Pengajuan Izin Angkutan Daring Sangat Minim

Pihak aplikator dan pengemudi taksi daring didorong segera menerapkan Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018 tentang transportasi daring. Selain soal kelengkapan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, pengemudi juga mesti menyelesaikan masalah izin Angkutan Sewa Khusus.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Dirjen Perhuhungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi berbicara dengan perwakilan pengemudi taksi daring di Makassar, Minggu (7/7/2919). Budi berharap aturan PM 118 dipenuhi

MAKASSAR, KOMPAS - Pihak aplikator dan pengemudi angkutan daring mesti segera menerapkan Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018 tentang transportasi daring. Selain kelengkapan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, pengemudi juga harus menyelesaikan masalah izin Angkutan Sewa Khusus yang pengajuannya hingga kini masih sangat minim.

“PM (Peraturan Menteri) angkutan online sudah beberapa kali direvisi. Yang terakhir sudah dibicarakan dengan komunitas dan operator, bahkan ke DPR. Jika masih tetap ditolak berati ada kelompok yang menginginkan angkutan online ini tidak punya aturan," ungkap Direktur Jenderal Perhuhungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (7/7/2019).

Budi hadir di Makassar dalam acara sosialisasi PM 118 tentang transportasi daring. Acara ini dihadiri perwakilan pengemudi taksi online dari Makassar, Gowa, dan Maros.

Baca juga: Ada Tarif Predator di Ojek Daring

KOMPAS/RENY SRI AYU

Dirjen Perhuhungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi berbicara di hadapan pengemudi taksi daring di Makassar, Minggu (7/7/2919). Budi berharap aturan PM 118 dipenuhi

Budi berharap, semua pihak bisa memenuhi persyaratan karena aturan ini untuk kepentingan semua sekaligus keberlanjutan usaha transportasi online. Terkait perizinan, pengemudi diminta mematuhi aturan dan mengurus izin usaha Angkutan Sewa Khusus. Terlebih, pemerintah sudah memberi kemudahan yakni bisa melalui badan usaha seperti UMKM maupun perorangan.

“Sejauh ini, hampir di semua kota, pengurusan izin masih minim. Di Sulsel, dari 7.000 kuota, yang punya izin baru 400-an. Di Jabodetabek, dari 36.000 kuota, izin yang keluar baru sekitar 18.000-an. Jika peraturan ini sudah jalan penuh, maka  sanksi kelengkapan ini nantinya akan berurusan dengan polisi,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah poin mengenai revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ditampilkan pada layar dalam keterangan pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (19/10). Keterangan pers tersebut dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Royke Lumowa.

Sementara itu terkait pengurusan izin, Mujahidin, Ketua Aliansi Driver Online Individu,  Makassar mengatakan kendalanya pada pengemudi yang banyak belum Paham prosedur perizinan.

Budi juga mengingatkan, walau dalam aturan baru tak ada lagi soal uji KIR, pengemudi diminta tetap memperhatikan soal kendaraan yakni laik jalan, nyaman, dan aman.

Baca juga: Melerai Perang di Transportasi Berbasis Aplikasi

KOMPAS/RENY SRI AYU

Dirjen Perhuhungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi berbicara dengan perwakilan pengemudi taksi daring di Makassar, Minggu (7/7/2919). Budi berharap aturan PM 118 dipenuhi

“Masalah lain pada Perda yang hingga kini belum keluar. Yang ada sekarang adalah Perda lama dan belum ada Perda baru sebagai turunan dari PM 118. Mestinya segera ada penyesuaian,” katanya.

Hal sama dikatakan Abdul Akbar, ketua Driver Online Makassar. Sejauh ini katanya, pengemudi masih bingung dengan pengajuan yang di antaranya mensyaratkan badan usaha.

“Padahal masih ada jalur UMKM, koperasi, bahkan individu. Kami akan terus melakukan sosialisasi agar pengemudi bisa mematuhi aturan baru taksi online,” katanya.

Baca juga: Angkutan Daring Beri Kontribusi Besar ke Perekonomian Yogyakarta