HONG KONG, SENIN - Kerusuhan mewarnai hari peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong oleh Inggris kepada China, Senin (1/7/2019). Warga Hong Kong yang melakukan aksi protes menolak rancangan undang-undang ekstradisi kembali ricuh saat dihadang oleh anggota kepolisian.
Warga Hong Kong melanjutkan aksi protes menolak RUU Ekstradisi dengan rencana berkumpul di kantor Dewan Legislatif Hong Kong. Demonstran juga berkumpul di jalan luar Golden Bauhinia Square yang menjadi tempat upacara peringatan berlangsung. Barisan polisi dan pembatas dipasang sekitar Golden Bauhinia Square.
“Apapun yang terjadi kami tidak akan kehilangan hati nurani, inilah mengapa kami tetap melakukan aksi protes. Penolakan ini bukan masalah satu hari atau satu pekan, ini (penolakan) jangka panjang,” kata Jason Chan (22), seorang akuntan.
Suasana memanas setelah sejumlah kelompok kecil demonstran muda memblokir tiga jalan raya utama dengan benda logam dan plastik. Tidak lama setelah upacara pengibaran bendera selesai, polisi menyerbu dan menahan pengunjuk rasa yang memblokir salah satu jalan di Distrik Admiralty dan Wanchai. Satu perempuan terlihat mengalami pendarahan akibat luka di kepala.
Para demonstran, yang kebanyakan adalah pelajar, berjanji untuk melanjutkan aksi protes hingga beberapa pekan ke depan. Sejumlah demonstran terlihat melambaikan bendera hitam.
“Ini adalah simbol kejatuhan Hong Kong. Kemerdekaan kota kami menyusut, berjalan menuju arah yang lebih otoriter,” kata Sam Mu, seorang seniman, mengenai makna bendera hitam.
Aksi protes dilakukan agar Pemerintah Hong Kong segera mencabut RUU Ekstradisi. Para demonstran juga menuntut agar Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengundurkan diri dan agar polisi membebaskan demonstran yang ditahan.
RUU Ekstradisi yang diajukan pemerintah pada Februari 2019 ini dapat membuat otoritas Hong Kong mengekstradisi warganya dan warga asing ke berbagai negara, termasuk China. Warga menolak RUU itu karena China menganut hukum dan sistem peradilan yang berbeda sehingga tidak mengedepankan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak asasi manusia (HAM).
Hong Kong menjadi bagian dari China sejak diserahkan Inggris pada 1997. Kesepakatan yang dibuat adalah China dan Hong Kong adalah satu negara dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda. Hong Kong baru akan bergabung sepenuhnya dengan China pada 2047.
Sejak diusulkan, RUU Ekstradisi ditolak oleh warga melalui berbagai aksi protes secara konsisten. Menurut penyelenggara, sekitar 1,03 juta warga Hong Kong mengikuti protes besar pada 9 Juni 2019. Aksi protes besar lainnya terjadi pada 16 Juni 2019, yaitu sekitar 2 juta warga Hong Kong menuntut agar pemerintah mencabut sepenuhnya RUU Ekstradisi, bukan hanya menundanya.
Adapun aksi protes menolak RUU Ekstradisi terjadi bersamaan dengan aksi protes yang dilakukan oleh aktivis pro-demokrasi yang berlangsung setiap tahun pada hari peringatan penyerahan Hong Kong.
Lam muncul
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam hadir dalam upacara peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong tersebut. Ini kali pertama Lam muncul di mata publik setelah meminta maaf kepada publik pada 18 Juni 2019.
“Apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah mengakibatkan konflik dan perseteruan antara pemerintah dan penduduk. Kondisi ini telah membuat saya mengerti sepenuhnya bahwa sebagai seorang politisi, saya perlu untuk sadar dan benar-benar mengerti perasaan rakyat,” kata Lam dalam pidatonya.
Lam menyampaikan pidatonya dengan nada berdamai. Strategi itu telah ia terapkan selama beberapa pekan terakhir. Namun, pidatonya sempat diinterupsi oleh seorang anggota parlemen oposisi yang meneriakkan protes.
Sejak diusulkan, RUU Ekstradisi ditolak oleh warga melalui berbagai aksi protes secara konsisten
Lam kemudian bersulang menggunakan segelas sampanye bersama anggota kabinet dan dua mantan kepala eksekutif lainnya. Upacara peringatan tersebut digelar untuk pertama kalinya di dalam gedung, tepatnya gedung Convention and Exhibition Centre yang terletak tidak jauh dari Golden Bauhinia Square, dengan alasan cuaca kurang baik.
Adapun pada Minggu (30/6/2019), puluhan ribu pendukung pemerintah juga berkumpul untuk menunjukkan dukungan pada pemerintah dan kepolisian di depan kantor DPR. Mereka sempat menghina demonstran anti-pemerintah yang berkemah di sekitar lokasi. (AFP)