JAKARTA, KOMPAS — PT MRT Jakarta berkoordinasi dengan para pemilik utilitas untuk penataan dan pemindahan utilitas terkait pembangunan jalur MRT fase II. Proses konstruksi rute Bundaran Hotel Indonesia-Kota ini direncanakan mulai pertengahan tahun 2020.
Silvia Halim, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Kamis (20/6/2019), menjelaskan, pemindahan utilitas ini dilakukan sejak sekarang hingga pertengahan tahun depan. ”Terutama utilitas yang besar-besar, yang sudah kami tahu ini bakal clash dengan struktur stasiun kita,” katanya.
Untuk itu, PT MRT Jakarta sudah berkoordinasi dengan pemilik utilitas. Silvia menjelaskan memang perlu proses untuk merelokasi.
Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, kalau ada utilitas yang terdampak pekerjaan pemprov, pemilik utilitas yang mengangkat utilitas.
Tender proyek
Sesuai jadwal, paket pekerjaan sipil (CP) 201-203 sudah dimulai pengadaannya tahun ini. ”Kami sudah mulai tender CP 201 sejak 24 Mei lalu. Berikutnya, CP 202-CP 203, targetnya pada awal Juli kami juga bisa buka untuk tender. Kemudian CP 205-CP 206, sekitar September tahun ini. Jadi tahun ini semua paket kontrak (CP) sudah keluar ditenderkan. Kami lanjutkan evaluasi, penetapan kontrak, sampai kemudian pengerjaan tahun depan,” kata Silvia.
Terkait pengadaan atau tender paket CP 201-203, PT MRT Jakarta mengikuti panduan dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) selaku peminjam dana bagi MRT.
Untuk fase 2 MRT Jakarta tersebut, sesuai penetapan lokasi dari Pemprov DKI, trase berawal dari Bundaran HI menuju Kota sejauh 8,3 km. Fase 2 ini akan terdiri atas tujuh stasiun, yaitu stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.
Melihat perencanaan yang semuanya berkonstruksi bawah tanah, untuk tiga paket konstruksi yang dilelang, yaitu CP 201-CP 203, nanti kontraktor juga akan membawa kelengkapan peralatan bor, yaitu tunnel boring machine (TBM).
William P Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta, menjelaskan, jalur kereta fase II semuanya ada di bawah tanah karena lahannya lebih sulit. ”Kemudian seperti yang Anda ketahui, kawasan di Harmoni itu akan ada sungai. Jadi kita lewat bawah tanah semuanya dan ya memang lahan terbatas dan kemudian berdasarkan desain ya direncanakan bawah tanah akan lebih dalam dari fase 1 karena kita akan lewat di bawah kali,” katanya.
Sama seperti fase I, dana pembangunan fase II ini juga berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA senilai Rp 22,5 triliun.