Merespons Sanksi Baru AS, Iran Tambah Kapasitas Pengayaan Uranium
›
Merespons Sanksi Baru AS, Iran...
Iklan
Merespons Sanksi Baru AS, Iran Tambah Kapasitas Pengayaan Uranium
Iran segera menambah kapasitas pengayaan uranium dan produksi air berat mulai Kamis (27/6/2019) waktu setempat. Keputusan Iran itu akan melanggar perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·4 menit baca
AP PHOTO/VAHID SALEMI, FILE
Dalam foto 3 Februari 2019 ini, seorang warga Iran melihat rudal yang ditampilkan Garda Revolusi Iran dalam acara militer yang menandai peringatan 40 tahun Revolusi Islam, di Masjid Agung Imam Khomeini, Teheran, Iran.
NEW YORK, KAMIS — Iran segera menambah kapasitas pengayaan uranium dan produksi air berat mulai Kamis (27/6/2019) waktu setempat. Keputusan Iran itu akan melanggar perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Iran memutuskan kebijakan itu karena Amerika Serikat baru saja menambah sanksi baru atas Iran. Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat Iran lain dengan memblokir aset-aset yang dimiliki pada 24 Juni 2019.
Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Majid Takht Ravanchi mengatakan, penghormatan terhadap JCPOA selama ini hanya dilakukan satu pihak. Iran tetap menerima sanksi ekonomi dari AS yang kini telah memengaruhi ekspor minyak dan mengganggu perdagangan Iran.
”Sebuah perjanjian multilateral tidak bisa diimplementasi secara unilateral. Iran sendiri tidak dapat, tidak boleh, dan tidak akan memikul beban lagi untuk menjaga kesepakatan JCPOA,” kara Ravanchi kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu.
JCPOA adalah kesepakatan nuklir yang dibuat Iran dengan AS, Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia pada 2015. Hasil kesepakatan itu berisi, Iran bersedia membatasi aktivitas program nuklir yang dimiliki dan menerima inspeksi PBB agar sanksi ekonomi dicabut.
Namun, AS menarik diri dari JCPOA pada 2018. AS kemudian memberlakukan sanksi ekonomi lewat larangan kepada negara-negara lain untuk mengimpor minyak dari Iran.
Pada 17 Juni 2019, Iran mengeluarkan pernyataan akan menambah pengayaan uranium dari batas yang ditetapkan, yakni 300 kilogram. Iran juga telah menambah produksi uranium empat kali lipat. Iran juga mengancam melakukan pengayaan uranium mendekati level senjata pada 7 Juli 2019.
Ravanchi melanjutkan, Pemerintah Iran memutuskan menambah produksi dan memodernisasi reaktor air berat di Arak untuk melindungi keamanan dan kepentingan rakyat Iran. Namun, AS menilai langkah Iran itu akan berlanjut pada produksi plutonium.
Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi berbicara kepada media sebelum pertemuan dengan anggota PBB lain mengenai situasi yang memburuk dengan markas AS pada 24 Juni 2019 di Kota New York.
Menurut Ravanchi, Iran akan menjalankan rencana tersebut kecuali Inggris, Perancis, dan Jerman mengambil langkah serius menjaga kesepakatan. Pada saat bersamaan, Inggris, Perancis, Jerman, dan tiga negara anggota Uni Eropa lain mendesak Iran untuk tetap menaati kesepakatan.
Duta Besar Perancis untuk PBB Francois Delattre menyampaikan, sekecil apa pun pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Iran akan menghasilkan konsekuensi negatif terhadap risiko proliferasi nuklir. Selain itu, situasi di kawasan Timur Tengah akan lebih memanas.
Sekecil apa pun pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Iran akan menghasilkan konsekuensi negatif terhadap risiko proliferasi nuklir. Selain itu, situasi di kawasan Timur Tengah akan lebih memanas.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia berpendapat, satu-satunya cara untuk menyelamatkan JCPOA adalah agar lima negara yang masih terikat perjanjian memenuhi kewajiban mereka. Lima negara tersebut perlu mengesampingkan rasa takut dan egois untuk menjaga keberlangsungan kesepakatan itu.
”Kita tidak boleh membiarkan kekuatan (Pemerintah AS) mengambil alih kendali yang memercayai bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan tekanan politik dan sanksi ekonomi serta pemerasan menggunakan kekuatan militer,” ujar Nebenzia.
Enam negara Uni Eropa, termasuk Perancis, Jerman, dan Inggris, sedang berada dalam upaya finalisasi Instrumen dalam Mendukung Pertukaran Perdagangan (Instex). Instex merupakan saluran keuangan agar perdagangan dengan Iran tetap dapat dilakukan tanpa menerima sanksi AS.
Kecewa dengan AS
Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kecewa dengan keputusan AS untuk tidak memperpanjang keringanan sanksi ekonomi atas Iran dan memperbarui penundaan untuk mendukung kesepakatan nuklir yang telah dibuat.
Namun, Guterres juga menyesali keputusan Iran untuk meningkatkan pengayaan uranium. Untuk itu, Iran diharapkan tetap menghormati JCPOA.
”Insiden baru-baru ini di Teluk Persia mengingatkan bahwa kita berada di titik kritis. Guterres meminta seluruh pihak menahan diri dan membuka ruang untuk berdialog guna menghindari salah perhitungan dan insiden,” kata DiCarlo.
Presiden AS Donald Trump menandatangani keputusan sanksi baru kepada Iran, yang menarget Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat Iran lain, disaksikan Wakil Presiden Mike Pence (kanan) dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin, di Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (24/6/2019). Mnuchin mengatakan, dengan sanksi tersebut, AS memblokir aset-aset Iran senilai miliaran dollar AS.
Pelaksana Duta Besar AS untuk Iran Jonathan Cohen menilai, Iran telah melakukan provokasi, antara lain membuat rudal balistik, menyerang tanker, serta menyediakan senjata bagi pemberontak Houthi di Yaman dan militan Hamas di Gaza sehingga melanggar embargo senjata PBB.
”Perlawanan Iran atas Dewan Keamanan dan perilakunya yang ceroboh yang mengancam perdamaian dan keamanan global tidak boleh diremehkan menggunakan prinsip menjaga kesepakatan. Kesepakatan itu tidak seluruhnya memutus jalan Iran menuju senjata nuklir,” kata Cohen. (AP)
