Koalisi Prabowo Berakhir
Koalisi parpol pendukung Prabowo- Sandi pada Pemilu Presiden berakhir. Prabowo membebaskan partai-partai itu menentukan arah politik selanjutnya.
JAKARTA, KOMPAS - Setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonannya tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden, Prabowo Subianto mengembalikan mandat yang dia terima pada pemilu presiden lalu ke lima partai pengusungnya. Prabowo juga membebaskan partai-partai itu menentukan langkah politik selanjutnya.
Menindaklanjuti putusan itu, sejumlah partai eks pengusung Prabowo, menyiapkan mekanisme internal untuk menentukan arah politik selanjutnya. Di saat yang sama, lobi-lobi ditengarai juga intensif terjadi antara kubu Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan partai pendukungnya dengan Prabowo dan sejumlah partai anggota koalisinya.
Keputusan mengakhiri koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pemilu Presiden 2019, diambil di pertemuan tertutup selama sekitar lima jam antara Prabowo dengan partai-partai koalisinya di kediamannya, di Jakarta, Jumat (28/6/2019). Tanpa didampingi Sandi yang sedang berada di luar kota, Prabowo memimpin langsung pertemuan itu.
Hadir dalam pertemuan itu para sekretaris jenderal partai pengusung Prabowo, yaitu Ahmad Muzani (Gerindra), Hinca Panjaitan (Partai Demokrat), Eddy Soeparno (Partai Amanat Nasional/PAN), Mustafa Kamal (Partai Keadilan Sejahtera/PKS), dan Priyo Budi Santoso (Partai Berkarya). Presiden PKS Sohibul Iman juga hadir di pertemuan itu.
“Tugas Koalisi Indonesia Adil Makmur dianggap sudah selesai, karena MK (Mahkamah Konstitusi) sudah mengambil putusan final dan mengikat. Mandat yang sebelumnya diberikan partai-partai kepada Pak Prabowo, hari ini dikembalikan lagi,” kata Muzani dalam jumpa pers para sekjen partai usai pertemuan.
Penetapan
Pada Kamis lalu, MK menyatakan menolak semua dalil di permohonan Prabowo-Sandi dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden. Menindaklajuti putusan itu, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 terpilih pada hari Minggu esok hari.
Terkait putusan MK itu, Presiden Jokowi menerima ucapan selamat dari sejumlah pemimpin negara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, kemarin, Ucapan secara langsung antara lain disampaikan oleh Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.
Pertemuan bilateral Indonesia dan Korea Selatan serta Indonesia dan China digelar setelah sesi II KTT G20. Dalam kedua pertemuan itu, Indonesia selaku pihak yang diundang.
Sementara itu, seusai putusan MK dibacakan, Prabowo menyatakan, menghormati putusan itu. Prabowo juga mengatakan akan konsultasi dengan tim hukum untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo tak menyatakan menolak putusan MK, seperti yang ada dalam tulisan berjudul Saat Nasib Calon Presiden Ditentukan di halaman 2, Kompas (28/6).
Dalam pertemuan kemarin, menurut Muzani, Prabowo membebaskan lima partai bekas pendukungnya di Pemilu Presiden, menentukan arah politiknya selanjutnya. “Tentu semua partai memiliki pertimbangan yang tidak bisa diintervensi. Pak Prabowo menyerahkannya ke masing-masing partai,” ujarnya.
Pertemuan kemarin juga menyepakati dibentuknya forum komunikasi dalam bentuk kaukus untuk menjaga komunikasi dan kerja sama diantara partaii eks pendukung Prabowo. Pembentukan kaukus itu ditegaskan tak berkaitan dengan peran yang akan dimainkan partai anggotanya ke depan.
Lobi politik
Muzani menegaskan, sikap politik partainya belum bisa disimpulkan. "Rasanya terlalu cepat juga jika Prabowo dan Gerindra harus menentukan sikap politik sekarang,” ucapnya
Selama ini, komunikasi antara Prabowo dan Gerindra dengan sejumlah utusan Jokowi seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ditengarai sudah terjadi.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, para utusan itu berinisiatif menjembatani pertemuan Jokowi dan Prabowo. Selain para utusan, komunikasi juga dilakukan di level sekretaris jenderal dan wakil ketua umum partai.
Sementara sejumlah partai eks pendukung Prabowo lainnya, mulai menyiapkan mekanisme internal untuk menentukan arah politik. Partai Demokrat, misalnya, akan menggelar rapat majelis tinggi yang dipimpin ketua umum partai, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara PAN akan mengadakan rapat kerja nasional pada Juli atau Agustus ini. Menurut Eddy Soeparno, ada tiga opsi politik yang dikaji PAN, yaitu jadi oposisi, merapat ke pemerintah, atau menjadi partai penyeimbang yang netral.
Adapun Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan, partainya PKS akan menjadi oposisi bagi pemerintah. Menurutnya, perlu ada fungsi penyeimbang agar demokrasi bisa berjalan baik.
Priyo Budi Santoso mengatakan, tak sehat bagi demokrasi jika semua partai masuk ke koalisi pemerintah.