerjaan saat ini. Bendungan Ladongi, yang berada di wilayah Kolaka Timur, sudah mencapai progres 50 persen.

Dengan selesainya ketiga bendungan ini nantinya, tambahnya, diharapkan penanganan banjir akan lebih ringan. Sebab, air akan tertampung di bendungan dahulu untuk diatur dan dilepaskan ke sungai.

“Untuk rencana jangka pendeknya, akan ada pembuatan tanggul-tanggul di 2019 ini. Tanggul-tanggul penahan ini akan dibuat di sejumlah lokasi yang saat ini jebol atau tepian sungai yang tergerus air. Penanganan banjir ini konsepnya sudah kita kuasai, tinggal percepatan-percepatan,” ucapnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bersama sejumlah anggota Komisi V DPR RI, juga didampingi Gubernur Sultra Ali Mazi, meninjau lokasi terdampak banjir di Sungai Konaweha, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Kamis (20/6/2019). Pemerintah berjanji melakukan penanganan banjir baik jangka pendek dan jangka menengah. Hingga dua minggu lebih, banjir masih menggenangi empat wilayah di Sulawesi Tenggara, dan membuat puluhan ribu keluarga terdampak.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hadi Suprayogi menambahkan, Bendungan Ameroro mulai akan ditenderkan pada Agustus mendatang. Nilai proyek bendungan ini senilai Rp 1,2 triliun. Sementara itu, untuk Bendungan Pelosika baru akan ditenderkan di 2020 mendatang.

“Sekarang sedang desain Pelosika oleh China, rencananya itu pinjaman nilainya sedang disusun dan merupakan proyek multi years. Itu besar, daya tampungnya bisa 800 juta meter kubik. Kami berharap warga dan pemerintah bisa membantu terkait lokasi,” kata Hadi. Rencana pembangunan Bendungan Pelosika ini sebelumnya banyak mendapat penolakan karena luasnya wilayah yang akan hilang nantinya.

Dengan pembangunan sejumlah bendungan, tambah Hadi, pengendalian banjir akan lebih baik sehingga banjir akan jauh lebih berkurang. Meski demikian, banjir tidak akan hilang sama sekali. Terlebih lagi ketika daerah hulu sudah rusak, hutan yang hilang berganti pertambangan atau kelapa sawit.

Oleh karena itu, pihaknya ingin agar semua sektor bisa bekerja bersama terkait hal ini. “Dari banyak kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha juga harus bersama-sama terkait penangan ini."

Ridwan Bae, anggota Komisi V DPR RI menjelaskan, semua penanganan banjir telah berjalan dengan baik. Perbaikan jembatan, juga penanganan pengungsi terus dilakukan hingga saat ini. Namun, ia menyoroti penyebab utama terjadinya bencana banjir terparah yang melanda wilayah Sultra ini.

“Tidak boleh hanya memberi bantuan, tetapi tetap harus menangani permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Apakah izin-izin perusahaan yang dikeluarkan sudah benar? Karena apapun alasannya, di sini ada (perusahaan) tambang. Apakah tambang itu mempengaruhi banjir, itu harus didalami.”

Untuk itu, lanjut Ridwan, ia meminta agar ada tim khusus yang turun untuk mencari penyebab utama terjadinya banjir. Sejumlah kementerian, seperti lingkungan hidup, ESDM, pertanian, juga akademisi, dan pemerintah daerah, bersama-sama melakukan kajian dan penelitian.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Warga menyeberangkan sepeda motor dan barang dengan rakit di Desa Hongoa, Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/6/2019). Banjir dengan ketinggian hingga 2 meter di beberapa lokasi itu telah memutus jalur transportasi utama di sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara. Sedikitnya 10.000 keluarga terdampak akibat banjir tersebut

Banjir masih menggenangi empat kabupaten di Sultra. Selain Konawe, daerah lainnya yang terdampak banjir parah adalah Konawe Utara, Konawe Selatan, juga Kolaka Timur. Puluhan ribu jiwa terdampak dari banjir. Ratusan rumah warga hanyut tersapu air. Banjir parah ini diduga kuat karena rusaknya kawasan hulu juga kritisnya DAS akibat industri pertambangan dan perkebunan skala besar.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, tidak akan menerka-nerka penyebab banjir sebelum ada penelitian dahulu. Untuk itu, ia akan melibatkan banyak akademisi, ahli, konsultan, juga kementerian untuk melakukan riset, dan analisa penyebab banjir.

“Kita analisa dulu apa penyebabnya. Kalau izin (tambang) itu ada sekitar 393, tapi yang beroperasi sekitar sepuluh. Juga sekitar 60 persen yang Clean and Clear (CnC),” katanya. Terkait masih banyaknya yang belum CnC, ia berjanji akan mencabut izin tersebut sesuai saran dari KPK.

Lebih dari dua minggu berlangsung, banjir tetap menggenangi sejumlah wilayah. Kerugian akibat banjir ini diperkirakan ratusan miliar rupiah. Pemprov Sultra sendiri memperkirakan biaya perbaikan infrastruktur pascabencana senilai hampir Rp 700 miliar.

Sementara itu, Bupati Konawe Utara Ruksamin menuturkan, banjir parah yang meluhlantakkan wilayahnya membuat dampak besar di sejumlah sektor. Kerugian akibat banjir ditaksir mencapai Rp 674 miliar.

“Warga korban terdampak banjir mencapai 18.765 rumah tangga atau 31 persen dari jumlah penduduk kami. Semuanya terus kami atasi. Evakuasi oleh tim SAR, bantuan dari BNPB, dan sejumlah instansi lain sangat membantu kami,” katanya. Selain korban mengungsi, dan rumah yang terendam air, sebanyak 370 rumah hanyut akibat banjir. Penanganan bencana banjir masih akan terus berlangsung karena dampak besar yang ditimbulkan banjir kali ini.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Maya (12) melintasi perkampungannya yang terendam banjir setinggi hampir dua meter di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (17/6/2019). Ketinggian air di lokasi ini mencapai hampir 4 meter. Banjir parah masih menggenangi empat kabupaten dan membuat sekitar 10.000 warga terdampak.