JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Olahraga dan Pemuda sedang menyiapkan persyaratan administrasi pembentukan badan layanan umum daerah untuk pengelolaan arena pasca-PON Papua 2020. Lembaga itu penting agar arena pertandingan yang sudah dibangun dengan standar dunia dapat memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Daud Ngabalin mengatakan, belajar dari pengalaman beberapa tuan rumah penyelenggara PON, maka perlu dibentuk lembaga untuk mengelola arena setelah berlangsungnya pesta olahraga nasional. ”Kami sudah seminar dan konsultasi dengan narasumber dari Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dan Pusdiklat Jawa Timur untuk membentuk badan layanan umum daerah (BLUD),” katanya dari Jayapura, Papua, Minggu (23/6/2019).
Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Olahraga Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Herlina Rahangiar mengatakan, harus ada langkah kreatif untuk memanfaatkan arena pertandingan yang sudah dibangun. Salah satu strategi bisnis yang disiapkan adalah rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berskala daerah, nasional, dan internasional di arena-arena pertandingan. Kegiatan itu bukan hanya untuk olahraga, melainkan juga seni dan budaya.
”Dengan mengelola kegiatan secara profesional melalui sistem bisnis yang sehat, harapannya kami dapat membantu meringankan beban anggaran pemerintah dalam hal pengelolaan dan perawatan arena kejuaraan yang sudah dibangun,” katanya.
PON Papua akan bergulir pada 20 Oktober-2 November 2020, mementaskan 47 cabang dengan 69 disiplin dan 768 nomor pertandingan. Untuk menyukseskan kegiatan ini, disiapkan 68 arena pertandingan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mimika, Kepulauan Yapen, Supiori, Biak Numfor, Merauke, Jayawijaya, dan Tolikara.
Berdasarkan perhitungannya, ada target pendapatan minimal Rp 100 miliar per tahun untuk satu arena di Stadion Utama Papua Bangkit, di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Jayapura, Papua. Stadion yang dibangun dengan kapasitas 40.000 kursi itu dibuat dengan standar FIFA. Kualitas stadion dibuat sama dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Herlina mengemukakan, arena kejuaraan yang berada di bawah tanggung jawab Pemprov Papua antara lain stadion utama, arena akuatik, hoki, kriket, bulu tangkis, dan menembak. Ada pula arena kejuaraan yang sudah eksis, yaitu Stadion Mandala dan GOR Cendrawasih yang saat ini dikelola KONI Provinsi Papua.
Untuk membentuk BLUD, ada tiga persyaratan, yaitu substantif, teknis, dan administratif. Saat ini, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua sedang menyiapkan dokumen-dokumen administratif, seperti pola tata kelola, standar pelayanan minimal, rencana strategis bisnis, laporan keuangan dan laporan kinerja tiga tahun terakhir, dan pernyataan kesediaan diaudit oleh auditor independen.
Selain itu, disiapkan juga bimbingan teknis bagi pokja BLUD, studi banding ke PPK GBK, dan penilaian oleh tim penilai. ”Harapan kami awal 2020 sudah terbentuk BLUD di bidang olahraga. Dengan begitu, semua arena bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga setidaknya bisa membantu pemerintah daerah agar tidak terbebani dengan perawatan,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Jayapura, Jumat (21/6/2019), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memerintahkan Pemprov Papua membentuk lembaga yang tujuan utamanya mengelola arena pasca-PON 2020.
”Terima kasih kepada Pemprov Papua dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya harap agar Pemprov Papua sedini mungkin menyiapkan lembaga pengelola pasca-PON agar venue bagus ini tetap dapat termanfaatkan dan terawat dengan baik,” katanya.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Permukiman Wilayah 2 Provinsi Papua Anggoro Putro, di Jayapura, Papua, mengatakan, biaya perawatan untuk arena olahraga bertaraf dunia tidaklah murah. Untuk merawat empat kolam di arena akuatik GBK, misalnya, memakan biaya Rp 1 miliar per bulan. Tekanan dan suhu di kolam harus diatur sedemikian rupa agar air tidak keruh. Sementara perawatan untuk kolam di Papua dengan kualitas sama sekitar Rp 600 juta per bulan.
”Jika perawatan tidak diperhatikan dengan baik, air kolam bisa menjadi keruh dan lama-kelamaan kolamnya rusak,” kata Anggoro.