KPU Tetapkan Presiden dan Wapres Terpilih

KOMPAS/NINA SUSILO

Calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo- Ma’ruf Amin berjabat tangan sesaat setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden, Kamis (27/6/2019) malam. MK menolak permohonan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Setelah putusan selesai dibacakan, Jokowi-Amin pun menggelar konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS - Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak keberatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas hasil pemilihan presiden, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019). Agenda itu menjadi tonggak akhir tahapan Pilpres 2019.

Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin beserta petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dipastikan hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil akhir pilpres tersebut. Adapun Prabowo-Sandi beserta para petinggi partai pendukung tidak akan menghadirinya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Sabtu (29/6) di Jakarta, mengatakan, agenda tunggal rapat pleno terbuka KPU hari ini tak lain adalah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ini merupakan rangkaian mutlak dari proses Pemilu Presiden 2019.

”Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019,” ujar Wahyu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019

Kompas

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengetuk palu menutup sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Gedung MK Jakarta, Kamis (27/6/2019). Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan oleh pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pada Kamis (27/6), Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi atas keputusan KPU terkait hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2019. Sebelumnya, pada 21 Mei, KPU menyatakan ada 154.257.601 suara sah nasional di Pilpres 2019. Dari jumlah itu, pasangan Jokowi-Amin memeroleh 55,5 persen suara, sementara Prabowo-Sandi mengantongi 44,5 persen suara.

Menurut Wahyu, KPU telah mengundang kedua pasangan calon beserta partai pendukungnya. Undangan itu telah disampaikan sejak Jumat lalu. Namun, hingga Sabtu, belum ada konfirmasi kehadiran para paslon.

Jokowi hadir

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Johnny G Plate, memastikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan menghadiri kegiatan tersebut. Begitu pula sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai koalisi yang tengah berada di Jakarta.

”Semua masih menunggu konfirmasi. Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) dan Mas Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristianto) saya rasa hadir. Saya hadir. Pak SP (Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem) juga (hadir) kalau ada di Jakarta,” tutur Johnny.

Sementara Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto diperkirakan tidak hadir karena masih di luar negeri.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para personil Brimob Polri bersiaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (25/6/2019). MK telah menjadwalkan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 akan dibacakan pada Kamis 27 Juni 2019. Agenda tersebut disepakati oleh para hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin (24/6/2019) lalu.

Menurut Johnny, kehadiran itu juga akan menjadi bentuk dukungan dan apresiasi kepada penyelenggara pemilu, baik KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menggelar sidang maraton dan menyelesaikan proses sengketa hasil pemilu tepat waktu. Pemilu serentak ini dinilai sangat baik kendati ada protes di sana sini.

Berbeda dengan TKN Jokowi-Amin, Wakil Sekjen Partai Gerindra Adre Rosiade mengatakan, seiring dengan pembubaran Koalisi Adil Makmur pada Jumat (28/6), sudah tidak akan ada lagi kegiatan yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

”Pak Prabowo dan Mas Sandi tidak akan datang ke KPU. Tidak ada lagi kegiatan dari koalisi karena BPN Prabowo-Sandi telah dibubarkan,” ujar Andre.

KOMPAS/NINA SUSILO

Calon presiden Prabowo Subianto, melambaikan tangan kepada wartawan disaksikan calon wakil presiden-Sandiaga Uno usai mengadakan konperensi pers, di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6/2019) setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019.

Jumat lalu, petinggi partai Koalisi Adil Makmur memang menggelar pertemuan terakhir di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Hasil pertemuan itu, salah satunya, pernyataan bahwa Koalisi Adil Makmur telah resmi berakhir sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (Kompas, 29/6/2019).

Selain Prabowo-Sandi, pimpinan pengurus BPN Prabowo-Sandi juga tidak akan memenuhi undangan KPU. Andre menuturkan, kemungkinan pihaknya diwakili para saksi yang selama ini hadir dalam proses rekapitulasi di KPU.

Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih menjadi batas akhir tahapan pilpres.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, berpendapat, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih menjadi batas akhir tahapan pilpres. Ini merupakan tanggung jawab akhir KPU. ”Status paslon berubah menjadi presiden dan wapres terpilih,” ujarnya.

Adapun fase selanjutnya adalah pengucapan sumpah jabatan. ”Kita patut bersyukur, kita berhasil melaksanakan pilpres langsung untuk keempat kalinya,” ujarnya.

Pengamanan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Suasana di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, tepat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditutup mulai dari arah Patung Kuda, Selasa (25/6/2019).

Kepolisian Negara RI telah siap mengamankan agenda penetapan pemenang pemilu di KPU. Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia-Polri akan bertugas di sekitar kantor KPU. Personel pengamanan yang disiapkan sekitar 45.000 orang.

”Kami menyadari masih ada potensi mobilisasi massa, termasuk potensi adanya pihak yang ingin melakukan kekacauan, tetapi kami sudah siapkan pengamanan agar agenda di KPU berjalan aman. Terpenting, kita akan menghindari upaya paksa kekerasan,” tutur Tito.

Kami menyadari masih ada potensi mobilisasi massa, termasuk potensi adanya pihak yang ingin melakukan kekacauan, tetapi kami sudah siapkan pengamanan agar agenda di KPU berjalan aman. Terpenting, kita akan menghindari upaya paksa kekerasan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, personel Brigade Mobil (Brimob) dari sejumlah daerah yang diperbantukan untuk mengamankan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi mulai dipulangkan mulai awal Juli.

Selanjutnya, strategi pengamanan di Jakarta akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Fokus pengamanan akan berlangsung hingga agenda pelantikan presiden-wakil presiden terpilih pada Oktober nanti.