JAKARTA, KOMPAS - Wacana mengajak Partai Gerindra bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin terus dijajaki guna memuluskan rekonsiliasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilu presiden. Kemungkinan kerja sama di antara kedua kubu mulai dibicarakan.
Seusai putusan terkait dengan perselisihan hasil sengketa pemilu presiden dibacakan di MK, pada Jumat pekan ini kelima parpol pendukung Jokowi-Amin akan membahas arah politik dan pengembangan koalisi ke depan. Sejauh ini, di antara parpol-parpol itu masih ada beda sikap terkait dengan perlu tidaknya merangkul parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di koalisi.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani di Jakarta, Minggu (23/6/2019), mengatakan, untuk menata kembali hubungan politik dan melenturkan sekat-sekat sosial di masyarakat akibat pemilu, perlu ada rekonsiliasi. Dalam diskursus rekonsiliasi itu ada wacana menarik parpol pendukung Prabowo-Sandiaga ke pemerintahan Jokowi-Amin.
Rencana rekonsiliasi itu sebenarnya sudah lama digaungkan. Namun, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo belum kunjung terjadi. Kubu Prabowo-Sandi beralasan sedang fokus menghadapi sidang sengketa hasil pemilu presiden.
Meski demikian, lobi-lobi informal untuk rekonsiliasi di antara kedua kubu terus dilakukan di tingkat sekretaris jenderal dan wakil ketua umum parpol. Lobi juga dilakukan lewat jalur lain, seperti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan. ”Kewajiban kami membuka jalan dan menciptakan kondisi kondusif di lingkungan masing-masing. Jika ada debat, itu wajar. Di balik layar, kami lakukan manajemen pengendalian,” kata Arsul.
Beda pendapat
Saat ini, di internal koalisi Jokowi-Amin masih ada beda pendapat terkait parpol anggota koalisi Prabowo-Sandi yang dapat diajak bergabung. ”Jika anggota koalisi mau ditambah, yang pertama perlu ditawari, terlepas yang bersangkutan mau atau tidak, adalah Gerindra. Pertimbangannya, sebagai penghormatan kepada kawan kontestasi yang telah menunjukkan budaya persaingan politik yang baik,” kata Arsul.
Namun, menurut Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, partai anggota koalisi Prabowo-Sandi yang diajak bergabung ke koalisi Jokowi-Amin cukup pada Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Pasalnya, dua partai itu yang sudah beberapa kali bertemu dengan Jokowi dan berkomunikasi dengan partai anggota koalisi Jo.kowi-Amin.
Johnny berpendapat, kini Gerindra justru ditantang untuk bisa berperan sebagai oposisi murni dalam sistem presidensial. ”Ini momentum, seberapa kuat dan efektif Gerindra dalam mengambil posisi check and balance,” katanya.
Lebih lanjut, wacana perluasan koalisi Jokowi-Amin ini perlu dibicarakan lagi di tingkat elite koalisi, yaitu oleh ketua umum partai. Terkait dengan hal itu, kata Johnny, Jokowi akan berbicara dulu dengan pimpinan partai anggota koalisi sebelum keputusan diambil.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebelumnya menyarankan, koalisi tidak perlu menambah parpol lain untuk masuk ke koalisi. Menurut dia, komposisi parpol di koalisi Jokowi-Amin sudah cukup.
Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, perihal arah koalisi akan dibicarakan pascaputusan MK. Prioritas utama dalam mempertimbangkan perluasan koalisi adalah kesamaan visi-misi serta komitmen di antara parpol.