Lembaga pemberantasan korupsi, KPK, memerlukan sosok-sosok yang memiliki visi. Mengetahui arah KPK ke depan berarti memahami perkembangan institusi ini, sekaligus memahami kekurangan dan kelebihan setiap periode kepemimpinan KPK.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pemberantasan korupsi, KPK, memerlukan sosok-sosok yang memiliki visi. Mengetahui arah KPK ke depan berarti memahami perkembangan institusi ini, sekaligus memahami kekurangan dan kelebihan setiap periode kepemimpinan KPK.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, Sabtu (6/7/2019) di Jakarta, mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bisa menghasilkan 10 nama kandidat dengan rekam jejak terbaik, memiliki program-program yang jelas, serta memahami anatomi KPK sepanjang 17 tahun ini. ”Jadi, harapannya (kandidat) bukan sekadar daftar, apalagi cari kerja,” ujarnya.
Selain itu, kandidat-kandidat tersebut semestinya sesuai dengan kebutuhan KPK saat ini. Beberapa hal yang perlu ditangani, menurut Trimedya, antara lain evaluasi dan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan lembaga ini, termasuk kemungkinan adanya aliran garis keras di internal KPK, mampu mengonsolidasi internal KPK, mengevaluasi efektivitas kinerja KPK, serta menentukan langkah apa yang terbaik untuk menyelamatkan uang negara dari koruptor.
Konsolidasi internal menjadi penting karena diharapkan mulai dari pimpinan KPK sampai staf terendah harus memiliki komitmen sama dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, komunikasi pimpinan KPK dengan wadah pegawai akan sangat diperlukan.
Kerja sama yang baik antara KPK dan Polri dan Kejaksaan yang terbentuk di periode kepemimpinan KPK ini, menurut Trimedya, juga perlu dipertahankan. Hal ini menghindarkan terjadinya riak-riak yang menguras energi. Apalagi, dalam setiap kerja KPK, sinergi dengan Polri dan Kejaksaan sangat membantu.
Kandidat juga semestinya bisa mengevaluasi efektivitas kerja pimpinan KPK periode ini ataupun sebelum-sebelumnya. Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan yang ada, diharapkan kandidat mengetahui arah kerja KPK ke depan.
”Apa model OTT (operasi tangkap tangan) seperti sekarang sudah efektif? Apa akan dipertahankan? Lalu, apa kasus-kasus besar yang masih tertinggal akan jadi fokus?” ujar Trimedya.
Masalah pencegahan juga diharapkan menjadi salah satu fokus kerja KPK. Diharapkan ada gagasan untuk mencegah korupsi ketimbang sekadar penindakan. Salah satunya adalah mendorong sistem politik yang lebih baik dan mengurangi biaya politik besar dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu lainnya.
Trimedya mencontohkan, biaya politik seorang calon kepala daerah di Kabupaten Toba Samosir saja mencapai Rp 30 miliar. Hal ini tentu mendorong kepala daerah terpilih berusaha mengembalikan modalnya dalam pemilu.
Secara terpisah, pengajar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana, mengingatkan supaya Pansel membuka ruang seluas mungkin bagi publik untuk memberikan kritik dan masukan. Harapannya, proses yang transparan, aspiratif, dan akuntabel akan menghasilkan figur-figur yang berkualifikasi dan berintegritas tinggi.
Adanya tiga unsur pimpinan KPK saat ini yang mengikuti seleksi kembali dinilai Trimedya sangat baik. Apabila ada dari mereka yang kembali lolos sebagai pimpinan KPK, diharapkan ada kesinambungan program-program KPK saat ini.
Untuk mengetahui rencana Pansel Capim KPK, Trimedya mengatakan telah mengusulkan kepada pimpinan Komisi III untuk mengundang Pansel Capim KPK ke DPR.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.