logo Kompas.id
Koalisi-Oposisi dalam Sistem ...
Iklan

Koalisi-Oposisi dalam Sistem Presidensial

Oleh
Zainal Arifin Mochtar Pengajar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
· 8 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/NPQ5rp6ykGaChd8l-qrolcR3vT4=/1024x768/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fd5258ba0-5097-4fc8-9bab-1cf3308c3792_jpg.jpg
NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meminta semua menteri Kabinet Kerja mencermati pelemahan ekspor dan impor sepanjang Januari-Mei 2019 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019). Diharapkan ada pembenahan regulasi dan birokrasi untuk memperlancar investasi dan mendorong perdagangan terutama ekspor. KOMPAS/NINA SUSILO

Rasanya tak ada yang berlebihan dengan kata-kata lama yang menarik bahwa “demokrasi itu riuh”. Bahkan sering kali harus diimbuhi dengan frasa kata “amat sangat”. Semua keriuhan itu memiliki nada berbeda, mengikuti setiap tahapan. Pasca-pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu keriuhan utama adalah membangun koalisi dan adanya oposisi bagi pemerintahan.

Semuanya bermuara pada permintaan bagi-bagi kursi kabinet Joko Widodo-Ma\'ruf Amin (Jokowi-Ma\'ruf). Baik partai-partai pendukung Jokowi dalam pemilu maupun partai-partai yang berlawanan dengannya di pemilu, meminta jatah kursi menteri sebagai syarat untuk berkoalisi.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000