Presiden Moon Peringatkan Kondisi Darurat Akibat Langkah Jepang
›
Presiden Moon Peringatkan...
Iklan
Presiden Moon Peringatkan Kondisi Darurat Akibat Langkah Jepang
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
SEOUL, RABU – Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan kepada para pebisnis besar bahwa pengetatan ekspor oleh Jepang atas bahan-bahan kimia yang penting bagi industri teknologi Korea Selatan bisa menyebabkan “kondisi darurat yang tidak pernah terduga sebelumnya” dan bisa berujung pada perselisihan yang berlarut-larut.
Pekan lalu, Tokyo mengumumkan mengeluarkan pembatasan secara ketat ekspor komponen elektronik, seperti mikrocip dan telepon pintar yang diproduksi perusahaan besar seperti Samsung Electronics dan SK Hynix. Jepang menyebut ada alasan keprihatinan dalam isu keamanan. Kebijakan itu muncul setelah pangadilan Korsel menghukum perusahaan-perusahaan Jepang agar membayar kompensasi pada warga Korsel yang dijadikan tenaga kerja paksa di perusahaan-perusahaan itu selama Perang Dunia (PD) II.
Pengadilan Korea Selatan mengharuskan perusahaan Jepang, Nippon Steel, untuk memberi kompensasi pada korban kebijakan kerja paksa semasa PD II. Jepang memprotes hal itu, dan menyebutkan persoalan pekerja paksa telah selesai dibahas tahun 1965 saat hubungan diplomatik kedua negara telah pulih.
Pembatasan tersebut dikhawatirkan berdampak pada rantai pasokan global mengingat dua perusahaan tadi menghasilkan dua pertiga produksi cip global.
Pada Rabu (10/7/2019), Moon mengadakan pertemuan dengan para eksekutif dari Samsung Electronics, SK Group, juga Hyundai Motor Co, dan Lotte Group untuk membahas krisis yang baru saja muncul. Menurut Moon, kebijakan Jepang tersebut bertujuan untuk menghancurkan perekonomian Korea Selatan.
Pengetatan ekspor dari Jepang itu harus dihadapi perusahaan teknologi Korea Selatan yang sebenarnya saat ini mendapat tekanan dari melemahnya pertumbuhan global dan permintaan cip yang menurun.
“Kami melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini secara diplomatik. Saya harap pemerintah Jepang akan melakukan hal yang sama," kata Moon. "Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan situasi ini akan berlarut-larut.”
Tanggapan dari pemerintah dan sektor swasta diperlukan karena kedaruratannya tidak pernah terjadi sebelumnya. Korea Selatan telah meminta penyelesaian melalui negosiasi, tetapi Jepang tetap tidak mau mengalah.
Menurut kantor berita Yonhap, Moon juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meminta parlemen untuk menambah lebih dari 120 miliar won atau sekitar 101 juta dollar AS dalam anggaran negara perubahan untuk mengatasi dampak dari kebijakan pengetatan ekspor Jepang.
Menurut Moon, ketergantungan komponen krusial pada pasar luar negeri dalam jangka panjang harus dihentikan.
Seoul berpandangan bahwa kebijakan Jepang melanggar hukum internasional dan mengancam akan membawa hal ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam jumpa pers, Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Tasutoshi Nishimura menuturkan, pembatasan ekspor “perlu dilakukan agar sistem kontrol ekspor berjalan baik untuk tujuan keamanan.”
Seoul telah menolak laporan media Jepang yang meenyebutkan bahwa Korea Selatan mengirim beberapa bahan impor dari Jepang ke Korea Utara secara ilegal. Beberapa komponen kimia seperti hidrogen fluorida, salah satu komponen kimia yang dibatasi ekspornya oleh Jepang, bisa digunakan untuk membuat senjata kimia. (AFP/REUTERS)