Pemerintah China, Selasa (2/7/2019), mengecam unjuk rasa yang diwarnai kekerasan di Hong Kong pada 1 Juli 2019. Beijing menilai, unjuk rasa itu jadi penentangan terang-terangan oleh pengunjuk rasa atas formula ”satu negara, dua sistem” di wilayah itu.
Oleh
BENNY DWI KOESTANTO
·4 menit baca
REUTERS/JORGE SILVA
Kaca yang pecah terlihat di kantor Dewan Legislatif Hong Kong, Selasa (2/7/2019). Sebagian bangunan itu rusak akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan warga kota itu sehari sebelumnya.
BEIJING, SELASA — Pemerintah China, Selasa (2/7/2019), mengecam unjuk rasa yang diwarnai kekerasan di Hong Kong pada 1 Juli 2019. Beijing menilai, unjuk rasa itu telah menjadi penentangan terang-terangan oleh para pengunjuk rasa atas formula ”satu negara, dua sistem” di wilayah itu. Pemerintah China disinyalir menyiapkan langkah lebih keras terhadap Hong Kong.
Protes besar-besaran di bekas jajahan Inggris itu dimulai awal Juni dan mencapai puncaknya pada Senin, 1 Juli, malam. Muncul spekulasi bahwa polisi akan mengambil sikap lebih keras. Hong Kong bakal dipaksa untuk semakin tunduk kepada Beijing. Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam akan dilengserkan dari jabatannya dan diganti segera.
Beijing menyebut kekerasan oleh para pengunjuk rasa itu sebagai ”tantangan terselubung” terhadap model ”satu negara, dua sistem”. Dengan sistem itu, Hong Kong diberikan otonomi tingkat tinggi ketika dikembalikan ke China pada tahun 1997. ”Kami menyatakan kemarahan tentang hal ini dan mengecamnya sangat keras,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China, Selasa.
Jutaan orang turun dan berunjuk rasa ke jalan-jalan di Hong Kong dalam beberapa pekan terakhir untuk memprotes rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang sekarang ini ditangguhkan. Pemberlakuan RUU itu akan memungkinkan warga Hong Kong ataupun orang-orang asing di wilayah itu yang disangka berbuat kriminal bisa dikirim ke China daratan untuk diadili di pengadilan yang dikendalikan oleh Partai Komunis China itu.
Reaksi perlawanan warga Hong Kong muncul di tengah meningkatnya kebencian terhadap apa yang mereka lihat sebagai merosotnya kebebasan di wilayah itu. Kondisi tersebut terjadi ketika China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping memperketat cengkeramannya atas wilayah Hong Kong. Xi dua tahun lalu telah memperingatkan bahwa Beijing tidak akan menoleransi setiap tantangan terhadap otoritasnya di Hong Kong.
Seorang pria berjalan melewati poster di luar kantor pusat pemerintah di Hong Kong, Selasa (2/7/2019).
Surat kabar resmi China Daily, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan sering digunakan oleh Beijing untuk menyampaikan pesannya ke seluruh dunia, menyatakan, cara terbaik untuk berurusan dengan Hong Kong adalah integrasi ekonomi lebih jauh dengan daratan.
”Satu-satunya cara (bagi Hong Kong) untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas adalah lebih mengintegrasikan perkembangannya sendiri ke dalam pembangunan keseluruhan negara, terutama dengan memainkan perannya dalam memajukan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) dan Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area,” kata media itu dalam tajuk rencananya, Selasa.
”Kedua program pembangunan berfungsi sebagai platform praktis untuk Hong Kong guna menghasilkan lebih banyak momentum pertumbuhan yang dapat diterjemahkan menjadi manfaat praktis bagi penduduk lokal.”
Tekanan lebih keras
Kenneth Ka-Lok Chan, profesor di Universitas Baptis Hong Kong dan mantan anggota Parlemen Hong Kong untuk Partai Sipil Pro-Demokrasi, memproyeksikan Beijing akan bertindak lebih jauh dan lebih keras.
”Mereka akan sangat bergantung pada kepolisian untuk memulihkan apa yang disebut hukum dan ketertiban sehingga polisi akan lebih diperkuat dalam hal (penanganan) agresivitas terhadap para pengunjuk rasa,” katanya.
Mathew Wong, asisten profesor ilmu sosial di Universitas Pendidikan Hong Kong, mengatakan, Beijing kemungkinan akan membiarkan protes itu mereda. ”Seperti Gerakan Payung, protes seperti itu tidak dapat terjaga intensitasnya selamanya, terutama ketika opsi untuk membiarkan polisi mengambil tindakan sudah tersedia,” katanya, merujuk pada gerakan pro-demokrasi yang berlangsung 79 hari pada tahun 2014 sebelum polisi membubarkan demonstran.
AFP/ANTHONY WALLACE
Pengunjuk rasa anti-pemerintah menghancurkan jendela Dewan Legislatif Hong Kong pada 1 Juli 2019 dan berusaha memaksa masuk ke gedung dengan menabrakkan gerobak logam melalui pintu kaca ketika polisi merespons dengan semprotan merica.
Wong juga mengatakan, Lam tidak dapat mempertahankan pekerjaannya bahkan jika Beijing menahannya untuk sementara waktu guna menyelamatkan muka. Pemerintah pusat telah berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap Lam dan keputusannya bulan lalu untuk menangguhkan undang-undang ekstradisi.
”Terlepas dari apakah inisiatif itu idenya atau gagasan Beijing, fakta bahwa itu ternyata berantakan adalah fatal,” ujar Wong.
Campur tangan Barat
China menyalahkan pengaruh ”tangan-tangan yang tidak terlihat” dari pemerintah asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris, atas kerusuhan di Hong Kong. Pandangan itu, menurut seorang pejabat China, diperkuat oleh rusaknya beberapa bagian badan legislatif. ”Negara-negara Baratlah yang mendorong mereka. Sangat jelas,” kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah itu.
Di media sosial China, para penggunanya membanjiri bagian komentar dari unggahan media pemerintah yang mengecam keras adanya kekerasan, menyerukan Beijing untuk menanggapi dengan keras. Namun, kerusuhan itu tidak sepenuhnya dibahas di media pemerintah. Di China, cuplikan video unjuk rasa warga Hong Kong juga diblokir di internet. (REUTERS/AFP)
