Integrasikan Pembangunan Jalan dan Pengelolaan Sampah
›
Integrasikan Pembangunan Jalan...
Iklan
Integrasikan Pembangunan Jalan dan Pengelolaan Sampah
Pembangunan jalan perkotaan perlu diintegrasikan dengan penataan selokan dan manajemen sampah. Selain memudahkan pengelolaan kebersihan lingkungan, konsep semacam itu dapat memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan.
Oleh
KHAERUL ANWAR
·3 menit baca
MATARAM, KOMPAS - Pembangunan jalan perkotaan perlu diintegrasikan dengan penataan selokan dan manajemen sampah. Selain memudahkan pengelolaan kebersihan lingkungan, konsep semacam itu dapat memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan.
Hal itu mengemuka dalam diskusi tentang tata kelola sampah di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Rabu (3/7/2019). Lombok barat menjadi salah satu percontohan pengelolaan jalan yang mendapat bantuan dari Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM).
Menurut Syawal, ketua Bank Sampah Sejahtera, di wilayah Lombok Barat, banyak titik ruas jalan yang aspalnya terkelupas akibat terlalu lama terendam luapan air selokan yang tersumbat sampah. Hal tersebut dikhawatirkan membuat aspal lebih cepat rusak.
Jalan yang berlubang, dan terkelupas aspalnya mengganggu kenyamanan dan kelancaran distribusi barang dan jasa bagi NTB.
Menurut dia, banyak cara yang dilakukan untuk tata kelola sampah. Dia mengusulkan, setiap desa mendirikan bank sampah yang menampung sampah plastik, lalu dijual ke penampung setelah sampah itu dipilah. "Kemudian warga membentuk kelompok kerja yang bertugas mengumpulkan dan membeli sampah itu lalu dijual ke bank sampah," ungkapnya.
Syawal menambahkan, aparat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa juga harus mengalokasikan dana untuk tata kelola sampah, selain melakukan edukasi secara berkesimbungan. Hal ini agar masyarakat sadar akibat buruk sampah bagi kesehatan dan lingkungan yang juga mengganggu perekonomian daerah.
“Jalan yang berlubang, dan terkelupas aspalnya mengganggu kenyamanan dan kelancaran distribusi barang dan jasa bagi NTB,” ujar Syawal.
Ketua Bappeda NTB, Wedha Magma Ardi mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan, selokan, dan tata kelola sampah memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan begitu, pembangunannya perlu perencanaan dan koordinasi antarinstansi teknis. Hal itu menjadi standar yang dipersyaratkan PRIM.
Dia mencontohkan, luapan air selokan di pinggir jalan yang menggenangi jalan raya akan mengurangi umur teknis aspal. Pasalnya, aspal yang digolongkan minyak bumi sifatnya menjadi perekat pasir, kerikil, dan bahan agregat lainnya. Air dengan sifatnya yang melarutkan, bila cukup lama menggenangi aspal, akan memecah molekul aspal sehingga menjadikan daya rekat aspal berkurang.
Wedha juga mengungkapkan, dana pemeliharaan jalan di NTB selama ini relatif minim. Nilainya masing-masing sekitar Rp 1 miliar rupiah untuk di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kepala Bagian Humas Lombok Barat, Saeful Ahkam menjelaskan, saat ini pemkab sedang mengupayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di setiap kecamatan. Hal itu merupakan komitmen Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid.
Namun, lanjut Saeful, kendala dalam tata kelola sampah antara lain sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan produksi sampah. Selain itu, kesadaran masyarakat membuang sampah di tempat sampah masih rendah. Banyak warga membuang sampah domestik di selokan dan saluran irigasi.
Saat ini, produksi sampah di Lombok Barat sebanyak 1 kilogram per keluarga sehari. Dari produksi sampah itu, yang bisa ditangani dengan pola 3R (Reuse, Recycle dan Replace) hanya sekitar 69 persen, sedangkan sisanya dibiarkan. Oleh karena itu, penanganan sampah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Partisipasi dan inisiatif masyarakat tetap dibutuhkan.
Saeful mencontohkan, warga Kecamatan Labuapi telah membentuk bank sampah. Ada petugas yang setiap hari mengumpulkan dan mengangkut sampah di setiap desa lalu membuangnya ke TPA menggunakan sepeda motor untuk kemudian dipilah lalu diolah.