JAKARTA, KOMPAS Berbagai upaya dilakukan untuk memudahkan jemaah haji menjalankan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah Indonesia meningkatkan berbagai fasilitas di Arab Saudi, sementara otoritas Arab Saudi memberlakukan layanan jalur cepat keimigrasian bagi jemaah.
Dengan sistem jalur cepat (fast track) itu, pemeriksaan imigrasi tidak dilakukan di negara tujuan, tetapi di negara asal calon jemaah haji. Sistem jalur cepat sudah dinikmati oleh anggota jemaah haji yang berangkat melalui Embarkasi Jakarta, Minggu (7/7/2019). Petugas imigrasi di bandara hanya memeriksa paspor jemaah karena pemindaian biometrik, verifikasi persyaratan medis, serta penyortiran bagasi sudah dilakukan di asrama haji dan bandara keberangkatan.
Proses pemeriksaan imigrasi haji Kelompok Terbang Pertama Embarkasi Jakarta, kemarin, disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bersama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abid Althagafi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan, Kalla melepas rombongan kloter pertama asal DKI Jakarta.
Wapres mengapresiasi inisiatif Pemerintah Arab Saudi memberlakukan sistem jalur cepat keimigrasian untuk jemaah Indonesia. Sebab, dengan sistem itu, jemaah tidak perlu lagi mengantre lama untuk pemeriksaan keimigrasian di Jeddah atau Madinah. ”Saya sampaikan bahwa ini suatu kemajuan yang luar biasa karena kalau sebelumnya jemaah harus mengantre, sekarang hanya beberapa menit semua sudah selesai,” kata Kalla.
Kalla, melalui Dubes Arab Saudi, menyampaikan terima kasih atas berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Tidak hanya sistem keimigrasian, tetapi juga pembangunan infrastruktur yang memudahkan serta memberikan rasa nyaman bagi jemaah haji.
Esam berharap sistem jalur cepat keimigrasian bisa berjalan lancar. Pemerintah Arab Saudi, katanya, akan tetap berupaya memberikan pelayanan yang baik bagi jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menteri Agama menjelaskan, tahun ini jalur cepat keimigrasian dinikmati 19.650 orang jemaah yang berangkat dari embarkasi Jakarta. Ia berharap tahun-tahun berikutnya, sistem ini juga diterapkan di semua embarkasi haji.
Tahun ini jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 231.000 orang. Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan dengan menambah sejumlah fasilitas, seperti penyejuk ruangan (AC) untuk tenda-tenda di Arafah yang sebelumnya hanya menggunakan kipas angin, penambahan delapan toilet untuk setiap maktab atau pemondokan, serta penyediaan transportasi bus shalawat yang usianya di bawah 10 tahun.
Dalam kesempatan itu Wapres juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Arab Saudi menambah lagi kuota haji untuk Indonesia. Dengan kuota sekarang ini, berkisar 210.000-231.000 per tahun, calon jemaah harus menunggu 25-30 tahun untuk bisa berangkat. ”Kami harapkan dengan perbaikan dan penambahan infrastruktur penunjang ibadah haji, nantinya kuota haji dapat diperbanyak lagi,” kata Kalla.
Embarkasi Palembang
Kemarin, Kloter 1 Embarkasi Palembang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan. Mereka terdiri dari 443 anggota jemaah dan lima petugas haji, berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Palembang.
Dari kloter pertama itu, satu anggota jemaah ditunda keberangkatannya karena sakit. Sarmiati Katiran Simin (44), anggota jemaah asal Martapura, OKU Timur, itu dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat. Jika kondisi kesehatannya sudah memungkinkan, ia akan diberangkatkan bersama kloter berikutnya. Seorang anggota jemaah lainnya, Hasan Kohar (67), meninggal sepekan sebelum jadwal keberangkatan.
Secara keseluruhan Embarkasi Palembang akan memberangkatkan 8.545 anggota jemaah dari Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung. Pada hari yang sama diberangkatkan juga Kloter 1 Embarkasi Lombok (Nusa Tenggara Barat), Solo (Jawa Tengah), Padang (Sumatera Barat), dan Makassar (Sulawesi Selatan).(NTA/RAM)