Daya Tampung Sekolah di Batam Ditambah

Guna menampung 2.216 siswa yang tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru, Pemprov Kepulauan Riau akan menambah daya tampung SMA Negeri di Kota Batam minimal sebanyak 72 siswa per sekolah.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Salah satu orangtua siswa di Batam yang anaknya tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) ikut mendatangi alun-alun kota untuk bertemu Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam, Senin (8/7/2019).

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah daya tampung SMA Negeri di Kota Batam minimal sebanyak 72 siswa per sekolah. Hal ini merupakan solusi sementara untuk menampung 2.216 siswa yang tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru.

Ribuan orangtua siswa di Batam, Senin (8/7/2019), memadati alun-alun kota sejak pukul 06.00 untuk bertemu dengan wali kota dan gubernur. Mereka mendesak Pemprov Kepulauan Riau segera memberi solusi terhadap 2.216 siswa yang tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan, untuk sementara, setiap SMA Negeri di Batam akan menambah kapasitas daya tampung minimal dua rombongan belajar atau sebanyak 72 siswa. Ia juga berjanji akan membangun empat sekolah baru tahun depan agar pemerataan akses pendidikan bisa terwujud.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Salah satu orangtua siswa yang anaknya tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Batam mengajukan pertanyaan dihadapan Wali Kota Batam Muhammad Rudi (kiri) dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (tengah), Senin (8/7/2019).

”Kalau tahun ini ada masalah pendidikan, tolong maafkan kami. Untuk sementara, solusinya ruang belajar akan ditambah. Tidak perlu khawatir soal (ketersediaan) guru, itu urusan pemerintah menyiapkannya,” kata Nurdin.

Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Muhammad Dali menjelaskan, tahap pertama PPDB sudah selesai pada Minggu (7/7/2019). Namun, mengingat jumlah siswa di Batam yang belum mendapat tempat masih sangat banyak, maka mereka diberi kesempatan untuk mendaftar lagi pada tahap kedua dan ketiga.

Pada tahap kedua, siswa diarahkan untuk mengisi jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua yang di beberapa sekolah kuotanya masih tersedia. ”Pada tahap ini, peluangnya memang sangat kecil, tetapi kami tetap memberi peluang kepada siswa yang mau mencoba,” ujar Dali.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah orangtua siswa yang anaknya tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Muhammad Dali di Alun-alun Kota Batam, Senin (8/7/2019).

Pada tahap ketiga, delapan zona sekolah di Batam akan digabung menjadi empat zona. Dengan begitu, siswa diharapkan bisa memilih sekolah dengan lebih leluasa. Selain itu, hal ini juga dirancang agar jumlah pendaftar di setiap sekolah nantinya bisa lebih merata.

Dari total 24 SMA Negeri di Batam, saat ini hanya SMA Negeri 15 Batam di Kecamatan Nongsa yang masih bisa menampung 70 siswa lagi. Sebanyak 23 sekolah lainnya sudah menolak ratusan pendaftar. Bahkan, SMA 23 Batuaji diketahui menolak lebih dari 500 pendaftar.

Pendaftaran melalui tahap ketiga akan dibuka mulai Kamis (11/7/2019). Menurut Dali, jika pada tahap ketiga masih juga ada pendaftar yang belum mendapat sekolah, tahap berikutnya akan terus dibuka hingga masalah tersebut benar-benar selesai.

Mengenai kesiapan guru dan ketersediaan fasilitas penunjang terkait rencana penambahan rombongan belajar pada setiap sekolah, Dali menolak menjelaskan dengan detail. ”Pertanyaan itu tak perlu dijawab. (Rencana) itu perintah gubernur,” ujarnya.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Ribuan orangtua siswa di Batam, Senin (8/7/2019), memadati alun-alun kota sejak pukul 06.00 untuk mendesak Pemprov Kepulauan Riau segera memberi solusi terhadap 2.216 siswa yang tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Kekurangan sekolah

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyatakan, pemberlakuan syarat seleksi jalur zonasi pada PPDB sebenarnya merupakan kebijakan yang tepat jika pemerintah daerah memiliki anggaran cukup untuk membangun sekolah. Masalahnya, Batam belum punya cukup anggaran untuk membangun sekolah negeri hingga jumlahnya mencukupi.

”Sebenarnya (membangun sekolah) itu mudah. Namun, kalau dipaksakan, sektor lain nanti akan mati. Agar sektor lain bisa berjalan, kami harus membagi anggaran,” kata Rudi.

Tidak usah khawatir, gubernur sudah mengatakan semua akan diterima.

Rudi berharap masalah siswa yang belum mendapat sekolah bisa segera rampung dengan solusi menambah rombongan belajar. Di samping itu, ia mengimbau agar orangtua tidak mudah percaya jika ada pihak yang menjajikan bisa memasukkan anak mereka ke sekolah pilihan dengan memungut biaya.

”Kita harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur. Tidak usah khawatir, gubernur sudah mengatakan semua akan diterima. Kalau ketahuan ada yang curang dengan menyuap, sanksinya siswa akan dikeluarkan,” ujar Rudi.

Baca juga: Aturan dan Payung Hukum PPDB Tidak Selaras