Marciano Berkomitmen Cari Solusi

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Mantan Ketua Umum PB Taekwondo Indoensia Marciano Norman (kiri) mendapatkan ucapan selamat seusai terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat 2019-2023 di akhir Musyawarah Olahraga Nasional KONI Pusat di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Marciano terpilih secara aklamasi setelah epsaingnya, Muddai Madang, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencalonan.

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Ketua Umum PB TI (Taekwondo) Marciano Norman terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat 2019-2023 secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Nasional KONI Pusat di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Marciano berkomitmen menuntaskan semua masalah KONI Pusat satu per satu untuk mewujudkan iklim pembinaan olahraga nasional yang lebih baik.

”Saya akan berusaha menyelesaikan semua masalah satu per satu sesuai tanggung jawab saya agar roda organisasi berjalan kondusif dan fokus kepada pembinaan olahraga nasional,” ujarnya.

Dalam 100 hari pertama, Marciano mengatakan, fokus utamanya adalah membereskan tunggakan gaji karyawan KONI Pusat yang tidak dibayar tujuh bulan terakhir. Itu menjadi prioritas karena karyawan adalah elemen penting penggerak roda organisasi. ”Masalah kesejahteraan karyawan harus menjadi prioritas utama. Kalau bisa, selesai sebelum masa 100 hari itu,” katanya.

Selain itu, dia akan berkoordinasi dengan pengurus lama untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah. Dia mengaku tidak mungkin menyelesaikan itu sendiri sebab pengurus lama lebih memahaminya. ”Tugas yang bisa saya selesaikan sendiri akan segera diselesaikan. Tugas yang harus dikoordinasikan dengan pengurus lama bersama dengan pengurus lama,” tutur Marciano.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Ketua Umum KONI Pusat terpilih masa bakti 2019-2023 Marciano Norman (tengah) dan peserta Musyawarah Olahraga Nasional KONI menyanyikan lagu Mars Patriot Olahraga di akhir Musornas di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Marciano menambahkan, dirinya juga berusaha mewujudkan KONI Pusat sebagai lembaga yang mandiri. Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama produktif bersama BUMN, BUMD, swasta, atau perorangan. ”Olahraga harus jadi industri. Olahraga harus bisa mandiri menghasilkan materi,” ujarnya.

Komunikasi

Marciano berpendapat, butuh komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, induk cabang, atlet, maupun swasta. Dia ingin membuat KONI Pusat lebih kondusif atau tidak gaduh. Menurut dia, kegaduhan akan menghambat jalannya organisasi dan berdampak negatif pada pembinaan olahraga. ”Bahkan, kita akan ditertawakan masyarakat luas jika masih ada gaduh-gaduh,” katanya.

Pesan tersebut disampaikan Marciano untuk mengingatkan kubu bakal calon ketua KONI Pusat, Muddai Madang, yang meninggalkan musornas. ”Walau mereka punya pendapat berbeda, saya tetap membuka diri jika mereka ingin bersama-sama membangun olahraga nasional,” katanya.

Ketua Umum KONI Sumatera Barat Saiful Yahum, salah satu pendukung Muddai, menyampaikan, sedikitnya 15 KONI provinsi dan 28 induk cabang yang mendukung Muddai meninggalkan sidang karena pendapat mereka tidak digubris pimpinan sidang.

Ia mengatakan, pimpinan sidang tetap mengeliminasi Muddai dan menyatakan hanya ada satu calon ketua, yakni Marciano. Muddai terjegal persyaratan pencalonan, yakni dukungan minimal 10 KONI provinsi dan 21 induk cabang.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Marciano Norman (tengah) resmi terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat 2019-2023 di akhir Musyawarah Olahraga Nasional KONI Pusat di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Marciano terpilih secara aklamasi setelah pesaingnya, Muddai Madang, dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan.

Hingga akhir pendaftaran 21 Juni, Muddai hanya didukung 7 KONI provinsi dan 24 induk cabang. Belakangan, ia mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 20 KONI prov dan 38 induk cabang. Sedangkan anggota KONI Pusat terdiri dari 34 KONI prov dan 70 induk cabang, termasuk 6 badan fungsional di bawah KONI Pusat.

Menurut Saiful, persyaratan dukungan itu tidak lazim karena membedakan antara suara KONI provinsi dan induk cabang. Terkesan suara KONI prov lebih tinggi dari induk cabang, padahal keduanya sama-sama anggota KONI Pusat. "Lagi pula, pada pemilihan terdahulu, syarat dukungan minimal hanya 30 persen dari seluruh anggota KONI Pusat tanpa membedakan suara KONI prov dan induk cabang," tuturnya.

Mereka juga memprotes percepatan musornas dari akhir tahun menjadi 2 Juli. Pemberitahuan kepada anggota KONI Pusat mengenai percepatan itu sangat mendadak. Selain itu, tidak ada LPJ penggunaan anggaran KONI Pusat yang rinci dan disahkan akuntan publik. Yang ada hanya laporan pelaksanaan kegiatan.

"Melihat semua kejanggalan itu, artinya Musornas ini diadakan dengan tergesa-gesa. Harusnya, pengurus KONI Pusat saat ini menyelesaikan dulu semua masalahnya baru kemudian menggelar Musornas dengan lebih baik," ujar Saiful.

Saat membuka Musornas, Ketum KONI Pusat 2015-2019 Tono Suratman mengakui Musornas dipercepat dari jadwal yang disepakati dalam Rapat Anggota KONI Pusat di Jakarta, April lalu. Musornas sedianya digelar pada akhir masa bakti kepengurusan KONI yang dipimpinnya.

Tetapi, pada 28 Mei, mereka memberitahu bahwa Musornas dipercepat menjadi 2 Juli. "Semua dilakukan agar pengurus baru punya waktu lebih panjang untuk melaksanakan tugas yang bertumpuk di tahun ini dan tahun depan, seperti mempersiapkan atlet ke SEA Games 2019 Filipina pada November-Desember, menggelar Pra PON 2020 Papua pada 2019, hingga mempersiapkan atlet untuk Olimpiade Tokyo 2020. Kalau baru bekerja akhir tahun nanti, dikhawatirkan persiapan mereka kurang matang. Padahal, untuk menyelesaikan tugas-tugas itu butuh waktu dan persiapan matang, terutama untuk berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait," pesan Tono.