JAYAPURA, KOMPAS – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menemukan keterlambatan renovasi arena olahraga yang telah ada, serta terhentinya pembangunan arena baru untuk Pekan Olahraga Nasional 2020. Kondisi ini mengkhawatirkan, karena waktu penyelenggaraan PON semakin dekat, yaitu pada 9-21 September 2020.
Sekretaris Komisi V DPRD Papua Nathan Pahabol di Jayapura, Kamis (4/7/2019) mengatakan, Komisi V yang membidangi olahraga meninjau kesiapan arena di Kabupaten Jayapura hingga Kota Jayapura, Rabu (3/7). Hasilnya, upaya perbaikan Gedung Olahraga Toware dan Stadion Bas Youwe di Kabupaten Jayapura belum terlaksana.
Dari informasi di lapangan, pekerjaan terhenti sebelum libur lebaran hingga kini
”Pemda setempat belum memperbaiki Stadion Bas Youwe yang dapat digunakan untuk cabor (cabang olahraga) sepak bola. Sedangkan perbaikan GOR masih terkendala biaya pembebasan lahan yang dituntut warga senilai Rp 5 miliar,” papar Nathan.
Fakta lain yang ditemukan adalah, pembangunan arena voli di Koya, Kota Jayapura, belum dilanjutkan dalam sebulan terakhir. ”Kami menemukan tidak ada aktivitas pembangunan oleh pihak kontraktor. Dari informasi di lapangan, pekerjaan terhenti sebelum libur lebaran hingga kini,” ujar Nathan.
Selain itu, pembangunan Stadion Utama Papua Bangkit yang telah tuntas 100 persen juga masih menyisakan tunggakan. Pemprov Papua belum membayar tunggakan ke kontraktor PT Pembangunan Perumahan senilai Rp 105 miliar.
Nathan menegaskan, Komisi V meminta Dinas Olahraga Provinsi Papua segera menyiapkan anggaran untuk menuntaskan perbaikan arena lama dan pembangunan arena baru. Sebab, waktu pelaksanaan PON semakin dekat. ”Idealnya tahun ini bukanlah perencanaan dan pembangunan namun tahap penyelesaian akhir. Pemprov Papua tak boleh lagi menunda waktu mencairkan dana,” tegas Nathan.
Kepala Dinas Olahraga Provinsi Papua Daud Ngabalin belum dapat dihubungi melalui telepon selulernya saat dikonfirmasi terkait hasil temuan Komisi V DPRD Papua.
Adapun dari data Pemprov Papua, APBD Papua pada tahun 2019 sebesar Rp 13,9 triliun. Sekitar 90 persen dari APBD itu dialokasikan untuk pembangunan arena PON 2020 di Papua.
Anggota Panitia Besar PON 2020 Bidang Sarana dan Prasarana Thomas Sondegau mengatakan, pihaknya akan memanggil Dinas Olahraga Provinsi Papua untuk meminta klarifikasi terkait hasil temuan Komisi V DPRD Papua.
Hingga Juli ini, baru 12 arena yang siap digunakan. Sedangkan 24 arena masih dalam proses pembangunan, 12 arena dalam tahap administrasi, dan delapan arena masih diajukan dalam Inpres baru.
Banyak masalah
Ketua Tim Pengawas dan Pengarah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk PON 2020 Suwarno mengatakan, masalah utama PON Papua adalah komunikasi atau koordinasi antarpemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu tampak dari sejumlah temuan, antara lain proses pembebasan lahan yang banyak belum beres.
Hingga kini, akomodasi dan transportasi pun belum beres
KONI berharap pemda bisa berkomunikasi ataupun berkoordinasi lebih baik. Lepaskan semua ego sektoral. Tujuannya, agar target penyelesaian arena dari dana APBD pada Desember ini dan dari dana APBN pada Juli 2020 bisa tuntas sesuai target tersebut.
”Penyelesaian arena ini sangat mendesak. Apalagi PON 2020 sudah tak lama lagi, yakni sekitar 40 minggu lagi. Di sisi lain, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, seperti akomodasi dan transportasi. Hingga kini, akomodasi dan transportasi pun belum beres,” tegas Suwarno.
Dengan Sidang Kabinet Terbatas itu, kami berharap persiapan PON 2020 bisa lebih optimal
Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto menyampaikan, menanggapi situasi di Papua, Menpora Imam Nahrawi, pada Kamis (4/7), mengirim surat ke Presiden Joko Widodo mengenai permohonan diadakan Sidang Kabinet Terbatas untuk membahas persiapan PON 2020.
”Dengan Sidang Kabinet Terbatas itu, kami berharap persiapan PON 2020 bisa lebih optimal agar pelaksanaannya bisa tepat waktu. Hal itu mungkin bisa menjadi jawaban atas semua masalah yang ada sebagaimana situasi yang terjadi menjelang Asian Games 2018 lalu,” ujar Gatot.