Ibu Kota Baru Berkonsep "Forest City"

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro memberikan materi dalam Diskusi "Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat" di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Jakarta, Kompas-Ibu kota baru yang akan dibangun di Pulau Kalimantan akan menggunakan konsep forest city. Luas hutan lindung yang ada di Kalimantan tidak akan berkurang.

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara Diskusi FMB9 bertajuk  “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” yang diadakan di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Hadir sebagai narasumber lainnya yaitu Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Rubem Barbosa, dan Duta Besar RI untuk Brasil periode 2010-2014, Sudaryomo Hartosudarmo.

“Pembangunan ibu kota baru tidak akan mengurangi luas hutan lindung. Hutan itu tetap dijaga. Kami menyadari bahwa banyak yang tadinya hutan sudah menjadi kelapa sawit. Di Bukit Suharto yang sudah tidak hutan lagi harus kita revitalisasi lagi hutannya. Itu akan mengarah ke forest city,” ujar Bambang. Kalimantan di pilih, kota belum ditetapkan, karena terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia dan relatif aman dari bencana gempa. Indonesia berada di wilayah Cincin Api sehingga memiliki banyak gunung api serta banyak gempa.

Pembangunan ibu kota baru tidak akan mengurangi luas hutan lindung. Hutan itu tetap dijaga.

Pemindahan ibu kota ke luar bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban Jawa yang terlalu berat. Sekitar 58 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sementara rata-rata pulau-pulau lain dihuni kurang dari 10 persen populasi Indonesia, kecuali Sumatera.

Dari sisi ekonomi, Pulau Jawa berkontribusi 58,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, dan kawasan Jabodetabek, di sekitar Jakarta, berkontribusi 20,85 persen pada PDB nasional. Menurut Bambang, “Jika ketimpangan ini tidak ditanggapi serius maka ketimpangan akan makin besar.”

Soal ketimpangan ekonomi juga menjadi salah satu alasan Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Berbeda dengan Indonesia yang berbentuk kepulauan, Brasil adalah negara daratan. Ketimpangan ekonomi yang tajam antara Rio de Janeiro, ibu kota lama, dengan pedalaman Amazon amat tinggi yang mendorong pemindahan ibu kota. Kini Brasilia menjadi kota terbesar ketiga di Brasil.

Dirancang untuk dihuni 1 juta orang, sekarang penduduk Brasilia sekitar 3,3 juta. “Brasilia sekarang sudah berkembang…. di sekitar Brasilia ada 20 kota satelit kecil yang tumbuh industrinya, perdagangan, dan pariwisatanya,” ungkap Sudarmo. Di sekitar ibu kota baru, kata Sudarmo, lantas tumbuh sentra-sentra ekonomi baru.

“Kami membangun dari nol. Tidak ada apa-apa di daerah itu bahkan tak ada infrastruktur. Kami harus membangun jalan, rel kereta api,” ujar Barbosa. Jarak Brasilia dari Rio de Janeiro sekitar 1.200 km. Menurut dia ketimpangan antara pedalaman Amazon dengan Rio de Janeiro kemudian berkurang.

Berbeda dengan calon ibu kota baru Indonesia yang di wilayah yang banyak hutan, Brasilia didirikan di daerah yang kering, di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. “Ada sungai namun itu daerah kering yang nyaris tidak ada tumbuhan. Kami harus menanami tumbuhan dulu, dan membuat beberapa danau buatan untuk menampung air,” tutur Barbosa usai acara. Perlu waktu 3,5 tahun untuk membangun Brasilia, yang kemudian diresmikan pada 21 April 1960.

Berpusat Indonesia

Bambang menegaskan, ibu kota baru nantinya diutamakan sebagai pusat pemerintahan dan harus Indonesia sentris. “Kita ingin ibu ota baru n ibu kota baru ini Indonesia sentris didesain,  dipikirkan, dan dipilih oleh bangsa sendiri. Jakarta pada intinya didesain dan dibangun pemerintah kolonial,  oleh VOC dan Hindia Belanda,”katanya. “Harus menjadi kota ideal yang livable (nyaman dihuni) kita ingin perkembangan kota yang lebih terkendali,” tambahnya. Diperkirakan kota akan dirancang untuk dihuni 1,5 juta jiwa.

Berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan mencerminkan Indonesia, dirancang sendiri oleh orang Indonesia. Dari biaya sekitar Rp 466 triliun untuk pemindahan ibu kota, biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan ditekan seminimum mungkin, sekitar 10 persen dari biaya hanya untuk membangun instalasi dasar.

Pemerintah akan menetapkan pilihan lokasi ibu kota baru pada tahun ini, dan melakukan perencanaan tahun 2020, serta akan dibangun sekitar tiga tahun. Tahun 2024 persis akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, dilakukan pemindahan perangkat pemerintahan.

Bambang mengatakan, Indonesia bisa mengambil pengalaman dari beberapa negara sahabat yang telah memindahkan ibu kotanya. Beberapa negara yang memindahkan ibu kotanya yaitu Malaysia, dari tengah kota Kuala Lumpur ke pinggir kota di Putera Jaya, Australia dari Sydney ke Canberra,  Pakistan memindahkan dari Karachi ke Islamabad, dan Myanmar memindahkan dari Yangoon ke Naypyidaw.