Penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (10/7/2019), berdampak pada kekosongan kepemimpinan. Saat ini, pemerintah provinsi menunggu hasil pemeriksaan KPK untuk menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pemerintahan tetap berjalan normal.
Oleh
PANDU WIYOGA
·2 menit baca
TANJUNG PINANG, KOMPAS — Penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (10/7/2019), berdampak pada kekosongan kepemimpinan. Saat ini, pemerintah provinsi menunggu hasil pemeriksaan KPK untuk menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pemerintahan tetap berjalan normal.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto, Kamis (11/7/2019), mengatakan, dirinya telah mendapat pesan dari Nurdin untuk melanjutkan pemerintahan dan bekerja dengan baik. Ia juga berpesan agar masyarakat mendoakan yang terbaik bagi Nurdin yang kini tengah menjalani pemeriksaan di Jakarta.
”Tadi saya berjumpa langsung saat (Nurdin) masih diperiksa di Polres Tanjung Pinang. Beliau sehat dan titip salam untuk warga,” kata Isdianto.
Disinggung mengenai suap proyek reklamasi yang menjerat Nurdin, ia menyatakan tidak mengetahui hal itu secara pasti. Ia masih menunggu hasil pemeriksaan KPK untuk mengetahui secara pasti proyek reklamasi mana yang membuat Nurdin terjerat kasus suap tersebut.
”Saya tidak mengetahui masalah itu secara rinci. Kita doakan saja yang terbaik bagi Gubernur karena setahu saya dia juga orang baik,” ujar Isdianto.
Pantauan di lapangan, Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang terlihat lengang. Ruangan Nurdin di lantai empat gedung telah ditempel segel KPK. Dua orang Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga menyatakan tidak tahu sejak kapan ruangan tersebut disegel.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak prihatin terhadap peristiwa ditangkapnya Nurdin. ”Semoga proses pemeriksaan cepat selesai agar kami bisa menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.
Setelah hasil pemeriksaan keluar, ia menyatakan akan segera mendorong pengambilan keputusan yang diperlukan agar keberlanjutan pemerintahan terjamin. Keberlanjutan program kerja pemerintah perlu dikawal lebih ketat agar rencana yang telah dikerjakan tidak telantar.
”Kami belum tahu yang dimaksud KPK itu reklamasi yang mana. Susah untuk memastikan karena reklamasi di Kepri ini banyak sekali jumlahnya,” ujar Jumaga.