Pemerintah Buka Gerbang Masuk Investor Inggris

KOMPAS/PRIYOMBODO

Ilustrasi aktivitas pekerja di proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (2/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mulai membuka gerbang masuk arus modal asal Inggris untuk melancarkan proyek pembangunan infrastruktur jangka menengah. Sektor infrastruktur dinilai produktif dan mampu memberikan imbal hasil, sehingga menarik bagi investor.

Saat ini, Indonesia membutuhkan dana investasi pembangunan infrastruktur untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebesar 429,7 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 6.075 triliun. Jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kebutuhan RPJMN 2014-2019 sebesar 359,2 miliar dollar AS (Rp 5.078 triliun).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama pemangku kebijakan lainnya menyampaikan kebutuhan investasi tersebut dalam Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF), 2 Juli 2019, di London, Inggris. Acara ini dihadiri investor, institusi keuangan, dan asosiasi pengusaha dari negara-negara Inggris Raya.

Dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia membuka peluang investor asal Inggris untuk mendanai 113 proyek infrastruktur. Seluruh pendanaan proyek ditawarkan dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

“Kami menawarkan para investor mendanai 83 proyek dengan total nilai mencapai 40 miliar dollar AS dengan skema KPBU. Sementara pendanaan sebanyak 30 proyek bernilai total di atas 50 miliar dollar AS kami tawarkan dengan skema PINA,” ujar Bambang melalui konferensi video, Rabu (3/7/2019).

Baca juga : Mendongkrak Ekonomi Daerah dengan Investasi

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam konferensi video dari London, Inggris. Telewicara dilakukam di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (3/7/2019)

Dalam skema KPBU, pemerintah masih dapat melakukan intervensi melalui anggaran. Dalam skema ini pemerintah masih memberikan dukungan dana tunai atau yang disebut Viability Gap Fund (VGF). Skema KPBU umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Adapun dalam skema PINA, pemerintah benar-benar tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi, jaminan, maupun sumbangan langsung. Skema pembiayaan proyek infrastruktur ini tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dua proyek

Bambang mengatakan, dari seluruh proyek yang ditawarkan pemerintah terdapat dua proyek yang sudah mendapatkan investor asal Inggris. Kedua proyek tersebut adalah pengadaan satelit multifungsi dengan nilai investasi Rp 6,4 triliun, serta pembangunan tangki penampungan bahan bakar (oil storage) di Kepulauan Riau yang diproyeksi menghabiskan dana hingga Rp 5 triliun.

“Untuk proyek satelit multifungsi akan didanai menggunakan skema KPBU, sementara investasi untuk proyek oil storage akan menggunakan skema PINA,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, untuk pembiayaan investasi RPJMN 2020-2024, juga dibutuhkan pendalaman pasar keuangan, terutama non perbankan, peningkatan akses jasa keuangan atau inklusi keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Dari total kebutuhan investasi untuk RPJMN 2020-2024, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing 11,6 persen - 13,8 persen dan 7,6 persen - 7,9 persen. Sementara sebagian besar sisa kebutuhannya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Berkah brexit

Menurut Bambang, pemerintah dapat memanfaatkan berlarutnya pembahasan antara Pemerintah Inggris dan Uni Eropa terkait kesepakatan Brexit, untuk mendorong sebesar-besarnya arus masuk modal asing dari Inggris, baik secara langsung maupun melalui portofolio.

“Untuk mempersiapkan brexit tentu Inggris perlu membuka lebih banyak kerja sama dengan negara-negara lain di luar Uni Eropa. Untuk itu, Indonesia membuka gerbang masuk untuk investor asal Inggris,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Bambang, Inggris tercatat sebagai negara urutan ke-14 dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Urutan tiga teratas masih ditempati oleh Singapura, Jepang, dan China.

Namun, selera investor Inggris untuk berinvestasi di Indonesia sangat tinggi sehingga peluang untuk meningkatkan nilai investasi Inggris terbuka lebar. Pasalnya, dana investasi asal Singapura yang masuk ke Indonesia, menurut Bambang, mayoritas berasal dari lembaga dan perusahaan berbasis di Inggris. “Terlepas dari putusan Brexit maupun adanya pemilihan perdana menteri baru, Inggris tetap akan menjadi pusat keuangan dunia,” ujarnya.

Baca juga : Pacu Daya Tarik Investasi, Dorong Sektor Pariwisata

Sementara itu melalu keterangan resminya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang hadir dalam IIIF 2019 di London menyampaikan BI mendukung pembangunan proyek infrastruktur melalui Strategi Nasional Pendalaman Pasar Keuangan. “Sebagai bentuk implementasi reformasi struktural pada pembiayaan infrastruktur, kami akan terus mengembangkan instrumen hedging di pasar valuta asing untuk meningkatkan pembiayaan inovatif,” ujarnya.

Perry juga mengajak investor global untuk segera berinvestasi di Indonesia karena prospek ekonomi Indonesia yang sangat cerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dan stabilitas ekonomi makro yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global, kondusif untuk iklim investasi di Indonesia.

Selain proyek infrastruktur, dalam IIIF 2019 pemerintah Indonesia juga menawarkan peluang investasi di tiga sektor potensial lainnya yakni sektor manufaktur, pariwisata, dan perikanan.