Kabah, Lambang PPP

KOMPAS/JB SURATNO

Massa Partai Persatuan Pembangunan mengusung lambang partai mereka.

Peristiwa politik penting menyusul naiknya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto adalah restrukturisasi partai politik. Keputusan politik itu berdasarkan realitas politik zaman Orde Lama di bawah Presiden Soekarno yang tidak stabil. Instabilitas politik mengakibatkan posisi kabinet juga rapuh. Kabinet kerap jatuh-bangun. Jumlah partai politik sangat banyak. Bahkan, pada Pemilu 1971 saat era Orde Baru, masih ada 10 parpol. Tak mengherankan, Orde Baru pun melakukan penyederhanaan parpol lewat fusi sejumlah parpol pada 1973.

Lewat fusi itu, ada tiga peserta pemilu. Namun, disebut dua parpol terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Satu lagi disebut kekaryaan, yakni Golongan Karya (Golkar), yang kemudian menjadi instrumen politik utama penguasa Orde Baru. PPP merupakan fusi parpol Islam, sedangkan PDI hasil fusi parpol nasionalis dan di luar parpol Islam. PPP memilih lambang ”Kabah”. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menerima usulan lambang tersebut sebagaimana keputusan rapat dipimpin Ketua LPU/Mendagri Amir Machmud pada 2 Juli 1976.

”Keputusan ini melegakan kedua belah pihak. Pemerintah lega, kami pun lega,” ujar KH Idham Chalid, salah satu unsur pimpinan PPP yang hadir bersama jajaran pimpinan lain, seperti HMS Mintaredja, KH Bisri Samsuri, KH Maskur, dan Yahya Ubaid. Pemerintah mengajukan syarat agar PPP ikut bertanggung jawab memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, terutama terkait pemilu. Semula ada kekhawatiran timbulnya instabilitas karena ada kemungkinan pihak ketiga menginjak tanda gambar itu.

PPP pun berjanji mengeluarkan edaran ke daerah-daerah agar aparat partai ikut menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Beda PPP, beda lagi dengan PDI. Tanda gambar PDI, yaitu ”lambang sila-sila Pancasila”, ditolak dua kali karena dinilai terlalu sama dengan lambang negara. ”Kita tak pakai Garuda ataupun Perisai Pancasila, cuma sila-silanya,” kata pemimpin PDI, Prof Usep Ranawidjaja. ”Pendeknya, kita mau sila-sila Pancasila untuk menunjukkan kita membela Pancasila tanpa reserve!” Sebelumnya, gambar Banteng Pancasila juga ditolak. (SSD)