JAKARTA, KOMPAS – Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung memastikan akan mengirimkan personel terbaik dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Sebelum para personel mendaftarkan diri ke panitia seleksi capim KPK, pimpinan kedua lembaga penegak hukum itu melakukan penilaian secara internal.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memastikan, sudah terdapat sembilan perwira tinggi Polri yang mengajukan diri untuk mendaftar sebagai capim KPK. Setiap pati Polri yang akan mendaftarkan diri, lanjutnya, harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Polri. Ia memastikan, proses penilaian internal telah dilakukan dan kesembilan pati itu telah menerima rekomendasi Kepala Polri, sehingga sudah mendapatkan izin untuk mendaftarkan diri.
Seleksi di internal Polri meliputi penilaian kompetensi di bidang reserse, rekam jejak, dan pemeriksaan administrasi. Upaya itu dilakukan Polri, tambah Kepala Polri, bertujuan untuk menjamin bahwa pati yang mendaftarkan diri merupakan personel terbaik yang dimiliki Polri. Alhasil, peluang lolosnya anggota Polri dalam lima pimpinan KPK periode 2019-2023 semakin besar.
“Kita berharap ada unsur Polri terpilih sebagai komisioner KPK, sehingga hubungan sinergi dan kerja sama dalam penanganan korupsi KPK dan Polri akan lebih baik dan lebih mudah,” kata Tito, Selasa (25/6/2019), di Markas Besar Polri, Jakarta.
Seleksi di internal Polri meliputi penilaian kompetensi di bidang reserse, rekam jejak, dan pemeriksaan administrasi. Upaya itu dilakukan Polri bertujuan untuk menjamin bahwa pati yang mendaftarkan diri merupakan personel terbaik yang dimiliki Polri.
Sembilan perwira tinggi (pati) Polri yang telah mendapatkan rekomendasi internal dari Kepala Polri, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekum, Irjen Coki Manurung, Irjen Abdul Gofur, Brigadir Jenderal (Pol) Muhammad Iswandi Hari, Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto, Brigjen (Pol) Agung Makbul, Brigjen (Pol) Juansih, dan Brigjen (Pol) Sri Handayani.
Meski begitu, Tito menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pansel untuk menilai pati Polri yang akan mendaftarkan diri. Di sisi lain, Tito menyatakan, pihaknya juga masih membuka kesempata pati Polri lainnya yang ingin mendaftar sebagai capim KPK.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri menyampaikan, pihaknya masih melakukan seleksi internal terhadap sejumlah nama yang akan diajukan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023. Akan tetapi, ia menolak membeberkan jumlah dan nama jaksa yang akan didaftarkan.
“Nanti akan kami umumkan saat sudah terpilih yang pasti. Kami juga harus mengirimkan yang terbaik dan teruji,” ujar Mukri.
Pada 2015, kejaksaan baru mengirimkan jaksa untuk menjadi calon pimpinan KPK pada hari terakhir pendaftaran. Tahun ini, pendaftaran dibuka hingga 4 Juli 2019. Empat tahun lalu, kejaksaan mengirimkan lima orang jaksa.
Mereka adalah Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Paulus Joko Subagyo, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan merangkap Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Jasman Panjaitan, Direktur Perdata di Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Sri Haryati SH MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Suhardi, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Mohammad Rum. Namun tak satu pun lolos.
Anggota Pansel KPK, Hendardi, mengungkapkan, hingga Selasa (25/6/2019), telah terdapat 35 orang yang mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK. Mayoritas pendaftar berasal dari pihak swasta, di antaranya akademisi, advokat, dan dokter, dan hanya satu personel Polri yang mendaftarkan diri.
Telah terdapat 35 orang yang mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK. Mayoritas pendaftar berasal dari pihak swasta, di antaranya akademisi, advokat, dan dokter, dan hanya satu personel Polri yang mendaftarkan diri.
Untuk menarik minat para pendaftar, Hendardi mengatakan, pihaknya akan mendatangi organisasi keagamaan, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang korupsi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kegiatan itu akan dilaksanakan mulai pekan depan. Selain itu, pansel juga akan berkeliling ke sejumlah daerah di Tanah Air untuk melakukan sosialisasi di perguruan tinggi.
“Kita akan terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak anak bangsa yang terbaik mendaftarkan diri. Kami tidak khawatir pendaftaran masih sedikit karena umumnya seperti periode sebelumnya pendaftaran akan semakin banyak menjelang batas akhir,” ujar Hendardi.
Selama awal Juni, Pansel Capim KPK telah berkunjung ke sejumlah lembaga pemerintahan, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Tujuannya, untuk meminta kepada pimpinan ketiga lembaga penegak hukum itu untuk mengirimkan personel terbaik guna mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.