KPK Ajak Warga Surabaya Bangun Integritas Cegah Korupsi
›
KPK Ajak Warga Surabaya Bangun...
Iklan
KPK Ajak Warga Surabaya Bangun Integritas Cegah Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengajak warga Kota Surabaya untuk berpartisipasi dalam program antikorupsi. Melalui program roadshow bus KPK 2019 ”Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi”, masyarakat diharapkan berperan aktif mencegah korupsi.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengajak warga Kota Surabaya berpartisipasi dalam program antikorupsi. Melalui program roadshow bus KPK 2019 ”Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi”, masyarakat diharapkan berperan aktif mencegah korupsi.
”Yang mau kami (KPK) bangun adalah integritas. Dengan integritas, kita akan membangun kesejahteraan karena korupsi berkurang dan pendapatan daerah naik sehingga rakyat sejahtera,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat membuka roadshow bus KPK 2019 di Gedung Siola Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/7/2019).
Bus KPK memulai perjalanan dari Ngawi pada 25 Juni 2019 dan berakhir di Karanganyar pada 2 Oktober 2019. Bus ini akan menjelajahi 28 kota di Jatim, Jateng, dan Bali untuk menyosialisasikan gerakan-gerakan pencegahan korupsi.
Bus KPK saat ini singgah di Surabaya selama tiga hari, sejak Jumat-Minggu (12-14/7/2019). Beberapa lokasi yang disinggahi antara lain di Mal Pelayanan Publik di Gedung Siola, Gedung Balai Pemuda, dan Jalan Raya Darmo saat hari bebas kendaraan bermotor.
Adapun sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain pameran pelayanan publik dan UMKM, sosialisasi pengaduan tindak pidana korupsi, serta sosialisasi dan simulasi aplikasi JAGA. Selain itu, ada sejumlah kegiatan untuk pelajar, di antaranya mendongeng antikorupsi, boardgames antikorupsi, dan nonton bareng film untuk pelajar SMP.
Saut menilai, pencegahan korupsi melalui penguatan integritas harus dimulai sejak anak-anak. Oleh sebab itu, KPK mengampanyekan upaya pencegahan korupsi kepada anak-anak di sejumlah daerah melalui program-program interaktif yang mudah dipahami oleh anak-anak.
Program ini, diakui Saut, memiliki keterbatasan karena belum bisa menjangkau semua anak-anak di Indonesia. Namun, pemerintah daerah yang berkomitmen melakukan pencegahan korupsi bisa meniru program dari KPK agar jangkauannya bisa lebih luas.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menilai, upaya pencegahan yang dilakukan KPK kepada masyarakat, terutama anak-anak, sangat humanis. Metode yang digunakan kepada siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui menggambar, melukis, dan mewarnai bertema antikorupsi akan terinternalisasi karena mudah dipahami.
Selain pencegahan, KPK juga melakukan sejumlah aktivitas di Jatim sejak Senin-Jumat (8-12/7). KPK memeriksakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada 37 bupati dan kepala dinas di Jatim. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Gubernur Jatim selama satu pekan.
Kepala Satuan Tugas Pemeriksaan LHKPN di Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK Nexio Helmus mengatakan, tidak semua penyelenggara negara dari 38 kabupaten/kota di Jatim dilakukan pemeriksaan.
Ada beberapa kriteria yang tidak bisa diungkapkan untuk menentukan penyelenggara negara yang dipanggil untuk pengecekan LHKPN. ”Kegiatan ini dalam rangka pencegahan korupsi,” ujarnya.
KPK juga dikabarkan menggeledah di lima lokasi di Jatim. Informasi yang dihimpun, KPK menggeledah kantor Badan Pembangunan Daerah Jatim dan empat rumah pejabat negara yang masih aktif dan pensiun. Salah satu di antaranya adalah rumah salah satu komisaris Bank Jatim dan mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan. Penggeledahan diduga terkait dengan pengembangan kaus suap yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.
”Saya belum mendengar (penggeledahan) karena yang di lapangan selalu bergerak cepat. Nanti saya pelajari dulu,” kata Saut.