Pagu Anggaran Tiga Kementerian Koordinator Bidang Turun
›
Pagu Anggaran Tiga Kementerian...
Iklan
Pagu Anggaran Tiga Kementerian Koordinator Bidang Turun
Pagu anggaran tahun 2020 yang diajukan kementerian koordinator bidang lebih rendah dari tahun 2019. Kendati pagu anggaran turun, jumlah program prioritas bertambah dan pemerintah menjamin program-program itu tidak terhambat.
Oleh
Karina Isna Irawan
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pagu anggaran tahun 2020 yang diajukan kementerian koordinator bidang lebih rendah dari tahun 2019. Kendati pagu anggaran turun, jumlah program prioritas bertambah dan pemerintah menjamin program-program itu tidak terhambat.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pagu anggaran untuk empat kementerian koordinator bidang dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Perwakilan pemerintah yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mentari Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
”Kami menindaklanjuti arahan Presiden bahwa pagu anggaran tahun 2020 diarahkan sama dengan tahun 2015. Oleh karena itu, hampir semua pagu anggaran diusulkan turun,” kata Darmin.
Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 turun Rp 4,8 miliar menjadi sebesar Rp 409,35 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai 26 program prioritas dan 40 program reguler serta membayar gaji pegawai baru 107 orang tahun 2020.
Darmin mengatakan, pemerintah menjamin penurunan pagu anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas dan reguler. Beberapa program itu antara lain kredit usaha rakyat (KUR), tim pengendali inflasi pusat, mandatori biodiesel 20 persen (B20), dan integrasi perizinan berbasis daring (online single submission/OSS).
Pemerintah menjamin penurunan pagu anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas dan reguler. Beberapa program itu antara lain kredit usaha rakyat (KUR), tim pengendali inflasi pusat, mandatori biodiesel 20 persen (B20), dan integrasi perizinan berbasis daring.
Penurunan pagu anggaran 2020 juga diajukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebesar Rp 9,6 miliar menjadi Rp 244,5 miliar dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp 116,7 miliar menjadi Rp 226,2 miliar.
Meskipun tidak signifikan, kenaikan pagu anggaran hanya diajukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari Rp 281,5 miliar menjadi Rp 282,8 miliar atau sebesar Rp 1,3 miliar.
Wiranto mengatakan, salah satu isu strategis yang menjadi fokus perhatian tahun 2020 adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahap ketiga. Pemerintah harus merespons dinamika yang mungkin terjadi agar tidak mengganggu kondisi perekonomian. Selain itu, pengamanan siber juga akan diperkuat untuk memitigasi risiko.
Bertolak belakang
Menanggapi usulan pagu anggaran, anggota Banggar DPR, Amir Uskara, mengatakan, pemerintah harus menjamin penurunan anggaran tidak memengaruhi kinerja, apalagi program prioritas, di beberapa kementerian koordinator bidang bertambah. Penurunan pagu anggaran juga harus mengantisipasi berbagai situasi di luar rencana.
Salah satu yang paling disoroti adalah penurunan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mencapai 34 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan pagu bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah tahun 2020, yakni pembangunan sumber daya manusia.
”Apakah dengan pagu yang disepakati ini pengendalian dan sikronisasi antarinstitusi bisa maksimal, atau justru melaksanakan fungsi minimal,” kata Amir.