Pendistribusian Bantuan Air Bersih Mulai Dilakukan
›
Pendistribusian Bantuan Air...
Iklan
Pendistribusian Bantuan Air Bersih Mulai Dilakukan
Bencana kekeringan melanda sebagian Jawa Timur dan mengakibatkan terjadinya krisis air bersih di masyarakat. Untuk mengurangi beban akibat bencana tersebut, pendistribusian bantuan mulai dilakukan pemerintah daerah melalui BPBD.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·2 menit baca
MAGETAN, KOMPAS — Bencana kekeringan melanda sebagian wilayah Jawa Timur dan mengakibatkan krisis air bersih. Pendistribusian bantuan air mulai dilakukan pemerintah daerah.
Di Kabupaten Magetan, krisis air bersih terjadi di Desa Trosono, Kecamatan Parang. Akibatnya, sekitar 1.500 jiwa kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga harus mencari sumber air bersih jauh di dalam hutan dengan berjalan kaki.
Akan tetapi, kebutuhan air yang didapat tidak optimal karena keterbatasan pengambilan. Kesulitan air itu mengancam derajat kesehatan masyarakat karena kebutuhannya tidak tercukupi dengan baik.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan Fery Yoga Saputra mengatakan telah menyalurkan bantuan air bersih sejak Selasa, 18 Juni. Jumlahnya sebanyak 6.000 liter per hari.
”Selain untuk kebutuhan 1.500 jiwa penduduknya, pendistribusian bantuan air bersih itu juga dalam upaya memenuhi kebutuhan pemberian minum sebanyak 224 ternak milik warga,” ujar Fery, Jumat (21/6/2019).
Sementara itu, BPBD Kabupaten Ponorogo mulai mengidentifikasi desa-desa di wilayahnya yang berpotensi krisis air bersih akibat kekeringan. Proses identifikasi itu penting sebagai upaya mitigasi bencana menekan dampak yang ditimbulkan.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ponorogo Setyo Budiono mengatakan, berdasarkan data bencana tahun sebelumnya, ada 22 desa di 10 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Penyebabnya, sumur warga keruh bahkan kering. Sumber air yang terdekat dengan permukiman debitnya sangat kecil.
Ke-10 kecamatan itu adalah Slahung, Mlarak, Sampung, Pulung, Badegan, Balong, Bungkal, Sawoo, Jenangan, dan Kauman. Dari ke-10 kecamatan itu, krisis air terparah terjadi di Kecamatan Slahung karena ada tujuh desa yang mengalami bencana kekeringan.
”Hingga saat ini, BPBD Ponorogo belum menerima permohonan bantuan pengiriman air bersih dari desa-desa yang berpotensi mengalami bencana kekeringan tersebut,” kata Budi.
Kendati belum menerima permohonan bantuan air bersih, BPBD Ponorogo menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan menghadapi kekeringan pada musim kemarau kali ini. Salah satunya, memeriksa armada truk tangki sehingga kendaraan dalam kondisi siap digunakan pada saat terjadi keadaan bencana. BPBD Ponorogo memiliki tiga truk tangki air.