192 Kandidat Lolos Seleksi, Masyarakat Diminta Beri Masukan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) memberikan keterangan kepada para jurnalis di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Panitia seleksi calon pimpinan KPK memublikasikan 192 nama kandidat yang lolos seleksi administrasi, Kamis (11/7/2019). Tiga petahana komisioner KPK dan 13 perwira tinggi polisi termasuk kandidat yang lolos. Masyarakat diminta memberi masukan tentang rekam jejak para calon.

Setelah menerima 376 pendaftar pada 4 Juli 2019 lalu, Panitia Seleksi mengecek kelengkapan syarat para calon. Sebanyak 192 kandidat ini akan mengikuti uji kompetensi yang terdiri atas tes objektif dan penulisan makalah pada 18 Juli mendatang.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih dalam keterangan pers di Jakarta, menjelaskan, sebanyak 184 orang tidak lulus karena ketidaklengkapan formulir yang diperlukan, makalah yang tidak memadai, kekurangan riwayat hidup, masa kerja di bidangnya yang tidak memenuhi syarat 15 tahun. Selain itu, adapula yang berusia kurang atau lebih dari persyaratan yakni 45-60 tahun.

Sebanyak 184 orang tidak lulus karena ketidaklengkapan formulir yang diperlukan, makalah yang tidak memadai, kekurangan riwayat hidup

Dari 192 nama yang dipublikasi tersebut, terdapat 40 orang akademisi, 39 advokat, 17 profesional usaha swasta/BUMN/BUMD, 18 jaksa/hakim, 13 anggota Kepolisian Negara RI, 9 auditor, 13 komisioner/pegawai KPK, dan 43 berprofesi lain seperti pensiunan, PNS, wiraswasta, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan pejabat negara.

Terlihat pula nama komisioner KPK yang masih menjabat dan kembali mencalonkan diri lagi. Mereka adalah Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Laode M Syarief. Selain itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono dan Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan juga dinyatakan lolos.

Kompas

Pansel KPK menyampaikan terdapat 192 nama yang lolos seleksi administrasi dari 376 orang yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Selain itu, Polri meloloskan 13 nama, antara lain Brigadir Jenderal Agung Makbul, Brigjen Akhmad Wiyagus, Inspektur Jenderal Antam Novambar, Irjen Bambang Sri Herwanto, Irjen Dharma Pongrekun, Irjen Firli Bahuri, Irjen Ike Edwin, Irjen Juansih, Brigjen M Iswandi Hari, Brigjen Sri Handayani, Irjen Yovianes Mahar.

Atas nama-nama yang sudah dipublikasi, Yenti mengajak semua masyarakat maupun lembaga-lembaga negara menelisik rekam jejak para kandidat ini. Berbagai masukan dari masyarakat bisa disampaikan melalui surat elektronik ke alamat [e-mail] atau dibawa langsung ke Sekretariat Pansel KPK di Gedung Sekretariat Negara 1, Jakarta. Adapun masukan ini ditunggu sampai akhir Agustus 2019.

Baca juga: Integritas Calon Pimpinan KPK

Penelusuran oleh lembaga-lembaga seperti PPATK, KPK, Polri, BIN, BNN, dan BNPT juga sangat diharapkan. “Saya harap, lembaga-lembaga terkait memberi kontribusi positif kepada negara. Ini ‘kan program negara sehingga seharusnya aktif dan tidak menunggu kami secara resmi menyerahkan nama-nama ini,” tutur Yenti.

Secara terpisah, Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar menilai, deretan nama calon pimpinan KPK saat ini cukup berimbang secara umum. Artinya, dari deretan nama tersebut, ada sejumlah calon yang bagus dan ada juga yang berpotensi membuat masalah.

Ia mengingatkan agar Pansel perlu jeli dalam memperhatikan rekam jejak para capim. Dalam hal ini, menurut dia, Pansel dapat melibatkan masyarakat untuk turut meninjau rekam jejak para calon.

“Dengan seleksi tahap awal ini, publik sudah mendapat kejelasan. Ke depan, Pansel harus mendorong masyarakat untuk proaktif dalam memberikan masukan. Dengan cara ini, kinerja Pansel akan terbantu, di satu sisi juga mengikis kekhawatiran masyarakat terkait sikap independensi Pansel,” ucap Erwin.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.

Ia menambahkan, seleksi administratif kali ini baru tahap awal. Segala proses pun patut ditunggu, termasuk dengan soal capim yang diloloskan namun belum menyerahkan LHKPN.

“Seleksi administratif baru tahap awal. Nanti masih ada tes tertulis, wawancara, dan lain-lain. Saya pikir hal tersebut nantinya akan berproses, namun sebaiknya masyarakat tetap turut mengawal,” kata Erwin.

Nama-nama 192 kandidat yang lolos seleksi administrasi bisa didownload publik dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, www.setneg.go.id, atau alamat https://www.setneg.go.id/view/index/seleksi_calon_pimpinan_komisi_pemberantasan_korupsi.