Pemerintah Didesak Selesaikan Konflik Agraria di Kalteng

Warga dari lima kabupaten bersama mahasiswa dan Walhi melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (28/6/2019). Mereka meminta pemerintah menyelesaikan konflik masyarakat dan perusahaan di konsesi.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Direktur Walhi Kalimantan Tengah Dimas Novian Hartono menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (28/6/2019).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Warga dari lima kabupaten bersama mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (28/6/2019). Mereka meminta pemerintah menyelesaikan konflik masyarakat dan perusahaan di lahan konsesi.

Jumat pagi warga berkumpul di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng di Jalan RTA Milono. Pada pukul 09.00, puluhan warga berjalan ke kantor gubernur.

Tokoh perempuan adat Dayak Ma’anyan, Mardiana D Dana, mengungkapkan, di wilayahnya di Dusun Karasik, Kabupaten Barito Timur, sungai-sungai rusak karena aktivitas pertambangan. Ia menjelaskan, ratusan petani kehilangan ladangnya karena wilayah kelola mereka masuk konsesi pertambangan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Tokoh perempuan adat Dayak Ma’anyan, Mardiana D Dana, berorasi di depan Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (28/6/2019). Ia meminta sungai-sungai yang rusak akibat pertambangan diperbaiki dan dipulihkan.

”Air jadi sumber kehidupan kami. Kami hanya ingin agar permukiman keluar dari konsesi. Sejak 2011, kami sudah berjuang, tetapi tidak ada perubahan,” ujar Mardiana.

Selain dari Barito Timur, ada juga perwakilan warga dari Kabupaten Katingan, Seruyan, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Mereka juga membeberkan persoalan konflik dengan perusahaan, baik perkebunan maupun pertambangan.

Baca juga: Konflik Lahan di Kalteng Terus Terjadi

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novian Hartono menjelaskan, Kalteng memiliki luas 15,8 juta hektar. Sebesar 78 persen di antaranya dikuasai konsesi. Menurut dia, hal itu menjadi salah satu pemicu konflik lahan di tengah masyarakat. Namun, respons pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut masih minim.

”Kembalikan dan pulihkan hak-hak masyarakat, ini harus direspons serius semua pihak,” ucap Dimas.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Polisi menjaga ketat peserta aksi dari lima kabupaten di Kalimantan Tengah, Jumat (28/6/2019). Mereka mendesak pemerintah menyelesaikan konflik lahan di konsesi pertambangan dan perkebunan.

Saat aksi tersebut berlangsung, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kalteng Agus Pramono hadir dan menanggapi peserta aksi. Ia menerima dokumen dan laporan warga yang dibuat Walhi.

”Laporan ini akan kami terima dan akan ditindaklanjuti. Yang jelas, kami akan menyampaikan ke pimpinan kami terkait hal ini agar direspons dinas-dinas terkait,” kata Agus.

Baca juga: Saling Klaim soal Lahan Berujung Sengketa Masih Terjadi

Sebelum aksi dilakukan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menemui peserta aksi di Kantor Walhi Kalteng pada pukul 07.00. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah konflik lahan yang dilaporkan dalam waktu lebih kurang tiga bulan.

”Kami semua ingin konflik seperti ini segera diselesaikan. Kami akan berupaya sebagai pemerintah untuk mencari solusinya,” kata Sugianto.