Kalsel Buka Peluang Pengembangan Biodiesel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap komoditas batubara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah hilirisasi industri berbasis minyak kelapa sawit.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengisian bahan bakar B30 ke kendaraan pada peluncuran uji jalan penggunaan bahan bakar B30 di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

BANJARMASIN, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas batubara. Salah satu upayanya melakukan hilirisasi industri berbasis minyak kelapa sawit.

Sekretaris Daerah Kalsel Abdul Haris Makkie mengatakan, program pemerintah pusat yang terus mendorong penerapan biodiesel 20 (B20) hingga B30 menjadi peluang mengembangkan biodiesel di Kalsel. Saat ini, sudah ada satu perusahaan di Kalsel yang memproduksi biodiesel.

”Dengan peluang biodiesel yang prospektif, kami membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi mendirikan pabrik biodiesel di Kalsel,” kata Haris dalam Seminar Ekonomi dan Bisnis bertajuk "Upaya Percepatan Hilirisasi Komoditi Unggulan Kalimantan Selatan: Peluang Biofuel untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Domestik" di Banjarmasin, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga : Biodiesel dan Diversifikasi Energi

Sejalan dengan upaya hilirisasi industri, khususnya yang berbasis minyak kelapa sawit (CPO), biodiesel maupun bahan bakar nabati (biofuel) berpeluang besar untuk dikembangkan di Kalsel. Hal itu didukung ketersediaan bahan baku dari perkebunan kelapa sawit di Kalsel maupun daerah yang berbatasan dengan Kalsel yang relatif tersebar luas.

Menurut Haris, Pemprov Kalsel sangat mendukung pengembangan biodiesel karena sejalan dengan prioritas pembangunan Kalsel dalam rangka pengembangan agrobisnis atau agroindustri untuk menjadikan Kalsel sebagai sentra pangan.

”Bentuk dukungan Pemprov Kalsel terhadap pengembangan agrobisnis dan agroindustri, salah satunya melalui pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat,” ujarnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Seminar Ekonomi dan Bisnis bertajuk "Upaya Percepatan Hilirisasi Komoditi Unggulan Kalimantan Selatan: Peluang Biofuel untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Domestik" di Banjarmasin, Jumat (5/7/2019).

Pada tahun 2019, target lahan kelapa sawit yang diremajakan di Kalsel seluas 4.728 hektar. Lahan tersebut berada di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin. ”Dengan peremajaan ini, produktivitas tanaman kelapa sawit diharapkan meningkat,” ucap Haris.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Herawanto mengatakan, ketergantungan perekonomian Kalsel pada sektor pertambangan masih sangat tinggi. Untuk itu, Kalsel perlu mencari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi karena sektor-sektor ekonomi utama tersebut mulai melambat.

”Perubahan harga komoditas produk pertambangan terkait dinamika permintaan global secara langsung memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Kalsel. Ketergantungan itu menyebabkan rentannya perekonomian Kalsel dalam jangka menengah-panjang apabila tidak ada upaya khusus untuk mendorong munculnya sumber baru pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Seorang warga berpapasan dengan tongkat bermuatan batubara di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (13/2/2016). Sampai saat ini, sektor pertambangan batubara masih jadi sumber utama penopang perekonomian Kalimantan Selatan.

Sektor prioritas

Berdasarkan riset Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel tahun 2015 mengenai Growth Diagnostic, ada tiga sektor prioritas yang dapat didorong sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Kalsel, yaitu hilirisasi minyak kelapa sawit, olahan produk perikanan, dan pengembangan pariwisata dan industri kreatif.

”Hilirisasi minyak kelapa sawit sebagai salah satu sektor prioritas berpotensi terus dikembangkan. Saat ini, minyak kelapa sawit di Kalsel juga telah diolah menjadi minyak goreng dan biodiesel,” katanya.

Menurut Herawanto, pemanfaatan biodiesel semakin besar seiring perluasan implementasi program B20-B30 sejak akhir 2018. Berdasarkan penelitian terkini, minyak kelapa sawit juga dapat diolah menjadi biofuel berupa premium nabati. Implementasi biodiesel maupun biofuel berpotensi mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga : Bahan Bakar B30 Dapat Atasi Defisit Neraca Migas

KOMPAS/ZULKARNAINI

Tempat penjualan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya, Aceh sebelum diangkut ke pabrik kelapa sawit. Sedikitnya 3.004 hektar tanaman sawit milik rakyat di empat kabupaten di Provinsi Aceh diremajakan menggunakan biaya pungutan ekspor minyak sawit mentah.

”Implementasi biodiesel maupun biofuel itu sekaligus menjadi sumber baru permintaan terhadap produk olahan minyak kelapa sawit. Hal ini juga akan menjadi alternatif pasar di tengah tantangan pemasaran CPO ke Uni Eropa yang kembali mendapat hambatan,” kata Herawanto.

Ketua Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Manumpak Manurung mengatakan, masih dibutuhkan perluasan lahan kelapa sawit sekitar 8 juta hektar untuk pengembangan biofuel di Indonesia.

”Akan tetapi, perluasan lahan kelapa sawit saat ini terkendala kebijakan moratorium izin perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah mengembangkan sawit rakyat. Kalsel harus bisa melakukan pemberdayaan sawit rakyat,” katanya.