JAKARTA, KOMPAS - Penyusunan kabinet baru Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin perlu harmonisasi dan keseimbangan berbagai komponen dan jangan asal-asalan, apalagi meninggalkan ketidakadilan.
”Tentu jangan, misalnya, yang kursinya sedikit (di DPR) dapat lebih banyak (menteri) dibanding yang banyak kursinya. Nanti (bisa) kacau itu, tapi perlu harmonisasi dan keseimbangan mencapai keadilan,” kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan kuliah umum Peserta Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Oleh karena itu, menurut Kalla, penyusunan kabinet harus melewati proses panjang dan bertahap. Presiden terpilih akan membuat pola dan sistemnya terlebih dahulu. Misalnya, komposisi kursi yang akan diberikan ke partai dan berapa kepada sosok profesional.
”Setelah itu, semua unsur Nusantara diharapkan dapat duduk bersama di kabinet, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya asal daerah, tetapi juga suku, jender, bahkan agama perlu diperhatikan betul untuk menjaga harmonisasi dan keseimbangan serta keadilan,” papar Wapres Kalla.
Kepada Kompas, Wapres Kalla sebelumnya mengatakan, pola dan sistem penyusunan kabinet yang harmonis, serta menjaga keseimbangan dan keadilan, sudah diberikan ke Presiden Jokowi.
Sementara itu, menurut seorang pejabat di Istana, Presiden Jokowi tengah menyusun kebijakan, kelembagaan, dan sistem terlebih dahulu sebelum melihat dan memilih orang.
”Esensi pemerintahan sekarang reformasi dan transformasi untuk legacy ke depan. Jadi, tidak sekadar meneruskan pemerintahan, tetapi ada yang bisa dikerjakan dan dihasilkan Presiden Jokowi,” kata pejabat itu.