Telusuri Rekam Jejak Calon

Koalisi masyarakat sipil Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Jaringan Peradilan Bersih NTB berharap agar rekam jejak calon dalam proses seleksi calon pimpinan KPK betul-betul diperhatikan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pada pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan meminta panitia seleksi untuk bekerja maksimal dalam mendapatkan pimpinan KPK yang terbaik periode 2019-2024. Pendaftaran bagi calon pimpinan KPK dimulai Senin, 17 Juni hingga 4 Juli.

MATARAM, KOMPAS — Koalisi masyarakat sipil Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Jaringan Peradilan Bersih NTB berharap agar rekam jejak calon dalam proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi betul-betul diperhatikan. Panitia seleksi juga harus netral dan memilih calon komisioner benar-benar memenuhi kriteria yang diharapkan masyarakat.

Jaringan Peradilan (Jepred) Bersih NTB terdiri dari Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB, Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Mataram, Gravitasi NTB, serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB.

Koordinator Jepred Bersih NTB Amri Nuryadi, di Mataram, Selasa (2/7/2019), mengatakan, calon pimpinan KPK harus dipastikan tidak memiliki rekam jejak yang buruk, yakni terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain itu, menurut Amri, calon komisioner tidak pernah tersangkut pelanggaran etika profesi dalam lembaga. ”Oleh karena itu, tim pansel (panitia seleksi) harus bekerja keras untuk melihat bagaimana calon itu di tempat bekerja atau organisasi dia sebelumnya,” katanya.

Oleh karena itu, tim pansel (panitia seleksi) harus bekerja keras untuk melihat bagaimana calon itu di tempat bekerja atau organisasi dia sebelumnya.

Amri menambahkan, ke depan, dirinya juga mengkhawatirkan adanya modus-modus baru tindak pidana korupsi, apalagi dengan perkembangan zaman serta teknologi informasi.

”Modusnya bisa lebih mutakhir. Oleh karena itu, calon pimpinan KPK harus memiliki konsep baru pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ucap Amri.

Hal lain yang ditekankan Jepred Bersih NTB untuk calon pimpinan KPK ke depan adalah harus memiliki pengalaman dalam bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga sosial, tidak terlibat jaringan radikalisme, termasuk tidak berafiliasi dengan partai politik dan lembaga swasta.

DOKUMENTASI JEPRED BERSIH NTB

Koordinator Jepred Bersih NTB Amri Nuryadin bersama anggota, Ramli (kiri) dan Johan Rahmatulloh, dalam konferensi pers di Mataram, Senin (1/7/2019).

”KPK itu independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan mana pun. Jadi, calon pimpinannya adalah orang-orang yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak mana pun,” lanjutnya.

Terkait hal itu, Amri juga meminta agar dalam proses seleksi tidak ada penjatahan untuk lembaga tertentu, misalnya komisioner KPK harus berasal dari unsur kepolisian atau kejaksaan. ”KPK kan tidak hanya sekadar penindakan, tetapi juga pencegahan. Apalagi, lembaga seperti polisi dan kejaksaan juga sudah memiliki wewenang dalam penanganan korupsi,” katanya.

Empat nama asal NTB

Selain kriteria, Jepred Bersih NTB juga menyoroti sedikitnya pendaftar. ”Sampai kemarin (Minggu), yang mendaftar baru 93 orang. Sangat jauh jaraknya dibandingkan dengan periode 2015-2019 yang pada hari terakhir pendaftaran berjumlah 611 orang,” kata Amri.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Anggota Pansel Calon Pimpinan KPK 2019-2023, Diani Sadia Wati (tengah) dan Al Araf (kanan), menyampaikan paparan rencana penyaringan Pansel Calon Pimpinan KPK 2019-2023 di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Selain kriteria kapasitas kapabilitas serta bersih dari kejahatan serta korupsi, pansel juga akan menyaring dan menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK terkait masalah radikalisme.

Menurut Amri, masa pendaftaran memang masih terus berlangsung hingga 4 Juli. Namun, melihat minimnya pendaftar, akan muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. ”Apakah karena kinerja pansel dengan metode yang mereka pakai, kinerja KPK sendiri, atau lainnya. Semestinya, lebih maju dan lebih antusias lagi,” ujarnya.

Terkait dengan pendaftaran, Jepred Bersih NTB juga mengusulkan empat nama dari daerah tersebut untuk mendaftar. Nama-nama itu mereka nilai kompeten dan layak untuk memimpin lembaga KPK, baik dari sisi keilmuan dan pengalaman memimpin maupun jauh dari praktik-praktik korupsi.

Sekretaris Jenderal Fitra NTB Ramli menambahkan, keempat nama tersebut adalah Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB Adhar Hakim, dosen Filsafat Universitas Mataram sekaligus peneliti di Universitas Leiden Belanda Widodo Dwi Putro, dosen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Mataram Hotibul Islam, serta advokat yang banyak terjun mengadvokasi persoalan hutan dan sumber daya alam Dwi Sudarsono.

Secara terpisah, Dwi yang tengah mengurus berkas pendaftaran mengatakan siap. Menurut dia, figur dari daerah memang sudah waktunya mengisi pimpinan KPK. ”Kalau bisa, tidak hanya dari NTB, tetapi juga daerah lain ikut mengusulkan calonnya,” katanya.

Dwi berharap, proses seleksi berangkat dari kriteria, bukan penjatahan lembaga tertentu. Dia juga berharap, tim pansel netral dan adil.