Konsumsi ikan di Provinsi Jawa Timur terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun masih di bawah rata-rata nasional.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS – Konsumsi ikan di Provinsi Jawa Timur terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun masih di bawah rata-rata nasional. Begitu pula dari sisi produksi, jumlah ikan yang dihasilkan di Jatim juga terus naik.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim, konsumsi ikan warga tahun 2015 sebanyak 29,5 kilogram per orang per tahun (kg/kapita/tahun). Konsumsi itu meningkat menjadi 31,34 kg/kapita/tahun pada tanun 2016. Tahun 2017, konsumsi ikan menjadi 34,62 kg/kapita/tahun, sedangkan tahun 2018, konsumsi ikan tercatat 40 kg/kapita/tahun.
“Namun, memang masih jauh di bawah rata-rata nasional,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Minggu (30/7/2019). Rata-rata nasional konsumsi ikan mencapai 51 kg/kapita/tahun, yang dicanangkan akan menembus 54,5 kg/kapita/tahun pada akhir tahun 2019.
Dalam hal budidaya jangan sampai terjadi kebergantungan dari negara lain, misalnya dalam hal bibit dan pakan.
Menurut Emil, konsumsi ikan di Jatim, terutama kawasan tengah dan pegunungan masih tergolong rendah. Di sana, daging ayam, kambing, sapi, dan telur lebih familiar daripada ikan. Padahal, di seluruh kawasan provinsi Jatim amat berpotensi dikembangkan budidaya perikanan air tawar.
“Akan kami coba dorong peningkatan konsumsi ikan di kawasan yang selama ini rendah,” ujar Emil, yang sebelumnya menjabat Bupati Trenggalek, satu di antara delapan kabupaten pesisir selatan Jatim.
Dari sisi produksi, data DKP Jatim mencatat produksi perikanan tangkap tahun 2018 mencapai 134.194 ton. Produksi perikanan budidaya lebih fantastis, yakni 539.568 ton. Jika ditotal, produksi perikanan mendekati angka 674.000 ton. Adapun jumlah penduduk Jatim sekitar 40 juta jiwa.
Di Surabaya, Minggu siang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak pemerintah daerah meningkatkan konsumsi ikan warganya. Ia mengingatkan, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan memang jadi tanggung jawab pemerintah, antara lain KKP, tetapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kawasan perairan juga punya tanggung jawab serupa.
“Kita, anak kita, dan cucu kita akan bergantung sekaligus bisa hidup dari laut,” ujar Susi dalam pidato di hadapan lebih dari 150 peserta halal bihalal di pusat belanja Grand City, Surabaya.
Di tingkat pusat, lanjut Susi, diatur mengenai alat tangkap, soal kapal, dan cara panen ikan agar lestari atau berkelanjutan. Selain itu, pusat berkepentingan mendorong gerakan budidaya perikanan di tingkat masyarakat. Harapannya, budidaya perikanan dapat berdampak positif, yakni peningkatan ekonomi atau kesejahteraan rakyat
Calon pembeli memilih ikan tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.Di Jawa Timur, kata Emil, pemerintah provinsi akan mendorong kembali program Minapolitan. Saat masih memimpin Trenggalek, program itu sedang didorong, seperti di Kecamatan Bendungan. Masyarakat diajak mengembangkan perikanan darat di sungai-sungai atau jalur air yang ada.
Susi mengingatkan, budidaya perikanan memang tetap menjadi andalan untuk peningkatan konsumsi ikan. Namun, dalam hal budidaya jangan sampai terjadi kebergantungan dari negara lain, misalnya dalam hal bibit dan pakan.