Meski Hujan dan Banjir, Kalteng Tetap Siaga Kebakaran Hutan

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat berbincang dengan media di sela-sela Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan di Palangkaraya, Rabu (25/7/2018).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Meskipun intensitas hujan masih tinggi dan sebagian wilayah terendam banjir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah menetapkan status Siaga bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi musim kemarau yang terpengaruh El Nino.

Dari data Stasiun Meteorologi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Palangkaraya, saat ini fenomena El Nino atau memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik masih berada pada indeks poin setengah hingga satu atau dalam kategori lemah.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Brigadir Jenderal Bambang Sugeng (lima dari kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah, Kamis (20/6/2019).

Namun, BMKG memprediksi musim kemarau bulan ini hingga Oktober status fenomena alam tersebut meningkat hingga ke tingkat moderat. Dalam status moderat, musim kemarau akan lebih kering dari biasanya. Berkaca pada bencana asap tahun 2015, status El Nino berada pada titik kuat dengan indeks poin tiga.

Hal itu membuat semua kabupaten menetapkan status Siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada 28 Mei 2019, Pemerintah Provinsi Kalteng kemudian menetapkan status Siaga bencana hingga 26 Agustus 2019 dengan total 91 hari.

”Ini supaya kami lebih waspada menghadapi kemarau dan juga anggarannya bisa dipakai tidak hanya untuk memadamkan kebakaran, tetapi juga untuk pencegahan, itu yang penting,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di sela-sela Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Karhutla di Palangkaraya, Kamis (20/6/2019).

Ini supaya kami lebih waspada menghadapi kemarau dan juga anggarannya bisa dipakai tidak hanya untuk memadamkan kebakaran, tetapi juga untuk pencegahan, itu yang penting.

Baca Juga: El Nino Diantisipasi dengan Penguatan Ekonomi

Dalam rapat tersebut hadir pula Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Brigadir Jenderal Bambang Sugeng. Ia datang bersama rombongan untuk melihat persiapan pengendalian karhutla di Kalteng.

Dalam pemaparannya, Bambang menjelaskan, dari 12 provinsi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam kasus karhutla, Kalteng dinilai masih aman dari kebakaran karena intensitas hujan yang masih tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga, seperti Kalimantan Barat. Meskipun demikian, kegiatan pencegahan dan sosialisasi karhutla harus terus berjalan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Masyarakat Peduli Api (MPA) Merpati Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sedang memeriksa sumur bor di salah satu areal yang dulu sering terbakar, Jumat (22/2/2019). Sampai saat ini di Desa Gohong tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan sejak 2015.

”Kami akan keliling di 12 provinsi untuk melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pengendalian yang sudah berjalan selama ini,” kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, anggaran dan peralatan pemadaman kebakaran masih menjadi kendala di banyak kabupaten/kota rawan bencana karhutla. ”Kami catat dan (kendala) akan kami bawa ke pusat,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (PBPK) Provinsi Kalteng Mofit Saptono menjelaskan, di Kalteng masih ada dua kabupaten yang tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yakni Kabupaten Barito Timur dan Sukamara. Hal itu menjadi kendala koordinasi pemerintah daerah.

”Baru Sukamara yang sedang dalam penilaian untuk pembentukan BPBD, ini sudah langkah maju, dari dulu tidak ada BPBD di sana,” kata Mofit dalam pemaparannya.

Baca juga: Banjir Katingan Mulai Surut, Areal Terdampak Berkurang

Mofit menjelaskan, selain koordinasi, anggaran, dan peralatan, pihaknya juga masih terkendala pada sistem peringatan dini yang dinilai masih parsial. Belum ada sistem peringatan dini berbasis pengamatan lapangan.

Hal itu terjadi karena minimnya personel yang dimiliki instansi terkait dengan karhutla. Mofit menjelaskan, pihaknya memiliki 8.360 personel untuk pemadaman kebakaran di tiap daerah. Jumlah itu dinilai masih kurang.

”Harus ada dana alokasi khusus untuk penanganan karhutla. Ini juga sudah kami sampaikan ke pusat,” ujar Mofit.