Pelebaran Trotoar di Kemang Terkendala Pembebasan Lahan

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di salah satu titik di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019) sore. Penataan jalur pejalan kaki ditargetkan selesai pada akhir 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Kemang Raya, berawal dari Jalan Pangeran Antasari hingga Jalan Kemang Selatan, telah dimulai sejak pekan lalu. Namun, masih banyak pemilik lahan yang belum bersedia melepas sebagian lahannya untuk pelebaran trotoar.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan, di sepanjang Jalan Kemang Raya yang panjangnya sekitar 3 kilometer, ada 256 pemilik lahan. Penataan jalur pedestrian berdampak kepada 128 pemilik lahan. Sebanyak 27 pemilik lahan di antaranya telah menyetujui draf perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan siap menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan trotoar. Sisanya belum bersedia melepas sebagian lahan mereka.

Menurut rencana, kawasan Kemang di Jakarta Selatan itu akan dikembangkan menjadi destinasi wisata kuliner yang nyaman bagi pejalan kaki. Pembangunan itu ditargetkan selesai pada akhir 2019.

Saat ini, pembangunan trotoar telah dimulai di sejumlah lokasi di Jalan Kemang Raya yang tidak memerlukan pembebasan lahan. Lebar trotoar yang tadinya  1-2 meter akan diperluas menjadi 4-5 meter. Trotoar itu menurut rencana menyerupai trotoar di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, dan dilengkapi pemandu arah untuk kaum disabilitas, beberapa lokasi untuk tempat pertunjukan seni serta tanaman hias.

Bagi pemilik lahan yang belum sepakat dengan draf PKS itu, pemerintah akan menggelar pertemuan dengan mereka dan melihat bagaimana draf PKS itu dapat diperbaiki. Ganti rugi atau kompensasi terhadap lahan warga yang terkena dampak akibat pembangunan trotoar belum ditentukan dan masih akan didiskusikan. Hari cukup yakin, penyusunan PKS itu dapat selesai dalam satu bulan.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho ketika ditemui di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).

”Saya yakin, dalam sebulan PKS bisa dijalankan. Kemang akan menjadi destinasi wisata kuliner. Dari segi bisnis, warga akan memperoleh benefit dari tanah yang diserahkan. Itu akan dihitung secara finansial,” kata Hari seusai rapat di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan yang dihadiri sekitar 200 warga Kemang, Selasa (9/7/2019).

Ia menambahkan, pembangunan trotoar berdampak pada sebagian kecil tanah yang dimiliki warga setempat. ”Ada yang kena setengah meter, ada yang 1 meter. Tidak banyak,” kata Hari.

Berbagai pertanyaan dan keluhan disampaikan oleh warga dalam rapat itu. Secara garis besar, mereka menuntut PKS yang lebih jelas merincikan ganti rugi yang berhak diterima pemilik lahan, kewajiban pemerintah terkait insentif yang akan diberikan kepada pemilik lahan, serta dasar hukumnya.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di salah satu titik di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019) sore. Penataan jalur pejalan kaki ditargetkan selesai pada akhir 2019.

”Kami bukannya menghalangi program pemerintah, melainkan kami ingin kejelasan mengenai ganti rugi. Kami tidak ingin dirugikan juga. Kami minta agar dasar hukumnya dicantumkan sehingga kami paham dan bersedia melepas lahan,” ujar seorang warga yang tinggal di Jalan Kemang Raya.

Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan, draf PKS akan disesuaikan dengan masukan dari warga. Pihaknya akan menyediakan posko sehingga warga dapat menyampaikan masukan atau sarannya terkait PKS.